Politik
1. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat penilaian “puas” sangat tinggi dalam 100 hari pemerintahan mereka, yakni 80,9%. Hanya ada 19,1% responden yang menyatakan tidak puas.
Survei dilakukan dengan mengambil sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia, pada 4-10 Januari 2025. Bidang yang mendapat penilaian positif paling tinggi adalah politik dan keamanan, sebesar 85,8%.
Sedangkan tingkat kepuasan responden pada bidang hukum mengalami peningkatan menjadi 72,1%, dibandingkan pada Juni 2024 saat Presiden Jokowi yang sebesar 57,4% atau naik 14,7%. Berdasarkan data survei itu pula, mayoritas responden yang menyatakan puas adalah kalangan ekonomi bawah dan berpendidikan rendah.
2. Merespons hasil survei Litbang Kompas tersebut, Presiden Prabowo mengatakan, ia bekerja untuk rakyat bukan untuk mendapatkan penilaian.
Menurut penilaian Wakil Ketua MPR Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo merupakan buah dari sejumlah kebijakan pemerintah yang disambut baik oleh publik, antara lain pembatalan kenaikan PPN jadi 12% untuk semua produk, turunnya biaya haji, dan pembongkaran pagar misterius di perairan Tangerang.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli mengatakan, hasil survei tersebut mematahkan asumsi pendukung Jokowi yang selalu mengatakan hanya Jokowi yang bisa meraih kepuasan publik yang tinggi. Angka kepuasan 100 hari pemerintahan Jokowi pada Januari 2015 sebesar 65,1%. Sedangkan tingkat kepuasan publik di akhir masa tugas Jokowi-Ma’ruf Amin pada Juni 2024 mencapai 75,6%.
3. Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, mempertimbangkan untuk mengirim sebagian dari 2 juta warga Jalur Gaza korban perang, ke Indonesia. Laporan tersebut dilansir oleh media NBC yang bersumber dari tim transisi pemerintahan Trump, yang tidak diungkap identitasnya. Mereka menginginkan pengiriman warga Gaza dilakukan saat pemulihan pascaperang berlangsung.
Sekarang ini, perang Israel-Hamas sejak Oktober 2023 memasuki tahap gencatan senjata, yang akan dilanjutkan ke tahap pembangunan kembali Gaza yang hancur lebur akibat perang tersebut, yang menewaskan sekitar 47.000 warga Gaza dan ribuan warga Israel.
Ekonomi
1. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia menunjukkan bahwa kinerja kegiatan dunia usaha melambat pada kuartal ke-4 tahun 2024. Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 12,46%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2023 (13,17%), dan juga lebih rendah dibandingkan kuartal ke-3 tahun 2024 sebesar 14,40%.
Perlambatan kinerja ini terutama didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sementara itu, sektor jasa menunjukkan kinerja yang tetap baik, seperti informasi dan komunikasi yang mencatatkan SBT 1,34%, lebih tinggi dibandingkan kuartal ke-3 tahun 2024 (1,28%), begitu juga dengan jasa keuangan yang mencatatkan SBT 1,95%.
Pada periode ini, sektor industri pengolahan tercatat melambat dengan SBT 0,93%, lebih rendah dibandingkan kuartal ke-3 tahun 2024 (1,38%) dan kuartal ke-4 tahun 2023 (1%).
2. Presiden RI Prabowo Subianto yakin dalam waktu 5 tahun Indonesia akan berhenti mengimpor BBM. Saat meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di Sumedang, Prabowo mengatakan, keberhasilan ini akan menjadi bagian dari transformasi energi yang terus didorong pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
Prabowo juga mengaku memberikan target mencapai swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Namun, ia dibisiki menteri-menteri bidang pangan, bahwa itu akan tercapai sebelum tahun kedua.
Apakah setop impor BBM akan terwujud? Bulan lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan minyak dalam negeri mencapai 1,4-1,5 juta barel per hari (bph). Sementara produksi minyak nasional hanya 500-600 ribu bph.
3. DPR akan memperluas skema pemberian izin pengelolaan tambang ke perguruan tinggi negeri, menyusul perizinan yang sudah diberikan kepada ormas keagamaan. Hal itu akan dibahas dalam rapat pleno dan Panja Baleg DPR terkait revisi UU Minerba, hari ini.
Anggota Baleg DPR, Bambang Haryadi, menjelaskan revisi ini masih dalam tahap awal dan baru berupa usulan inisiatif dari DPR. Mengenai usulan pemberian izin perguruan tinggi negeri, kata dia, bertujuan untuk dapat mengurangi biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan mahasiswa.
Sementara, anggota Baleg lain, Putra Nababan, mempertanyakan proses penyusunan RUU Perubahan Ketiga atas UU No. 4/2009 tentang Minerba itu. Ia mengaku baru mendapat naskah akademik setebal 78 halaman, 30 menit sebelum rapat dimulai.
Ia lantas menyoroti minimnya keterlibatan publik dalam pembahasan revisi UU Minerba ini. Bahkan banyak pemangku kepentingan dari sektor pertambangan yang belum dilibatkan dalam proses penyusunan tersebut. Ia menekankan, prosesnya harus transparan.
Hukum
1. Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, membenarkan adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) sebanyak 263 bidang, dan sertifikat hak milik (SHM) sebanyak 17 bidang, yang terbit untuk kawasan di dalam pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten, sepanjang 30 km yang selama ini disebut “misterius”.
Hal itu sesuai dengan temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi BHUMI ATR/BPN. SHGB itu di antaranya dimiliki PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Sentosa. Nusron memerintahkan bawahannya untuk memeriksa sertifikat tanah tersebut, yang baru diterbitkan tahun 2023.
2. Setelah tim dari TNI AL bergerak membongkar pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang pekan lalu, tim pembongkar bertambah dengan tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten dan stakeholder lainnya. Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti, menyebut ada sekitar 20 kapal yang dikerahkan untuk membongkar pagar, 10 di antaranya kapal nelayan.
Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, justru menyayangkan pembongkaran tersebut, karena menurutnya pagar itu merupakan barang bukti.
Ia mengatakan, seharusnya pembongkaran pagar baru dilakukan setelah proses penyelidikan selesai, agar diketahui siapa pelakunya. Padahal pembongkaran yang diinisiasi oleh TNI AL adalah atas perintah Presiden Prabowo.
Trending Medsos
1. Kata “RI 25”, “Dikti” dan nama “Satryo” trending di X, setelah ramai aksi demo pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) terhadap Menteri Satryo Soemantri yang berujung meninggalkan kantor kementerian menggunakan mobil dinas berplat RI 25, pada Senin (20/1/2025) pagi.
Demo pegawai Kemendikti Saintek tersebut disertai dengan viralnya poster demo yang meminta tolong pada Presiden untuk menyelamatkan mereka dari Menteri Satryo yang pemarah, suka menampar dan memecat pegawai.
2. Menteri KKP trending di X, setelah Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, meminta TNI AL menghentikan sementara operasi pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Lasannya karena pagar bambu sepanjang sekitar 30 km tersebut masih menjadi barang bukti dalam penyelidikan oleh KKP. Tindakan Menteri Sakti ini menjadi pembicaraan masyarakat karena dianggap tak menjalankan perintah Presiden Prabowo terkait pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang.
Highlights
1. Drama pagar bambu sepanjang sekitar 30 km di perairan Kabupaten Tangerang masih berlanjut. Semula dikabarkan sebagai “misterius” karena tidak ada yang tahu siapa pemiliknya, dan tidak ada pemilik yang mengakuinya.
Kemudian, pagar itu dinyatakan melanggar hukum sehingga disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas perintah Presiden Prabowo. Lantas TNI AL bergerak mencabut pagar bambu itu, juga atas perintah Presiden Prabowo.
Namun, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, meminta pagar jangan dicabut dulu karena diperlukan sebagai barang bukti.
Ternyata kini, Menteri ATR/ BPN, Nusron Wahid, mengakui di dalam batas pagar itu sudah ada pemiliknya berupa bukti SHGB dan SHM.
Tentu aneh di laut bisa diterbitkan SHGB, juga tambah aneh antarinstansi tidak berkoordinasi.
2. Pemerintah Indonesia perlu memberikan respons tegas terkait pernyataan Presiden AS, Donald Trump, yang mewacanakan pengiriman sebagian dari 2 juta korban Gaza, ke Indonesia.
Pernyataan itu sudah menabrak pagar-pagar kedaulatan politik Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat, yang tidak pantas didikte atau dijadikan seolah-olah sebagai negara bagian dari negara lain.
BDS Alliance #brief#brief#brief#brief#brief#brief#brief#brief#brief#brief#brief#brief#
