Politik
1. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), hari ini mulai melaksanakan pendidikan terhadap siswa-siswi SLTP dan SLTA yang dinilai bermasalah sesuai kriteria Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan, program tersebut dilaksanakan di 2 lokasi, yakni di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi di Bandung, yang mendidik 80 siswa, dan Markas Resimen Artileri Medan (Menarmed) 1 Kostrad di Purwakarta, yang mendidik 40 siswa.
Danmen Armed 1 Kostrad, Kolonel Arm Roni Junaidi menjelaskan, para siswa akan mendapatkan kurikulum khusus yang mencakup pendidikan karakter, bela negara, psikologi, dan spiritualitas.
Program ini, kata dia, diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang lebih disiplin, berakhlak, dan cinta tanah air. Mereka akan menjalani pendidikan selama 14 hari.
Program ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengatasi anak badung seperti terlibat tawuran, gemar bolos, dan geng motor. Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, dan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, meminta rencana tersebut dikaji lebih mendalam dahulu sebelum dijalankan.
Pengamat pendidikan, Doni Koesoema, menilai pembinaan karakter berbasis militer untuk siswa nakal malah dapat menstigmatisasi siswa dan justru memperparah kondisi psikologis mereka, alih-alih memberikan efek jera.
2. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, mengingatkan bahwa gelar pahlawan nasional semestinya diberikan kepada sosok yang dapat menjadi contoh baik bagi warga negara, salah satunya dalam menghormati HAM.
Hal ini disampaikan Atnike, merespons usulan yang sudah masuk ke Kemensos untuk menjadikan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Berdasarkan Komnas HAM, saat berkuasa Soeharto diduga terlibat dalam 8 kasus pelanggaran HAM berat. Menurut rencana, keputusan pemberian gelar pahlawan nasional akan diumumkan pada November 2025.
3. Salah satu janji Presiden Prabowo saat berpidato di depan massa buruh di Lapangan Monas, Jakpus, dalam acara Peringatan Hari Buruh Internasional, kemarin, adalah penghapusan sistem alih daya pekerja (outsourcing).
Janji ini sesuai salah satu tuntutan dari kalangan buruh. Untuk mencari cara menghapus sistem tersebut, dia akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
4. Materi antikorupsi akan menjadi mata kuliah wajib di seluruh perguruan tinggi. Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, hari ini, dalam peringatan Hardiknas 2025 di Jakarta.
Menurut Ibnu, KPK dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) sudah membuat kesepakatan tentang penerapan mata kuliah antikorupsi. Dengan adanya mata kuliah ini, Ibnu berharap, pencegahan korupsi bisa lebih terealisasi sejak dini.
Ekonomi
1. Aktivitas manufaktur Indonesia terkontraksi pada April 2025, bahkan mencatat kinerja terburuk sejak Agustus 2021 saat pandemi Covid-19 gelombang Delta. Laporan S&P Global hari ini, menyebut PMI manufaktur Indonesia ada di 46,7, turun dari PMI Maret 2025 di 52,4.
Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usaham Bhatti, menyebut prospek jangka pendek masih diselimuti ketidakpastian, karena para produsen mengalihkan kapasitas untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda akibat minimnya penjualan. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi lesu saat ini kemungkinan akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan.
Menanggapi laporan S&P itu, Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, memproyeksi pelemahan kinerja manufaktur akan berlanjut hingga akhir kuartal II-2025. Menurut dia, kontraksi PMI manufaktur April imbas respons pasar setelah pengumuman tarif resiprokal AS.
Kondisi itu menyebabkan pelemahan nilai tukar yang semakin dalam sehingga menyebabkan cost-push inflation yang signifikan di sisi produksi. Kebijakan tarif AS juga menyebabkan pengurangan atau pembatalan pesanan ekspor, tak hanya dari pasar AS tapi pasar global. Selain itu, juga disumbang oleh koreksi demand di pasar dalam negeri pascalebaran.
2. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, pembahasan tentang penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) menggunakan skema blended dengan bantuan langsung tunai (BLT), sudah hampir selesai.
Saat ini pemerintah mempercepat sinkronisasi data tunggal yang akan digunakan untuk mengeksekusi perubahan skema distribusi subsidi BBM tersebut.
Bahlil mengakui ada banyak data calon penerima BLT yang tumpang tindih, sehingga BPS harus melakukan perubahan sebanyak tiga kali. Bahlil beberapa waktu lalu sudah mengumumkan rencana skema penyaluran BBM bersubsidi secara kombinasi atau blended.
Artinya, sebagian subsidi masih akan diberikan kepada komoditas BBM, sedangkan sebagian lagi dialihkan ke format BLT. Subsidi barang dalam bentuk BBM, rencananya hanya akan disalurkan untuk kendaraan berplat kuning, pengemudi ojek daring, dan pelaku UMKM.
Trending Medsos
1. Nama “Gatot” dan “Hercules” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, marah besar ke Ketum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), Hercules, karena menghina mantan Gubernur Jakarta, Letjen (Purn) Sutiyoso, dengan sebutan ‘bau tanah’.
Warganet pun heran dengan Hercules yang menyatakan bahwa dirinya tak takut dengan Gatot Nurmantyo. Bahkan Hercules menyebut Gatot Nurmantyo sebagai pensiunan Jenderal TNI yang tak laku lagi di masyarakat.
2. Bali trending di X, setelah terjadi pemadaman listrik atau black out di seluruh daratan Bali. PLN mengonfirmasi listrik padam karena kabel bawah laut transfer Jawa-Bali mengalami gangguan. Hal ini menyebabkan seluruh pembangkit lepas.
Warganet di X pun ramai mencuitkan berbagai kendala yang mereka alami dalam beraktivitas tanpa listrik, khususnya kemacetan lalu lintas karena lampu lalu lintas yang padam.
Highlights
1. Pandangan dari Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, seharusnya juga menjadi pertimbangan penting bagi “panitia” gelar pahlawan nasional dalam menentukan pahlawan nasional yang akan diumumkan November mendatang.
Atnike mengingatkan, bahwa gelar pahlawan nasional semestinya diberikan kepada sosok yang dapat menjadi contoh baik bagi warga negara, salah satunya dalam menghormati HAM. Presiden ke-2 RI Soeharto adalah salah satu calon yang diusulkan sebagai pahlawan nasional, meskipun sudah berulang kali diusulkan di masa lalu tapi tidak berhasil.
Sosok yang bebas dari dugaan pelanggaran HAM menjadi sangat penting mengingat kesadaran masyarakat terhadap HAM sudah semakin tinggi.
2. Kenakalan anak-anak dan remaja harus ditangani secara komprehensif dan imparsial, dengan tidak hanya menyudutkan pihak pelaku yang mungkin sebenarnya juga merupakan korban.
Pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan, pengaruh kondisi keluarga, tidak bisa diabaikan begitu saja. Tanpa penanganan dan perbaikan pangkal masalah, potensi berulang dan kambuhnya kenakalan tersebut, sangat besar berulang kembali.
