Elektabilitas Pramono-Rano Terus Naik

Juru Bicara Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Chico Hakim, meyakini bahwa elektabilitas Pramono-Rano akan terus mengalami kenaikan mengejar ketertinggalan dari pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dalam waktu 2 sampai 3 minggu ke depan.

Hal tersebut disampaikan Chico merespons hasil survei yang dirilis Charta Politika pada Kamis, 3 Oktober 2024, yang menunjukkan elektabilitas paslon Ridwan Kamil-Suswono 48,3%, Pramono Anung-Rano Karno 36,5%, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 5,6%.

Sementara itu, KPU Jakarta mengagendakan debat terbuka pertama para calon pada Minggu malam, 6 Oktober 2024.

Adik Gus Dur Komandoi Tim Pemenangan Cagub Jateng Andika-Hendi

Tim pemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Jenderal TNI (Purn) Andika M Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi), hari ini diumumkan.

Tim dipimpin oleh adik mendiang Gus Dur yang merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH dr Umar Wahid, dan posisi Wakil Ketua Tim dipegang oleh Komjen Pol (Purn) Anang Revandoko. Dalam struktur tim pemenangan terdapat divisi khusus yang berisi puluhan purnawirawan perwira tinggi TNI-Polri.

Selain itu, di dalam tim terdapat sejumlah petinggi PDIP antara lain Ketum Megawati Soekarnoputri, Sekjen Hasto Kristiyanto, Ganjar Pranowo, Yasonna H Laoly, dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

354 anggota DPR Periode 2024-2029 Terafiliasi Bisnis

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap, sebanyak 354 dari 580 orang anggota DPR Periode 2024-2029, yang dilantik 1 Oktober lalu, atau 61%, terafiliasi dengan bisnis. Angka tersebut menurut Peneliti ICW Yassar Aulia, diperoleh melalui penelusuran menggunakan data terbuka sejak 31 Juli 2024 hingga 22 September 2024.

Yassar mengatakan, afiliasi bisnis dilihat dari hubungan langsung dan tidak langsung anggota DPR dengan semua badan hukum swasta, baik mereka maupun keluarganya yang memiliki jabatan direktur, komisaris, CEO, dan pemegang saham.

Anggota DPR yang terafiliasi dengan bisnis, ada di semua partai. Terbanyak ada di Partai Gerindra yakni 65 dari 86 anggota (75,6%), PDIP 63 dari 110 anggota (57,3%), Golkar 60 dari 102 anggota (58,8%), PKB 42 dari 68 anggota (61,8%), Nasdem 41 dari 69 anggota (54,9%), PKS 30 dari 53 anggota (56,6%), PAN  28 dari 48 anggota (58,3%), dan Demokrat 24 dari 44 anggota (54,4%). Mereka, kata Yassar, dapat dikategorikan sebagai politisi pebisnis.

Tunjangan Rp30-50 juta per bulan

Anggota DPR 2024-2029 tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas atau fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA), diganti dengan pemberian tunjangan perumahan di kisaran Rp 30-50 juta per bulan. Berbeda dengan anggota DPR periode-periode sebelumnya yang mendapat RJA di kawasan Kalibata, Jaksel, dan Ulujami, Jakbar.

Menurut Sekjen DPR Indra Iskandar, pemberian tunjangan perumahan lebih ekonomis ketimbang biaya pemeliharaan rumah dinas DPR yang sudah tua.

Namun, menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, pemberian tunjangan perumahan itu jelas akan menambah beban anggaran negara, sebaliknya akan jauh lebih efisien jika rumah dinas yang sudah ada tetap digunakan.

Banyak anggota DPR terlibat korupsi

Peneliti ICW, Yassar Aulia mengatakan, ada banyak anggota DPR yang terlibat dalam korupsi berlatar belakang pebisnis. Berdasarkan penelitian ICW, sampai tahun 2022, sebanyak 319 anggota DPR ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Dari total 319 anggota itu, mayoritas berlatar belakang pebisnis atau swasta. Kemudian disusul anggota berlatar belakang politik.

Anggota DPR terafiliasi swasta berkorelasi kuat terhadap produk undang-undang yang dihasilkan. Ia mencontohkan sejumlah UU yang menguntungkan oligarki, antara lain UU Cipta Kerja dan UU Minerba.

Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang Masih Buram

Kelanjutan dari kasus dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi yang diterima Ketum PSI, Kaesang Pangarep, sampai hari ini masih buram. Kaesang, pada 17 September 2024 sudah datang ke KPK untuk memberi klarifikasi.

Dia bilang, dia dan tiga orang lainnya dalam rombongan cuma nebeng temannya yang empunya pesawat tersebut pergi ke Amerika Serikat, Agustus lalu. Lantas pada 23 September 2024, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengabarkan bahwa analisis dugaan gratifikasi itu sudah rampung, dan pimpinan KPK yang akan mengumumkan ke publik.

Namun, pada 24 September 2024, Ketua KPK Nawawi Pomolango membantah telah menerima hasil analisis atau telaah kasus tersebut. Kaesang mengaku menunggu hasil telaah itu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

KPK Tertibkan Tambang Emas di Lombok Barat

KPK dan Dinas LHK Provinsi NTB menertibkan tambang emas ilegal di Dusun Lendek Bare, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria mengatakan, tambang emas ilegal tersebut merusak lingkungan, serta merugikan negara.

Plh Kepala Dinas LHK NTB, Mursal menyebut, tambang emas ilegal itu merupakan yang terbesar di NTB, seluas 98,16 hektare yang masuk wilayah IUP PT Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB).

Semula dioperasikan sejumlah WNA China, namun mereka kabur setelah warga membakar permukiman mereka, Agustus lalu. Omzet tambang emas ilegal itu ditaksir mencapai Rp 2 miliar per hari.

Utang Pemerintah Menjadi Rp 8.262 Triliun pada Kuartal I-2024

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyatakan, sederet capaian pembangunan pemerintah dalam 10 tahun terakhir harus dibayar mahal secara ekonomi dan politik. Pasalnya dalam satu dekade terakhir, utang pemerintah naik Rp 5.467 triliun atau 195%.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan dan Adinova Fauri dalam risetnya menyatakan, selama 10 tahun terakhir utang pemerintah naik dari Rp 2.795 triliun pada kuartal I-2015 menjadi Rp 8.262 triliun pada kuartal I-2024, dengan rasio utang terhadap PDB naik dari 25,05% menjadi 38,87%.

Juga utang BUMN non-keuangan, terutama BUMN Karya naik signifikan dari Rp 506 triliun pada kuartal I-2015, menjadi Rp 1.035 triliun pada kuartal I-2024.

Riset CSIS menyebut, meskipun utang masih di bawah batas yang ditetapkan UU No. 1/2003 yakni 60% dari PDB, tapi sebagian utang baru, hanya digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang. Selain itu, utang pemerintah dan BUMN cenderung berbiaya tinggi, dengan bunga kupon di kisaran 7%.

Ini yang menyebabkan penerimaan negara justru digunakan untuk membayar bunga utang, sehingga mengurangi porsi pengeluaran lain. Selain itu, tingginya bunga juga menyebabkan tingginya biaya modal dan suku bunga, serta terjadinya efek crowding-out likuiditas dalam perekonomian Indonesia.

Pajak Minimum Global Segera Diterapkan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, Indonesia siap mengadopsi pajak minimum global (Global Minimum Tax – GMT) 15% pada 2025.

Dengan begitu, Kemenkeu akan mengubah kebijakan insentif fiskal berupa tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan bagi perusahaan yang berinvestasi di Indonesia.

Febrio mengatakan, pengubahan kebijakan itu tak sampai mencabut seluruh pemberian tax holiday. Hanya saja, tax holiday yang akan diberikan tidak akan membebaskan pengenaan PPh yang sebesar 22% sampai dengan 0%, karena ada kewajiban GMT 15%.

Opsinya ialah, tax holiday yang diberikan maksimal sebesar 7%.

Trending Medsos

Nama Yusril trending di X, setelah diketahui ada 66 perusahaan yang mengajukan izin penambangan pasir laut, termasuk PT Gajamina Sakti Nusantara milik mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

Netizen ramai mengolok-olok Yusril, karena dinilai hanya peduli cuan dan tidak peduli dengan isu kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari tambang pasir laut.

Selain Yusril, netizen juga menyoroti perusahaan lain yang berkorelasi dengan nama adik presiden terpilih, eks menteri, dan calon kepala daerah.

Highlights

1. Data yang dipaparkan ICW, sebanyak 354 dari 580 orang anggota DPR (61%) terafiliasi dengan bisnis, yang dikategorikan sebagai politisi pebisnis, bisa menjadi indikasi kuat bahwa dunia politik Indonesia semakin “elitis”. Hanya orang yang punya dana kuat yang bisa masuk arena tersebut.
2. Hasil telaah KPK tentang dugaan gratifikasi Kaesang, tak kunjung diumumkan ke publik. Malahan di internal KPK terkesan saling lempar tanggung jawab. Sikap KPK ini tentu saja tidak sesuai dengan harapan publik, yang menginginkan persamaan perlakuan hukum setiap warga negara.
3. Jika diputuskan setiap anggota DPR RI menerima tunjangan perumahan sebesar 30 hingga 50 juta rupiah per bulan, maka sepanjang masa periode jabatan, akan ada penambahan beban keuangan negara sebesar minimal 1 triliun hingga mendekati 1,5 triliun rupiah. Belum lagi ditambah inefisiensi aset negara, pada eks ratusan rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami. Sekjen DPR sebaiknya melakukan perhitungan yang lebih matang lagi dan mendalam, sebelum memutuskan perlu tidaknya menambahkan tunjangan itu kepada 580 anggota DPR.

Sumber: BDS Alliance