Jakarta – Setelah beredar video berisi rekaman pernyataan Airlangga Hartarto yang mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar, Minggu (11/8/2024), muncul beragam pendapat dari internal maupun eksternal Golkar.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Senin (12/8/2024) membantah tudingan bahwa Presiden Jokowi ikut campur dalam putusan pengunduran diri Airlangga tersebut.
Sejumlah pengurus Golkar mengatakan tindakan Airlangga bertujuan supaya fokus pada jabatan Menko Perekonomian. Sedangkan Jusuf Hamka, pengurus Golkar yang dijagokan Airlangga sebagai calon wakil gubernur Jakarta, menduga ada kekuatan di luar Golkar yang powerful, sehingga menyebabkannya mengambil keputusan tersebut.
Pada Jumat pekan lalu, tepat sehari sebelum keputusan mundur yang dilakukan pada Sabtu malam (10/8/2024), Airlangga menemui Presiden Jokowi di Istana. Ia datang pukul 14.07 dan keluar dari Istana pukul 15.49.
Merespons pertanyaan wartawan tentang isi pertemuan, Airlangga hanya menjawab singkat bahwa mereka berdua membahas perkembangan perekonomian terkini.
Dalam rekaman video, Airlangga menyatakan pengunduran dirinya dari kursi Ketum Golkar terhitung sejak Sabtu, 10 Agustus 2024. Alasan pengunduran diri adalah untuk menjaga keutuhan Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Jokowi ke presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun ia tidak menguraikan detailnya.
Munaslub
Sebagai informasi, beberapa hari sebelumnya beredar kabar desakan dari internal Golkar supaya digelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Airlangga. Padahal Golkar sudah mengagendakan munas pada Desember mendatang.
Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan mengaku kaget mendengar isu munaslub. Luhut pun mengeluarkan pernyataan melalui video supaya Golkar tetap solid di bawah pimpinan Airlangga dan konsisten dengan jadwal munas pada Desember 2024. Rekaman video pada Kamis (8/8/2024) menampilkan Luhut bersama Airlangga.
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan pengunduran diri Airlangga memenuhi syarat munaslub memilih ketua umum Golkar. Ia menjelaskan, AD/ART partai mengatur syarat munaslub yakni apabila ketua umum berhalangan tetap, terkena masalah hukum, atau mengundurkan diri.
Terkejut
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkejut mendengar kabar Airlangga. Reaksi Megawati disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Minggu (11/8/2024) saat ia melaporkan hal tersebut. Mega terkejut karena pengunduran terjadi saat situasi nasional menjelang pilkada serentak November mendatang. PDIP prihatin dengan kondisi Golkar.
Hasto menduga pengunduran diri Airlangga akan mengubah peta politik menjelang pendaftaran peserta pilkada. Ia menyebut dinamika politik terkait pencalonan gubernur dan wakil gubernur kental dengan skenario yang melibatkan kepentingan kekuasaan.
Hasto menyatakan pengunduran diri Airlangga mengingatkan akan rezim Orde Baru yang mengintervensi partainya yang saat itu bernama PDI. Intervensi itu bertujuan mengerdilkan demokrasi dan membungkam prinsip-prinsip kedaulatan rakyat.
Sprindik
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar merespons rumor terbitnya surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk Airlangga Hartarto dalam kasus izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) di Kemendag periode 2021-2022.
Ia mengaku belum ada info soal itu. Ia juga tidak tahu apakah Airlangga sudah diperiksa pada Jumat (9/8/2024). Termasuk soal informasi Kejagung sudah melakukan gelar perkara untuk menetapkan Airlangga sebagai tersangka.
Namun Harli membantah ada motif politik di balik pemanggilan Airlangga. Menurut dia, pemeriksaan merupakan upaya penegakan hukum yang bebas dari intervensi politik.
Beberapa pengurus Golkar dalam kesempatan berbeda menceritakan, sebelum Airlangga mundur, ia menerima surat panggilan dari Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi izin ekspor CPO. Pemeriksaan dijadwalkan Selasa, 13 Agustus 2024.
Dalam kasus ini Airlangga diperiksa sekitar 12 jam pada Senin (24/7/2023). Seorang pengurus Golkar menyebut, Airlangga menerima ancaman akan digeledah dan dijemput paksa jika tak segera membuat surat pengunduran diri pada Sabtu lalu. Dia menyebut pemanggilan Airlangga pada Selasa mendatang masih dalam status saksi.
Trending
Perihal Airlangga menjadi trending di media sosial X. Netizen menduga Airlangga tersandera kasus hukum. Salah satunya dugaan korupsi yang dalam penyelidikan KPK terkait penyelundupan bijih nikel.
Perbincangan lain mengarah pada dugaan operasi Istana melalui Bahlil Lahadalia sebagai operatornya. Pengunduran diri Airlangga memang mengejutkan banyak kalangan. Sebab ia dalam posisi kuat setelah sukses menambah kursi DPR dari 85 menjadi 102 kursi di Pemilu 2024.
Lalu, ada apa?
Beredar spekulasi bahwa tangan kekuasaan yang kuat menyebabkan dia menyerah. Tangan itu menggunakan instrumen hukum untuk menekan.
Meski Istana membantah Jokowi berperan, tapi kalangan politisi menduga kursi ketum Golkar diincar untuk mengamankan pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama di arena parlemen (DPR). Secara lebih khusus adalah mengamankan Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik jadi wakil presiden 20 Oktober mendatang.
Meski Gibran diusung Golkar sebagai saat pendaftaran pilpres, tapi ia tidak bergabung di Golkar setelah dipecat PDIP.
Sebagai catatan, Jusuf Kalla ‘mengambil’ Golkar setelah menjabat wapres periode 2004-2009. Melalui Munas Golkar, Desember 2004, JK memenangi kursi ketum. Padahal dalam Pilpres 2004, Golkar mendukung pasangan Megawati-Hasyim Muzadi.
Belakangan beredar kabar bahwa Bahlil Lahadalia menjadi calon terkuat untuk menggantikan Airlangga. Ia diketahui sebagai proxy Jokowi di Golkar yang dengan demikian akan menjadi pengaman untuk Gibran.
Munaslub harus digelar sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 Agustus 2024, jika Golkar berniat ikut mencalonkan jagoannya. Sebab calon yang diusung harus dibuktikan dengan surat dukungan parpol yang ditandatangani ketua umum definitif.
Padahal menurut Jusuf Kalla, untuk menjadi Ketum Golkar paling tidak butuh Rp600 miliar. Berarti yang mengincar kursi ketum tentu telah menyiapkan amunisi besar.
Sumber: BDS Alliance
