Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas DPR
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung KPK yang minta anggota DPR 2024-2029 yang baru dilantik, menjadikan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas utama. Peneliti ICW, Diky Anandya mengatakan, situasi pemberantasan korupsi kian hari kian mengkhawatirkan.
Berdasarkan catatan ICW pada 2022, kerugian negara yang timbul akibat korupsi mencapai Rp 48,7 triliun. Namun, yang kembali ke kas negara melalui pidana tambahan uang pengganti hanya Rp 3,8 triliun, atau hanya 7,3%.
Permintaan KPK supaya DPR memprioritaskan pengesahan RUU Perampasan Aset disampaikan juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, Senin lalu.
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPR periode 2024-2029, hari ini menetapkan: Ahmad Muzani (Gerindra) ketua, dan 8 wakil ketua; Bambang “Pacul” Wuryanto (PDIP), Kahar Muzakir (Golkar), Rusdi Kirana (PKB), Eddy Suparno (PAN), Hidayat Nur Wahid (PKS), Lestari Moerdijat (Nasdem), Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman (DPD).
MPR merupakan gabungan dari DPR dan DPD.
Bambang “Pacul” Wuryanto mendapat tugas dari partainya sebagai wakil ketua MPR. Anggota DPR dari PDIP ini, pada periode lalu menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPR. Pacul mengaku tidak tahu alasan Ketum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto menugaskan dia pada posisi baru tersebut.
Ketua PDIP Puan Maharani, yang juga ketua DPR, mengatakan penugasan Pacul sebagai wakil ketua MPR didasarkan pada petimbangan bahwa dia memiliki jaringan dan pertemanan yang baik di parlemen.
Tiga Masalah Utama Jakarta
Berdasarkan hasil survei Charta Politika Indonesia, ada 3 isu besar masyarakat Jakarta yang harus menjadi perhatian para kontestan Pilgub Jakarta November mendatang. Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan 3 isu utama itu adalah kebutuhan pokok yang mahal, lapangan pekerjaan, dan kemacetan.
Yunarto mengatakan, 3 isu besar ini akan sangat menentukan rasionalitas pemilih Jakarta ketika menyaksikan debat para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Hasil survei ini menunjukkan elektabilitas calon Gubernur-Wakil Gubernur, Ridwan Kamil-Suswono (48.3%), Pramono Anung-Rano Doel Karno (36.5%), Dharma Pongrekun-R. Kun Wardana A. (5.6%), dan TT/TJ (9.7%).
Gaji Tak Naik, Hakim Ancam Mogok Massal
Menjelang gerakan cuti massal ribuan hakim pada 7-11 Oktober 2024, dikabarkan beleid yang mengatur gaji hakim akan segera direvisi. Para hakim mengancam akan mogok kerja karena sudah 12 tahun gaji mereka tidak naik. Gaji mereka diatur dalam PP No. 94/2012 tentang Hak keuangan dan Fasilitas Hakim.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Muhammad Tanziel Aziezi mengungkapkan, saat ini Kemenkeu tengah menggodok revisi PP tersebut. Dikabarkan, beleid itu akan keluar sebelum 7 Oktober 2024. Beleid itu kini tinggal menunggu tanda tangan Menkeu Sri Mulyani sekembalinya dari Washington.
Penyitaan Sset Bos Duta Palma Group, Surya Darmadi
Kuasa hukum terpidana Surya Darmadi, Maqdir Ismail, meminta kelebihan sisa uang wajib bayar dari hasil penyitaan aset bos Duta Palma Group itu. Menurut dia, nilai aset yang disita melebihi kewajiban yang diputus Mahkamah Agung.
Menanggapi permintaan itu, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, kelebihan sisa uang wajib bayar tersebut belum bisa dikembalikan karena akan diperhitungkan pada kejahatan korporasi PT Duta Palma Group yang juga dimiliki Surya Darmadi.
Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) di MA, 19 September 2024, Surya Darmadi divonis penjara 16 tahun dan denda Rp 1 miliar serta mengganti kerugian negara Rp 2,2 triliun. Menurut Maqdir, jumlah uang yang disita Kejaksaan sebesar Rp 5,1 triliun plus USD 11,4 juta.
Data Korban PHK
Menko Perekonomian sekaligus Plt Menaker, Airlangga Hartarto, meragukan data PHK yang dikatakan besar. Sebab, kata dia, tingkat klaim uang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JPK) relatif kecil, yakni Rp 1,2 triliun.
Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono, mengaku baru mendapatkan data dari Kemnaker jumlah orang yang terkena PHK sebanyak 46 ribu orang per Agustus 2024, sedangkan data per September belum dilaporkan, masih akan diverifikasi lagi.
Meski begitu, Susiwijono mengatakan, angka tahun ini memang akan naik dibanding kondisi tahun lalu yang mencapai 64 ribu orang. Pemerintah tengah merumuskan strategi untuk membantu mereka.
Penundaan UU Anti-Deforestasi
Komisi Eropa, Rabu kemarin (2/10/2024), mengajukan usulan penundaan Undang-undang Anti Deforestasi (EUDR) yang seharusnya berlaku mulai 30 Desember 2024 selama 12 bulan. UU tersebut diprotes 16 negara, termasuk Indonesia, karena mempersulit akses pasar 7 komoditas penyebab deforestasi (sawit, kopi, daging, kayu, kakao, kedelai, dan karet) ke Uni Eropa.
Penundaan memang membantu kinerja ekspor komoditas RI tetap stabil, menghindari biaya tambahan untuk memenuhi aturan tersebut, dan menjaga daya saing produk perkebunan di pasar Eropa.
Namun, Indonesia tetap harus bersiap, karena cepat atau lambat, UE tetap akan menerapkan EUDR. Industri harus segera berbenah untuk memastikan rantai pasok yang lebih ramah lingkungan, dan bebas dari deforestasi.
Trending Medsos
Terdapat lebih dari 20 ribu pencarian di Google mengenai Ahmad Muzani, setelah Sekjen Partai Gerindra itu ditetapkan sebagai ketua MPR RI 2024-2029, bersama delapan wakilnya. Sembilan pimpinan MPR resmi dilantik hari ini (3/10/2024), di Gedung Paripurna MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat.
Highlights
Permintaan KPK dan ICW supaya DPR periode sekarang memprioritaskan pengesahan RUU Perampasan Aset, sudah semestinya mendapat atensi para anggota DPR. UU tersebut sangat penting untuk efektivitas KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam memerangi korupsi.
Namun sekali lagi, soal pemberantasan korupsi sangat tergantung pada komitmen politik presiden, dan para pimpinan parpol yang mengendalikan anggota DPR. RUU Perampasan Aset yang tak kunjung bisa disahkan oleh DPR pada periode lalu itu, terjadi karena tidak adanya komitmen tersebut.
Sumber: BDS Alliance
