Politik
1. Kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang menghilangkan mata rantai pedagang pengecer dalam penjualan gas LPG 3 kg (melon) –yang menyulut antrean panjang pembeli gas tersebut, sekaligus menyebabkan kelangkaan gas 3 kg di berbagai penjuru Indonesia– dibatalkan Presiden Prabowo.
Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, hari ini mengatakan, kebijakan perubahan sistem penjualan gas melon itu bukan kebijakan Presiden Prabowo. Oleh karena itu, kata Dasco, Prabowo memerintahkan pengecer boleh menjual lagi gas melon.
Perubahan kebijakan Bahlil itu menyulut amarah publik yang harus bersusah payah mencari gas melon di pangkalan penjualan.
Presiden Prabowo pun pagi hari ini telah memanggil Bahlil ke Istana. Setelah itu, Bahlil kepada publik mengakui kebijakan itu merupakan kesalahan dia. Bahlil lantas mengatakan bahwa pengecer boleh menjual lagi gas melon, dengan perubahan status sebagai subpangkalan.
Dia mengaku telah mengangkat status 370.000 pengecer LPG 3 kg sebagai subpangkalan resmi Pertamina. Subpangkalan akan difasilitasi dengan aplikasi Merchant Applications Pertamina (MAP) agar harga yang dijual dapat dikontrol, maksimal Rp 18.000-19.000 per tabung.
Dalam APBN 2025, subsidi LPG dianggarkan Rp 87,6 triliun. Sementara kuota LPG bersubsidi ditetapkan sebanyak 8,17 juta metrik ton, naik dari 8,03 juta metrik ton kuota tahun lalu.
2. Mendagri Tito Karnavian mengabarkan bahwa pelantikan kepala daerah nonsengketa Mahkamah Konstitusi (MK), digelar serentak pada 20 Februari 2025. Pemilihan tanggal tersebut telah disepakati Presiden Prabowo setelah jadwal semula pada 6 Februari dibatalkan, menyusul perubahan jadwal putusan dismissal di MK.
Menurut Tito, pelantikan itu akan melibatkan total 296 kepala daerah yang tidak bersengketa di MK, ditambah kepala daerah yang sudah diputuskan lewat sidang dismissal yang dipercepat pada 4-5 Februari 2025. Pelantikan akan digelar di Jakarta, bukan di IKN.
3. DPR hari ini mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung DPR.
4. Gugatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, tidak dapat diterima oleh MK hari ini.
Dalam salah satu pertimbangannya, hakim MK menilai bahwa dalil Edy-Hasan yang merasa dirugikan karena bencana alam banjir dan longsor yang melanda Provinsi Sumatera Utara pada hari pencoblosan 27 November 2024, tidak beralasan menurut hukum. Dengan putusan MK tersebut, paslon nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya, sah sebagai pasangan terpilih.
Hukum
Sidang etik 7 personel Satreskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara, terkait kasus tewasnya tahanan bernama Budianto Sitepu (42), menetapkan 3 orang polisi dinyatakan melakukan kesalahan berat, sehingga diputuskan dipecat secara tidak terhormat dan dihukum penempatan khusus atau patsus selama 20 hari.
Kasubbid Penmas, Kompol Siti Rohani Tampubolon, hari ini mengungkapkan, 4 personel lainnya dinyatakan bersalah secara etik dan dijatuhi sanksi demosi dengan masa bervariasi antara 2-6 tahun.
Budianto Sitepu tewas setelah ditangkap di sebuah warung tuak di Deliserdang pada 25 Desember 2024, atas dugaan melakukan pengancaman. Budianto mengalami kekerasan saat penangkapan. Dari hasil visum, ada bukti tindak kekerasan terhadap Budianto yakni luka di kepala dan rahang.
Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto mengancam akan menindak para pengusaha penggilingan, yang menyerap gabah kering panen (GKP) dari petani di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg. Ia juga memerintahkan Dinas Pertanian, TNI, dan Polri untuk mengawasi jual beli GKP di penggilingan, untuk memastikan pengusaha tak beralasan membeli GKP jauh di bawah Rp 6.500/kg.
Jika pengusaha tidak patuh, pemerintah akan mengambil alih dengan membuat penggilingan padi baru. Di acara yang sama, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi, Sutarto Alimoeso mengatakan, masih terdapat sejumlah pengusaha yang membeli GKP di bawah HPP dengan alasan kualitas gabah. Namun mayoritas sudah membeli sesuai HPP.
Trending Medsos
1. #PeringatanDarurat kembali menjadi trending di X bersama dengan #IndonesiaGelap. Kali ini, warganet meramaikan medsos dengan tagar tersebut, disertai unggahan foto logo burung garuda berlatar hitam. Warna hitam digunakan buntut meninggalnya seorang ibu rumah tangga setelah mengantre membeli gas LPG 3 kg pada Senin (3/2/2025).
Selain masalah regulasi gas LPG 3 kg, warganet juga menyoroti kebijakan pemerintahan Prabowo yang dinilai tidak pro rakyat kecil, mulai dari merampas Tanah Papua demi ilusi swasembada pangan dan energi, kasus pagar laut yang memiliki SHGB, program makan bergizi gratis yang membuat anggaran tidak stabil, dan masih banyak lagi. Warganet ramai menyuarakan rencana aksi demo untuk menuntut pemerintah.
2. Nama “Bahlil” menjadi trending di X, setelah viral video seorang warga bernama Efendi yang mengantre gas LPG 3 kg di pangkalan, melakukan protes langsung ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat sedang memantau proses penjualan gas di kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Selasa (4/2/2025).
Warganet ramai memberi dukungan positif terhadap warga tersebut, karena telah berani menyuarakan keresahan rakyat kecil.
3. Terdapat lebih dari 20 ribu pencarian di Google mengenai Prabowo, setelah DPR dan pemerintah berkoordinasi terkait aspirasi publik soal gas LPG 3 kg. Hasilnya, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM Bahlil untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 kg.
Keputusan Prabowo tersebut membuat warganet semakin geram karena dinilai bertindak seperti pahlawan kesiangan.
Highlight
Setelah terjadi heboh antrean pembeli gas melon di berbagai pelosok negeri, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, aturan yang baru berumur 2 hari itu dicabut. Pembatalan aturan itu diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Presiden bilang bahwa aturan itu bukan kebijakan dia. Bahlil pun mengaku salah.
Bahlil sebagai pembantu Presiden, tentu saja membuat kebijakan berdasarkan program atau arahan atasannya. Dalam kaitan subsidi gas melon, arah kebijakan Presiden adalah tepat sasaran. Dalam menerjemahkan arahan itu, barangkali Bahlil mengambil langkah kurang cermat.
Namun, bisa jadi Bahlil sudah mengambil langkah cermat sesuai arahan, tapi karena menyebabkan gejolak yang tidak populer, Prabowo mengambil keputusan dengan mengorbankan Bahlil.
Kasus ubah kebijakan dadakan karena tidak populer macam ini sudah pernah terjadi, yakni penerapan PPN 12% yang seharusnya berlaku 1 Januari 2025, tiba-tiba dibatalkan pada 31 Desember 2024.
Jika ubah-mengubah kebijakan dadakan ini menjadi kebiasaan, maka akan menimbulkan keraguan publik terhadap kapabilitas pimpinan negara ini.
BDS Alliance
