Eksodus Lebanon
Presiden Jokowi hari ini di IKN menyatakan telah menghubungi Menlu Retno Marsudi untuk memproses pemulangan WNI dari Lebanon. Kemenlu RI pun kemarin sudah mengimbau WNI yang memiliki rencana bepergian ke Lebanon, Iran, Israel, dan Palestina untuk menunda.
Langkah tersebut diambil Indonesia menyusul gempuran udara Israel terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon pada Senin dan Selasa kemarin yang menewaskan lebih dari 500 orang, dan ratusan lainnya mengalami cedera.
Ratusan ribu warga Lebanon juga telah mengungsi, meninggalkan kawasan Lebanon Selatan yang menjadi pusat konflik.
Prabowo Abaikan Fufufafa
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, hari ini membantah kabar bahwa Prabowo Subianto berupaya mencari tahu pemilik akun Kaskus bernama Fufufafa. Akun yang diduga milik putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, disebut-sebut kerap menyerang pribadi Prabowo dan keluarganya.
Dasco bilang, Prabowo tidak menggubris isu Fufufafa lantaran bukan hal yang menarik, pun tidak pernah dibahas di internal Gerindra. Akun Fufufafa menjadi perhatian netizen beberapa pekan terakhir ini. Menkominfo Budi Arie Setiadi membantah akun tersebut milik Gibran.
Tragedi Semanggi II
Pada 24 September 2024, tepat 25 tahun peristiwa Tragedi Semanggi II. Peristiwa berdarah di kawasan jembatan Semanggi, Jakarta, merupakan rangkaian dari gerakan Reformasi yang berhasil menumbangkan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa mutlak selama 32 tahun.
Ketika itu, 24 September 1999, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta dan masyarakat melakukan aksi di DPR menolak pengesahan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) yang dianggap sebagai kemunduran dari Reformasi.
Pemerintahan ketika itu berada di tangan Presiden BJ Habibie, menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Aksi demo besar-besaran itu ditanggapi dengan tembakan peluru tajam, dan gas air mata dari aparat TNI dan Polri.
Berdasarkan catatan Komnas HAM, sebanyak 11 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Hingga hari ini Tragedi Semanggi II tidak pernah diproses secara hukum.
Konflik Kepentingan Masuk UU Tipikor
Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, menyinggung dugaan konflik kepentingan yang dilakukan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Dugaan ini tergambar saat Jokowi gencar memberikan bansos untuk kepentingan kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang juga anaknya.
Berbicara di diskusi ICW, Nawawi juga menyinggung soal menteri yang menjadi capres, sebagai contoh konflik kepentingan. Nawawi mengusulkan agar regulasi terkait pengelolaan konflik kepentingan masuk dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Sementara ICW sepakat dengan rencana revisi UU Tipikor, khususnya pada pasal yang mengatur tentang gratifikasi. Koordinator Akademi Anti-Korupsi ICW, Nisa Rizkiah Zonzoa, berharap agar cakupan Pasal 12B UU Tipikor tidak hanya pejabat publik, melainkan juga keluarga dan orang terdekatnya. Menurut dia, pendekatan gratifikasi hanya untuk penyelenggara negara mengabaikan potensi gratifikasi yang melibatkan keluarga atau kroni si pejabat.
DPR Tolak Calon Hakim Agung Usulan Komisi Yudisial
Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengatakan, dengan ditolaknya semua calon hakim (cakim) agung usulan Komisi Yudisial (KY), maka KY harus mengulang prosesnya dari awal, dan tak perlu ada lagi koordinasi antara Komisi III dengan KY.
Sebanyak 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) 2024 pada Mahkamah Agung yang diajukan KY, ditolak seluruhnya dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 10 September lalu, karena dinilai tidak ada yang memenuhi syarat.
Haris dan Fatia Divonis Bebas
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar, hari ini mengaku senang atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
Majelis hakim tingkat kasasi menjatuhkan vonis bebas terhadap Haris dan Fatia Maulidiyanti yang diproses hukum atas kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Putusan MA tersebut, menguatkan putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama (PN Jaktim) pada 8 Januari 2024, yang memvonis bebas kedua orang tersebut karena dakwaan jaksa tidak terbukti. Atas putusan tersebut, JPU mengajukan kasasi ke MA.
Kejahatan Sistematis terhadap Konstitusi Agraria
Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengatakan, selama satu dekade kepemimpinan Jokowi telah terjadi kejahatan sistematis terhadap konstitusi agraria. Antara lain, membohongi publik perihal menjalankan reforma agraria seluas 9 juta hektare. Padahal, cuma membagikan sertifikat tanpa ada redistribusi tanah kepada rakyat.
Alih-alih menjalankan mandat undang-undang dan konstitusi, Jokowi justru melipatgandakan pemberian hak penguasaan atas tanah kepada pengusaha menjadi 190 tahun untuk HGU dan 160 tahun untuk HGB, di IKN.
Dia juga menyoroti nihilnya upaya pemerintahan Jokowi untuk mengoreksi monopoli tanah oleh swasta. Berdasarkan data LHK pada 2024, ada lebih dari 25 juta hektare tanah dikuasai oleh pengusaha sawit, 10 juta hektare dikuasai oleh pengusaha tambang, dan 11,3 juta hektare tanah dikuasai oleh pengusaha kayu. Juga pemerintah melakukan cara-cara represif dan intimidatif di wilayah konflik agraria. Salah satu indikator adalah adanya pengerahan aparat keamanan.
Kontribusi Swasta ke PDB Lebih Besar Dibanding BUMN dan pemerintah
Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, mengungkapkan pemerintahan mendatang akan mengedepankan peran swasta dalam perekonomian nasional. Sebab, peran swasta terhadap PDB berkontribusi paling besar, yakni mencapai 80 persen. Jauh lebih besar dibanding peran BUMN yang hanya berkontribusi 6 persen terhadap PDB, pemerintah pusat hanya 3 persen terhadap PDB, dan pemerintah daerah hanya 2 persen terhadap PDB.
Burhanuddin Abdullah juga menyatakan, Prabowo Subianto akan mengumumkan nama menteri penerimaan negara, setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Burhanuddin menekankan, Prabowo akan melakukan perombakan pada Kementerian/Lembaga pada Januari 2025.
Dua Kementerian yang menjadi objek perombakan utama, yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Perombakan Kemenkeu, melalui pemisahan Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang akan disatukan dalam Badan Penerimaan Negara (BPN).
Trending Medsos
“Putra Mulyono” dan “Adik Fufufafa” trending di X setelah Kaesang Pangarep menggunakan rompi bertuliskan ”Putra Mulyono” saat kemarin blusukan menemui warga di Kecamatan Jambe, Tangerang, didampingi calon Wakil Bupati Tangerang dari PSI, Lerru Yustira.
Menanggapi hal itu, netizen ramai melontarkan cuitan panas dan menyebut aksi Kaesang tersebut sebagai ledekan kepada masyarakat yang mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi. Netizen yang geram pun meminta Kaesang sekalian memakai rompi dengan tulisan “Adik Fufufafa”, agar semakin mempertegas sifat culas dan ‘muka tembok’-nya.
Highlights
Sudah tak terbilang berapa kali Presiden Jokowi melakukan seremoni pemberian sertifikat tanah di berbagai daerah. Kegiatan itu, menurut Sekjen KPA, Dewi Kartika, cuma membagikan sertifikat tanpa ada redistribusi tanah kepada rakyat. Padahal, justru yang paling esensial dalam reforma agraria adalah redistribusi tanah.
Tanah/lahan yang dikuasai swasta dan BUMN seluas 9 juta hektare, yang seharusnya diredistribusi kepada rakyat, tidak sepenuhnya dijalankan. Catatan dari Sekjen KPA ini, sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintahan mendatang karena ketimpangan penguasaan lahan sudah sangat akut, yang sudah menimbulkan konflik sosial di banyak daerah. Seremoni pembagian sertifikat tersebut, bisa dikatakan sebagai upaya pembentukan citra diri orang populis.
Fufufafa akan terus menjadi ganjalan psikologis dalam hubungan politik Prabowo-Gibran. Semakin dibantah, akan semakin menunjukkan bahwa sebenarnya ganjalan itu dirasakan. Sebaiknya Gibran mengedepankan sikap kenegarawanan, apalagi kini dia adalah wapres terpilih yang akan segera dilantik.
Benar atau tidaknya akun itu merupakan miliknya, ada baiknya dia menjelaskan secara terbuka kepada publik. Jika memang benar, sebaiknya diakui secara terbuka dengan alasan saat mengunggah postingan-postingan kontroversial itu, dia masih terlalu muda dan tidak berpikir panjang. Jika memang bukan miliknya, maka sebaiknya dijelaskan dan jika perlu dikuatkan dengan bukti-bukti dari ahli independen.
Hal itu akan kembali menguatkan kredibilitas dia sebagai wapres mendatang, karena saat ini banyak pihak meragukan mentalitas dan kapasitasnya sebagai pemimpin setelah melihat unggahan-unggahan Fufufafa.
Sumber: BDS Alliance
