Politik
1. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, hari ini mengungkapkan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengatur sendiri waktu pertemuan mereka. Kedua tokoh akan berkomunikasi langsung, kata Hasto, karena memiliki akar ideologis yang sejalan dan rekam jejak kebersamaan yang cukup panjang.
Ia mengatakan, pertemuan tersebut akan membahas hal penting dan strategis.
Sementara itu, Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli, membantah kabar yang menyebut pertemuan Megawati dengan Prabowo akan membahas kasus Hasto di KPK. Guntur bilang, rencana pertemuan mereka sudah dibahas sejak sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden 20 Oktober 2024, sementara Hasto ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2025.
2. Terdapat sebanyak 23 pembantu Presiden Prabowo belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK, padahal batas akhir penyerahan pada 21 Januari 2025. Anggota Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, hari ini menyebut, KPK sudah mengadukan hal itu ke Kementerian Sekretariat Negara.
Sementara 101 pembantu Presiden Prabowo sudah melaporkan LHKPN, yang terdiri dari 46 menteri dan pejabat setingkat, 46 wakil menteri dan pejabat setingkat, serta 9 utusan, penasihat, dan staf khusus presiden.
3. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, resmi mengizinkan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengajar di sekolah swasta. Hal ini tertuang dalam Peraturan Mendikdasmen No. 1 Tahun 2025.
Aturan baru itu, kata Mu’ti, menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memenuhi aspirasi masyarakat. Sekaligus, untuk memenuhi kekurangan guru di sekolah swasta, maupun distribusi guru yang tidak merata di berbagai tempat.
Hukum
1. Sekitar 600 prajurit TNI AL dikerahkan untuk membongkar pagar bambu sepanjang sekitar 30 km yang terbentang di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, hari ini. pembongkaran juga melibatkan warga sekitar, tanpa ada keikutsertaan instansi lain seperti Pemda dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kepala Dinas Penerangan TNI-AL, Laksamana Pertama I Made Wira Hady mengatakan, pembongkaran ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menyegel pagar laut tersebut pada Kamis (9/1/2025). Diperkirakan pembongkaran itu memakan waktu 10 hari.
2. Penyidik KPK menyita 6 unit apartemen di Tangerang Selatan, Banten, senilai Rp 20 miliar terkait kasus dugaan korupsi kegiatan investasi BUMN PT Taspen tahun anggaran 2019. Jubir KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyebut 6 apartemen itu diduga milik mantan Dirut PT Taspen, Antonius NS Kosasih, yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus itu, yakni Kosasih dan Dirut Insight Investments Management (IMM), Ekiawan Heri Primaryanto. Menurut KPK, dalam kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp 1 triliun.
Ekonomi
1. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membutuhkan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak Rp 100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima. Anggaran Rp 71 triliun yang dialokasikan pemerintah, kata Dadan, diproyeksikan hanya mencakup 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat.
Hingga 10 hari pelaksanaan, program MBG baru mencakup 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi. Hingga Agustus ditargetkan mencapai 6 juta penerima.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengungkap sejumlah daerah menyatakan akan berpartisipasi dalam program MBG dengan total dana Rp 5 triliun yang berasal dari APBD 415 kabupaten, 93 kota, dan 38 provinsi.
2. Presiden Prabowo akan mengevaluasi sejumlah proyek strategis nasional (PSN) era Presiden Jokowi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, setidaknya 5 proyek strategis yang tengah dievaluasi.
Detailnya: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang (Belitung), KEK Likupang (Sulawesi Utara), KEK Tanjung Lesung (Banten), KEK Lido (Jawa Barat), dan PIK 2.
PSN terakhir adalah garapan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma atau Aguan, seorang konglomerat yang dulu dekat dengan Jokowi di proyek IKN Nusantara. Bagian PIK 2 yang menjadi PSN, menurut dia, adalah ecotourism.
PSN PIK 2 menjadi sorotan karena dinilai bermasalah dan melanggar aturan. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, pernah mengatakan, bagian tropical coastland yang merupakan PSN melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota.
Nusron mengungkapkan, tidak ada kata-kata ‘pariwisata’ dalam RTRW, padahal PSN itu masuk kategori pariwisata. Ia menegaskan, revisi RTRW diperlukan agar proyek tersebut bisa diteruskan.
Trending Medsos
Di media sosial tengah ramai sorotan terhadap artis Deddy Corbuzier yang mengomentari keluhan siswa mengenai menu MBG yang dinilai kurang enak. Dalam videonya, Deddy mengatakan, “kurang enak… kepala elu peak…” Dia pun membandingkan dengan anaknya yang tidak pernah mengeluhkan soal makanan.
Perkataan Deddy tersebut dinilai banyak netizen sebagai tidak pantas diucapkan kepada anak-anak.
Mantan Staf Khusus Menkeu, Yustinus Prastowo yang mendukung program MBG mengatakan, “Sayang, para pendengung yang justru mereduksi program ini. Terlebih mengintimidasi anak-anak yang berkeluh kesah. Menghardik dengan kesombongan dan arogansi yang tak bermutu”.
Highlights
1. TNI AL sudah bergerak mencabut pagar bambu di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, sepanjang sekitar 30 km, yang disebut misterius karena tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Pihak KKP sudah lebih dulu menyegel pagar tersebut karena melanggar aturan, alias ilegal.
KKP menyegel pagar tersebut atas perintah Presiden Prabowo, dan TNI AL mencabut pagar itu juga atas perintah Presiden. Jika mengikuti alur hukum, pemagaran laut secara ilegal tersebut masuk kategori pidana.
Dengan demikian, pihak berwenang dalam hal ini kepolisian atau kejaksaan, harus mengusut untuk ditemukan siapa pelaku atau penanggung jawabnya yang akan dikenai pasal pidana. Untuk selanjutnya, si pelaku diseret ke pengadilan disertai barang bukti.
Kini yang menjadi soal, adalah pelaku belum ketahuan, tapi barang bukti sudah dicabut atau dihilangkan dari tempat kejadian perkara. Tanpa barang bukti, jika si pelaku kelak ketahuan dikhawatirkan tidak bisa diproses hukum. Ini mengisyaratkan, bahwa kasus ini mungkin bakal selesai begitu saja, untuk dilupakan.
2. Sudah sewajarnya Presiden Prabowo mengevaluasi proyek-proyek era sebelumnya, termasuk PSN. Meskipun Prabowo mengaku bahwa pemerintahannya adalah penerus dari pemerintahan Jokowi, tentu saja dia juga punya prioritas program sendiri, yang bisa menjadi legacy-nya kelak.
Bisa jadi, sejumlah PSN era Jokowi yang tengah dievaluasi tersebut, nanti dinilai tidak layak diteruskan mengingat keterbatasan anggaran, atau karena bermasalah.
