Jakarta – Ketua Dewan Pakar BaraJP Suryo Eko Hadianto menguraikan kerasnya perjuangan pemerintah menghadapi pertempuran di meja hijau Word Trade Organization (WTO) melawan Uni Eropa.
Paparan suryo Eko disampaikan saat didaulat menjadi nara sumber pada sesi diskusi dalam perayaan HUT ke-12 Bara JP, Minggu (15/6/2025) di Jakarta, yang mengusung tema: Hilirisasi demi memperkuat jati diri bangsa.
Dia menjelaskan, gugatan Uni Eropa dilayangkan setelah Indonesia melarang ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020.
Masa itu Presiden Joko Widodo menghentikan perdagangan bahan mentah nikel guna mendorong hilirisasi melalui pembangunan smelter dalam negeri. Tujuannya demi meningkatkan nilai tambah produk. Sebaliknya Uni Eropa menuding kebijakan tersebut melanggar aturan perdagangan bebas.
“Saya lama di pertambangan, dari posisi petugas hingga dirut di PT Bukit Asam Tbk. Lalu menjabat Direktur Transformasi Bisnis di PT Miniral Industri Indonesia (MIND ID),” beber Eko.
Bidang hilirisasi ini memang sektor yang serius dia geluti. Dan beberapa peristiwa besar terjadi saat dirinya berada di MIND ID. Mereka menghadapi WTO, lalu sukses mengambil alih saham Freeport sebanyak 51 persen.
Ia menjelaskan, hilirisasi miniral hasil tambang adalah proses mengolah bahan baku menjadi produk turunan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
“Misalnya bijih nikel yang kadarnya hanya mengandung sekitar 1.65 persen dari total sebanyak 1 ton, itu dihargai sangat murah oleh pembeli dari China. Ternyata setelah diteliti oleh MIND ID, ada kandungan mineral lain yang nilainya jauh lebih besar dibanding nikelnya sendiri,” ulas dia.
Contoh lainnya, lanjut Eko, adalah tentang ekspor bongkahan batu oleh Freeport selama puluhan tahun tanpa Indonesia tahu apa kandungannya. Laporannya, hanya tembaga. Padahal ternyata kandungan emasnya sangat banyak.
“Nah, begitu MIND ID bisa kuasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, maka mulailah dicanangkan pembangunan smelter di Gresik untuk hilirisasi,” ucap Eko.
Setelah hilirisasi digalakkan, dalam negeri muncul ganjalan ekonomi. Hal ini karena bermain di sektor tambang bagi pengusaha dan investor justru jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan proyek hilirisasi.
“Makanya ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali mencanangkan hilirisasi, itu seperti mendorong kereta mogok,” kenang Eko.
Di akhir diskusi, Eko menyimpulkan tiga poin penting setelah lima tahun hilirisasi dijalankan:
Pertama, bahwa program hilirisasi dipastikan mampu meningkatkan value (value added) bagi mineral dan batubara yang merupakan kekayaan negara.
Kedua, perlu dipilih dan dipilah minirel yang sesuai dengan nilai tambah tertinggi dalam prioritas investasi di dalam negeri.
Ketiga, program hilirisasi merupakan langkah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus pengejawantahan amanat Pasal 33 UUD 1945.
(jay)
