Jakarta – Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 diprediksi bakal menembus angka Rp 800 triliun. Hal ini dipicu sejumlah program Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan anggaran tambahan dan membengkaknya postur Kabinet Merah Putih.

Pernyataan ini disampaikan ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.

Sebelumnya pemerintah menargetkan pada 2025 defisit atau selisih kekurangan APBN sebesar 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). Nilai defisit tersebut setara dengan Rp 616,2 triliun.

Namun Achmad memperkirakan defisit akan melebar hingga 2,9 persen dari PDB, atau sekitar Rp 800 triliun.

Hal ini akibat bakal adanya kenaikan belanja dari tambahan anggaran untuk program-program prioritas, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini awalnya menargetkan hanya 17,5 juta penerima manfaat, dengan anggaran Rp 71 triliun dari APBN sepanjang 2025. Namun, pemerintah menyampaikan rencana ekspansi hingga 82,5 juta penerima.

Untuk memenuhi target penerima, proyek MBG akan membutuhkan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

“Anggaran ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat semakin memperlebar defisit anggaran negara,” kata Achmad.

Program lainnya adalah swasembada pangan yang membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 500 miliar. Jika tidak efektif, kata dia, juga akan jadi beban fiskal baru. Pembangunan infrastruktur, khususnya Ibu Kota Nusantara, juga bakal memakai kas negara yang tidak sedikit.

Dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Desember 2024, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga sempat mengajukan tambahan anggaran untuk memenuhi pembanguan sekitar Rp 60,6 triliun.

Postur kabinet

Selain itu, membengkaknya kabinet juga jadi beban tambahan APBN. Pada 2025, Achmad mengungkap anggaran belanja pegawai meningkat Rp 60 triliun dari tahun sebelumnya.

“Dengan bertambahnya jumlah pegawai dan besarnya kabinet, peningkatan belanja pegawai ini semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk memberikan insentif kepada sektor swasta dan masyarakat kelas menengah,” ujarnya.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan APBN 2025 yang dirilis Kementerian Keuangan, belanja pegawai pada 2025 ditetapkan sebesar Rp 521,4 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp 460,8 triliun.

Sementara itu, belanja modal turun dari Rp 338,9 triliun pada outlook 2024, menjadi Rp 234,1 triliun untuk tahun ini.

red