Jakarta – Presiden Prabowo Subianto, melantik menteri-menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Negara Jakarta. Senin (21/10). Komposisi kabinetnya terdiri dari 7 menteri koordinator, 41 menteri teknis, dan 4 pejabat setingkat menteri.
Selain itu, setiap menteri ada wakilnya. Ada menteri yang punya 1 wakil, ada yang punya 2 wakil, bahkan ada yang punya 3 wakil. Ada 3 kementerian yang mempunyai 3 wakil, yakni Kementerian Luar Negeri (Menlu: Sugiono, wakil: Arrmanatha Nasir, Anis Matta, dan Arif Havas Oegroseno).
Kemudian Kementerian Keuangan (Menteri: Sri Mulyani, wakil: Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu), dan Kementerian BUMN (Menteri: Erick Thohir, wakil: Kartiko Wiroatmojo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria).
Luhut Binsar Panjaitan, ditunjuk dan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Tugas baru ini sesuai dengan harapan Luhut sendiri. Luhut pernah mengatakan tidak mau menjadi menteri lagi, setelah membantu 2 periode pemerintahan Jokowi.
Ia lebih memilih menjadi penasihat Prabowo. Memang Prabowo meminta supaya LBP membantu tata kelola birokrasi yang berkaitan dengan ekonomi agar menjadi lebih baik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, sebagai Ketua DEN, Luhut memberi masukan langsung kepada Presiden Prabowo.
Berikut analisis sejumlah lembaga think tank asing tentang masa depan Indonesia di era Prabowo:
Chatham House menyebut, Prabowo tidak akan memerintah sebagai proksi Jokowi, meski menggunakan dukungan Presiden Jokowi untuk memenangkan kekuasaan. Direktur Asia-Pasifik Chatham House, Ben Bland mengatakan, kemungkinan Prabowo akan memerintah dengan caranya sendiri dan bukan sebagai wakil Jokowi.
Realitas politik juga akan membatasi pengaruh Jokowi. Jokowi tetap mendapatkan dukungan publik yang tinggi saat meninggalkan kursinya, tapi itu tak secara otomatis menghasilkan pengaruh politik. Begitu Prabowo memegang kekuasaan dan patronase yang signifikan, para pemimpin partai dan taipan politik pendukung Jokowi akan beralih ke Prabowo.
Media yang dibentuk Samuel P Huntington, Foreign Policy, menulis, kebijakan ekonomi Prabowo yang bersifat populis, seperti program makan gratis, akan meningkatkan defisit fiskal Indonesia. Ia diperkirakan melanjutkan komitmen perlawan terhadap UU deforestasi Eropa.
Dari segi pandangan geopolitik, Prabowo mungkin akan menganggap dirinya mirip dengan Soeharto, membentuk jalur yang independen di tengah rivalitas antara beberapa negara besar. Meski RI termasuk negara-negara yang mengklaim pulau-pulau yang disengketakan dengan China, Prabowo mendekati Beijing karena investor mereka lebih mudah dari pada Eropa.
Sedangkan Brookings Institute menulis, Prabowo akan melanjutkan program Jokowi, seperti hilirisasi mineral dan pembangunan IKN. Prabowo akan mendapat tekanan melanjutkan program kunci Jokowi: Indonesia Emas 2045.
Dalam persaingan global antara China-AS, Prabowo seorang pragmatis, sehingga akan terus menjaga hubungan dengan Beijing dan Washington.
Masalah korupsi masih akan menjadi hambatan dalam pemerintahan Prabowo. Brookings Institute menekankan, Prabowo memiliki pekerjaan besar dalam menanggulangi korupsi agar iklim investasi berjalan baik.
Problematika Pemberantasan Korupsi
Menanggapi pidato pelantikan Prabowo soal kebocoran anggaran, peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman mengatakan, problematika pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya perilaku pejabat yang korup, tetapi juga aparat penegak hukum yang kotor.
Jika pemerintah tidak memiliki niat memperbaiki kinerja aparat penegak hukum, pemberantasan korupsi hanyalah angan-angan belaka.
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kebocoran dan penyelewengan aset negara terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Ia menyarankan agar pemerintahan baru segera memperkuat sistem pengawasan.
Langkah lain, adalah menerapkan digitalisasi dalam birokrasi guna mengurangi celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyelewengan. Selain itu, pemerintah juga harus menegakkan hukum secara tegas terhadap koruptor agar memberikan efek jera dan menjaga integritas pemerintah.
Kebocoran Pajak
Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menyarankan agar pemerintahan Presiden Prabowo fokus memperkuat penegakan hukum guna meningkatkan penerimaan pajak. Penguatan penegakan hukum, kata dia, sangat penting agar potensi kebocoran pajak dapat ditekan.
Selain itu, pemerintah juga harus memperluas pemungutan pajak dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja ke sektor formal, karena sebagian besar pekerja berada di sektor informal yang menyulitkan upaya pemungutan pajak. Ia juga mengingatkan, agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan produktivitas sektor industri dan manufaktur.
Tanpa Oposisi
Dari dalam negeri, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, hari ini mengulang pernyataan Ketua DPP Puan Maharani yang menyatakan bahwa, partainya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo melalui parlemen, dan tidak mengambil sikap oposisi.
Puan menyampaikan sikap tersebut kemarin, setelah pelantikan Prabowo dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029. Meskipun tidak ada kader PDIP di kabinet, kata Said, partainya mendukung pemerintah melalui jalur DPR.
Trending Medsos
Kabinet Merah Putih trending di X, setelah Presiden Prabowo resmi mengumumkan nama-nama menteri yang akan bekerja dengan dirinya dan Wakil Presiden Gibran periode 2024-2029, di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024) malam. Sebanyak 53 nama yang tercantum dalam ‘Kabinet Merah Putih’ tersebut telah dilantik pagi hari ini.
Nama “Luhut” trending di X, setelah Presiden Prabowo melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (21/10/2024). Banyak netizen menyoroti pelantikan Luhut ini sebagai “surprise”, karena sebelumnya nama Luhut tidak ada dalam daftar menteri yang diumumkan Prabowo pada Minggu malam (20/10/2024).
DEN berfungsi memberi nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menangani dinamika globalisasi.
Seskab dan nama “Mayor Teddy” trending di X, setelah Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya, yang merupakan ajudan pribadi Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menhan, ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih.
Highlights
1. Kabinet Prabowo punya 48 menteri, kabinet terakhir Jokowi 34 menteri. Jelas lebih gemuk, apalagi ditambah wakil menterinya yang berjumlah 54 orang. Ada sedemikian banyak personel kabinet itu tentu saja tak bisa dihindarkan Prabowo, mengingat dia harus membagi jatah kepada para parpol dan relawan pendukung, plus harus mengakomodasi titipan dari Jokowi, yang punya andil besar bagi kemenangannya dalam Pilpres 2024 lalu.
Yang juga sudah tampak di depan mata dari kabinet yang gemuk itu adalah, ongkos alias anggaran untuk membiayainya jelas membengkak dari sebelumnya. Ongkos politik itu dibayar dengan uang yang diambil dari rakyat. Publik tentu berharap, ongkos yang membengkak itu harus dibalas dengan unjuk kerja mereka untuk mewujudkan janji Prabowo, antara lain, pertumbuhan ekonomi 8%, dan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Rakyat hanya bisa menunggu bukti hasil kerja mereka.
2. Kabinet “gemoy” Prabowo, bisa berpotensi kontraproduktif dengan janji atau kesanggupannya akan menjadi penerus kebijakan-kebijakan rezim Jokowi. Pengembangan kementerian, baik fungsi menteri koordinator maupun kementerian teknis, akan berisiko bermunculan lagi regulasi-regulasi baru yang saling tumpang tindih. Apalagi, jika nantinya spirit pembuatan kebijakan lebih didasari ego sektoral. Padahal, rezim sebelumnya telah melakukan penyederhanaan regulasi melalui omnibus law.
3, Selain korupsi, dalam pidatonya Prabowo juga mengatakan pentingnya persatuan dan demokrasi, yakni demokrasi yang sesuai dengan budaya Indonesia tanpa kekerasan. Masyarakat sipil masih mencatat bahwa di masa lalu, Prabowo menggunakan kekerasan untuk menumpas sikap kritis masyarakat, khususnya mahasiswa. Masyarakat berharap Prabowo tidak hanya beretorika, tapi bisa melaksanakan seruan-seruan yang disampaikan dalam pidatonya.
BDS Alliance
