Resume Peristiwa Terpenting Periode Januari 2025

Ilustrasi ekonomi Indonesia 2025. [mediakeuangan.kemenkeu]

Share

Bulan Pertama dengan Prediksi Ekonomi Lesu Sepanjang 2025

Memasuki bulan pertama 2025, perbincangan kondisi ekonomi Indonesia mengemuka, terutama setelah semakin terang aneka data capaian tahun lalu. Data tersebut menjadi acuan utama kalangan bisnis untuk melakukan pergerakan bisnis, dan menjadi dasar kalangan ekonom untuk memprediksi kondisi ekonomi RI pada tahun ini.

Sejumlah ekonom sepakat memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 stagnan di angka 5%. Tak berubah dari perkiraan tahun 2024 yang juga di angka 5%. Bahkan, menurut Institute for Development of Economics and Finance (Indef), bisa mencapai 5% saja sudah bagus.

Angka ini masih jauh dari ambisi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan 8% pada masa pemerintahannya.

Melihat perkembangan dari kuartal I-2024 hingga kuartal III-2024, pekan lalu Menkeu Sri Mulyani memperkirakan, sepanjang 2024 ekonomi hanya tumbuh 5%. Lebih rendah dari target 5,2%.

Kuartal I-2024 ekonomi tumbuh 5,11% (yoy), kuartal kedua tumbuh 5,05% yoy, dan kuartal ketiga 4,95%. Kuartal keempat masih dihitung, tapi diperkirakan 5%.

Menurut Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, ekonomi 2025 relatif masih lesu.

Proyeksi serupa disampaikan Center of Reform on Economics (Core) Indonesia. Mereka memprediksi, sepanjang 2025 pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,8-5%.

Ada beberapa faktor yang menghambat, antara lain ketidakstabilan ekonomi dunia, terutama setelah Donald Trump memegang kembali kendali pemerintahan AS.

Ekonom Core Indonesia, Ahmad Akbar Susamto, melihat penurunan harga-harga komoditas. Hal ini terlihat dari perlambatan penerimaan pajak.

Berdasarkan outlook APBN 2024, pajak diklaim tumbuh positif tapi PPh badan mengalami kontraksi karena penurunan profitabilitas akibat moderasi harga komoditas. Akbar memprediksi shortfall masih akan terjadi pada 2025, terutama kuartal I.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal menambahkan, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 55% pada PDB juga masih melemah. Terutama pelemahan konsumsi kelas menengah dan calon kelas menengah yang menjadi kontributor utama konsumsi.

Ia melihat, perlambatan masih akan berlanjut tahun ini karena belum ada satu arah kebijakan jelas untuk memperbaiki masalah yang dihadapi kelas menengah.

Baca Juga  Prabowo Bertemu Blinken di Amman Bahas Gencatan Senjata di Gaza

Survei Bloomberg terhadap 30 ekonom yang rilis kemarin juga menunjukkan prediksi yang sama. Ekonomi 2025 hanya akan tumbuh 5%. Baru bangkit pada 2026 dengan prediksi pertumbuhan di angka 5,10%.

Hasil survei itu juga memuat perkiraan potensi resesi perekonomian domestik dalam 12 bulan ke depan. Ini berbeda dengan survei bulan lalu yang tidak satu pun ekonom yang menilai Indonesia berpotensi resesi dalam 12 bulan ke depan.

Survei mencatat, potensi terjadinya resesi ekonomi di Indonesia dalam 12 bulan ke depan mencapai 5%, berdasarkan 5 ekonom yang diwawancara.

Para ekonom juga memprediksi, defisit fiskal Indonesia pada 2024 akan tercatat sebesar -2,6% dari PDB. Tingkat defisit fiskal pada tahun ini diperkirakan akan semakin tinggi menjadi -2,7% dari PDB, dan pada 2026 akan makin besar dengan defisit -2,8% dari PDB.

Adapun posisi defisit transaksi berjalan tahun ini diperkirakan meningkat menjadi -1,2% dari PDB, dari -0,8% tahun ini. Survei juga mencatat, tingkat pengangguran tahun ini kemungkinan meningkat jadi 5%, dari posisi 2024 sebesar 4,9%.

Pagar Laut: Pertaruhan Reputasi Pemerintah

Pagar bambu di laut perairan Kabupaten Tangerang, Banten, yang membentang sekitar 30 km, mendapat perhatian besar dari publik selama bulan Januari ini.

Semula pagar itu disebut “misterius” karena instansi-instansi yang terkait di Pemkab Tangerang geleng kepala, alias mengaku tidak tahu siapa pemilik pagar tersebut. Para nelayan setempat yang merasa terganggu dengan keberadaan pagar itu, pun geleng kepala.

Padahal jelas, aktivitas pemasangan ribuan batang bambu tersebut memakan waktu berbulan-bulan, melibatkan banyak pekerja, plus alat berat untuk menancapkan bambu supaya kokoh. Jelas kegiatan yang kasat mata, bukan kegiatan siluman.

Setelah ramai di publik, misteri pagar itu sedikit demi sedikit terkuak, setelah para petinggi level pusat buka suara dan bertindak. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang punya wewenang mengurus laut, bilang itu pagar ilegal, dan wajib disegel.

Kementerian ini menyegel pagar atas perintah Presiden Prabowo. Lantas TNI AL bergerak menginisiasi pencopotan pagar itu, juga atas perintah Presiden.

Baca Juga  Telaah Pidana bagi Jokowi

Ternyata, pagar bambu itu sebagai penanda batas kepemilikan perairan di situ. Perairan di antara pagar bambu dan bibir pantai selebar sekitar 1-2 km, berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah dikapling-kapling.

Pemiliknya adalah PT Intan Agung Makmur yang punya kapling 234 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan PT Cahaya Inti Sentosa punya 17 SHGB; selain itu 9 bidang SHGB atas nama perorangan; serta 17 bidang lainnya berupa sertifikat hak milik (SHM).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Nusron Wahid bilang, area SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai dan tidak boleh menjadi milik pribadi, sehingga tidak bisa disertifikasi. Karena itu, dia berjanji akan membatalkan sertifikat-sertifikat itu.

Beberapa hari lalu dia pun sudah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat BPN di Kabupaten Tangerang, yang diduga berperan dalam penerbitan sertifikat tersebut.

Kemudian, pihak yang punya surat-surat tanah itu pun mengaku. Kuasa Hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid, mengakui sebagian dari SHGB dan SHM tersebut memang dimiliki oleh pihaknya yang mengembangkan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Sertifikat-sertifikat tanah itu, kata dia, diterbitkan atas lahan bekas tambak atau sawah yang terabrasi sehingga menjadi perairan. Dia membantah perusahaannya sebagai pemilik pagar laut sepanjang sekitar 30 km itu.

Agung Sedayu Group (ASG) merupakan salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia, yang dimiliki oleh Sugianto Kusuma alias Aguan. Salah satu proyek ASG yang fenomenal adalah Pantai Indah Kapuk (PIK), yang berada di pantai utara Jakarta ke arah Tangerang.

Proyek ini dilanjutkan dengan nama PIK 2 yang menyambung sampai wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam proyek PIK 2 ini, ASG bergandeng tangan dengan Salim Grup. Sebagian area PIK 2 ini mendapat status Proyek Strategis Nasional (PSN), untuk pengembangan ekowisata, yang disematkan oleh Presiden Jokowi jelang masa jabatannya berakhir.

ASG merupakan salah satu investor pionir di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam wawancara dengan Tempo, Aguan mengaku mau berinvestasi di IKN untuk “menjaga muka” Presiden Jokowi.

Baca Juga  Kolase Berita Utama Rabu, 22 Januari 2025

Dari paparan para petinggi nasional dan pihak pemilik sertifikat, terdapat ketidaksesuaian data atau klaim. Di sini reputasi pemerintah dalam penegakan regulasi dipertaruhkan, terlebih dalam menghadapi konglomerasi bisnis terbesar di Indonesia.

Puas 100 Hari, Modal Awal yang Baik

Publik merasa puas pada kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 4-10 Januari 2025 terhadap 1.000 responden dari seluruh Indonesia, sebanyak 80,9% mengaku puas, dan hanya sebanyak 19,1% menyatakan tidak puas.

Angka kepuasan publik ini lebih tinggi dibandingkan 100 hari pertama Jokowi-Jusuf Kalla 2014 yang sebesar 65,1% menyatakan puas, dan 34,9% tidak puas.

Hasil yang kurang lebih sama didapat Indikator Politik Indonesia yang melakukan survei pada 16-21 Januari, terhadap 1.220 orang responden yang dipilih dengan metode simple random sampling dari seluruh provinsi di Indonesia. Sebanyak 79,3% merasa puas, dan 20,7% tidak puas.

Data tersebut jelas merupakan modal awal yang sangat bagus bagi pemerintahan Prabowo untuk melangkah lebih lanjut dengan realisasi program-program kerjanya.

Salah satu unsur yang mendapat penilaian tertinggi oleh responden adalah kemampuan pemerintah dalam menjaga atau memertahankan suasana politik yang nyaman, alias tanpa kegaduhan. Kondisi ini tercipta, antara lain karena Prabowo memberi kursi menteri/wakil menteri atau setingkat menteri kepada hampir semua parpol, kecuali PDIP dan Nasdem.

Kondisi aman dan akur-akur saja ini, di sisi lain dipandang sebagian kalangan sebagai “tidak kondusif” bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kondisi tersebut menciptakan suasana monolitik yang menyempitkan ruang kritik.

Trending Medsos

Kata “Rusia” dan “Bali” trending di X, setelah polisi berhasil menangkap seorang warga Rusia berinisial KA (30) yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan perampokan WNA Ukraina, Igor Iermakov, di Bali.

KA ditangkap di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat hendak terbang ke Dubai pada Kamis (30/1/2025). Ia diduga bagian dari geng Rusia yang menculik dan menganiaya korban, serta memaksanya mentransfer aset kripto senilai Rp 3,48 miliar.

 

BDS Alliance

Share

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *