Politik
1. Presiden Prabowo bilang ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskannya, padahal kebijakan itu untuk kepentingan rakyat. Prabowo ungkapkan itu saat pidato di Kongres ke-18 Muslimat NU, di Surabaya, kemarin.
Prabowo menyebut, pihak yang melawannya itu ada di birokrasi. Mereka merasa diri sebagai raja kecil dan kebal hukum.
Kebijakan efisiensi dituangkan dalam Inpres No. 1/2025, yang isinya memangkas anggaran kementerian/lembaga dan daerah tahun 2025, dengan total sebesar Rp 306,69 triliun. Anggaran hasil efisiensi dialihkan membiayai program unggulan Prabowo, antara lain makan bergizi gratis (MBG) yang semula Rp 71 triliun ditambah menjadi Rp 171 triliun hingga akhir tahun ini.
2. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi 65 perwira tinggi yang menempati beberapa jabatan strategis di lingkungan TNI AD, AU, dan AL. Berdasarkan siaran pers Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Hariyanto, Selasa (11/2/2025), mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI No. Kep/133/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.
Salah seorang perwira tinggi yang terkena mutasi adalah Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, dari posisi Asisten Teritorial Panglima menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI. Pekan lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Mayjen Novi sebagai Direktur Utama Perum Bulog.
Dengan demikian, Mayjen Novi merangkap jabatan sipil dan militer. Menurut pendapat pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, penunjukan Mayjen Novi sebagai Dirut Bulog melanggar UU TNI karena pimpinan Bulog tidak masuk daftar jabatan sipil yang dapat diduduki perwira aktif.
3. DPR mulai melaksanakan rapat evaluasi kinerja pejabat negara, seperti yang telah diatur dalam revisi Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib). Salah satu komisi yang melaksanakannya adalah Komisi II DPR RI, dengan menggelar rapat bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Namun, rapat evaluasi kinerja DKPP itu digelar tertutup. Revisi tatib ini sempat menuai polemik karena DPR merasa memiliki kewenangan untuk mengevaluasi hingga memberhentikan pejabat negara yang melewati proses uji kelayakan dan kepatutan di parlemen.
Belakangan, DPR mengklarifikasi bahwa aturan tersebut tidak memberikan kewenangan untuk mencopot pejabat yang telah dilantik, melainkan hanya melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat tersebut.
4. Anggota Banggar DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, sepakat dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut dia, sejauh ini tak ada yang mendesak untuk melanjutkan proyek ambisius mantan Presiden Jokowi tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, sependapat. Ia mengatakan, penundaan pembangunan IKN adalah keputusan tepat Prabowo. Jika negara kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, tidak ada salahnya IKN ditunda.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap, pembangunan IKN belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Blokir akan dibuka usai pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.
Hukum
1. Penyidik Kejagung, kemarin, menggeledah 3 ruangan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dan menyita sejumlah barang bukti antara lain 15 handphone dan 1 unit laptop.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar menjelaskan, penggeledahan itu dalam kaitan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), sub holding, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) periode 2018 hingga 2023.
Plt Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya menyatakan, pihaknya siap untuk bekerja sama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Menyusul penggeledahan tersebut, hari ini dikabarkan beberapa pejabat tinggi di Ditjen Migas dicopot. Salah satunya, Achmad Muchtasyar dinonaktifkan dari jabatan Dirjen Migas. Ia diangkat sebagai dirjen pada 16 Januari lalu. Selain Muchtasyar, Mustika Pertiwi dinonaktifkan dari jabatan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas.
Chrisnawan Anditya, tak membantah ataupun membenarkan hal ini. Ia hanya mengatakan, Kementerian ESDM memang melakukan penyesuaian terhadap beberapa pejabat tinggi.
Ekonomi
1. Pemerintah telah menargetkan seluruh rumah sakit (RS) di Indonesia selesai mengimplementasikan kelas rawat inap standar (KRIS) sebagai pengganti kelas rawat inap 1, 2, 3 BPJS Kesehatan per Juni 2025.
Saat Raker dengan Komisi IX DPR, Menkes Budi G Sadikin mengatakan, dari total 3.228 RS yang ada di Indonesia, hanya ada 115 RS yang tidak dimasukkan ke dalam daftar RS yang wajib mengimplementasikan KRIS, hanya 3.113 RS yang diwajibkan menyediakan KRIS.
Ia juga mengatakan, daftar tarif layanan kesehatan akan diubah, dari saat ini berdasarkan sistem Indonesia Case Base Groups menjadi Indonesia Diagnosis Related Group, mulai Maret-April 2025. Skema tarif ini diubah karena biaya kesehatan tak terkontrol, pertumbuhannya bahkan melampaui rata-rata PDB yang di kisaran 5% pada 10 tahun terakhir.
Pada 2023, total belanja kesehatan mencapai Rp 614,5 triliun, naik 8,2% dari 2022 sebesar Rp 567,7 triliun. Sebelum periode Covid-19 pun pada 2018 belanja kesehatan naik 6,2%, dari Rp 421,8 triliun menjadi Rp 448,1 triliun. Jika terus demikian, pelayanan kesehatan tidak akan sustain.
2. Konsumen Indonesia tetap optimistis memandang perekonomian saat ini hingga 6 bulan mendatang. Namun, optimisme itu sedikit memudar. Hasil Survei Konsumen BI periode Januari 2025 menunjukkan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di 127,2.
IKK di atas 100 menandakan konsumen optimistis melihat perkonomian hingga 6 bulan ke depan. Namun, IKK Januari itu sedikit turun dibandingkan Desember 2024 yang 127,7. Artinya, optimisme konsumen sedikit melambat.
IKK terdiri dari 2 komponen pembentuk, yakni Indeks Ekonomi Saat ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). IKE pada Januari sebesar 113,5, turun dibandingkan bulan sebelumnya 116. Namun IEK tercatat 140,8, sedikit membaik ketimbang bulan sebelumnya yang sebesar 139,5.
3. Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksi, Indonesia bisa mendapatkan surplus anggaran Rp 259,76 triliun bila program Makan Bergizi Gratis (MBG) diberikan dengan tepat sasaran. Dengan skema yang lebih terarah (targeted approach), menurut perhitungan Celios, anggaran MBG per tahun hanya Rp 117,93 triliun.
Artinya, dibutuhkan tambahan Rp 46,93 triliun dari yang ada saat ini Rp 71 triliun. Jika diambilkan dari penghematan anggaran Rp 306,7 triliun, berarti hemat Rp 259,76 triliun.
Celios merekomendasikan skema MBG dengan targeted approach, di mana MBG menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan seperti anak yang mengalami malnutrisi, ibu hamil, berasal dari keluarga yang memiliki penghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan, dan berada di wilayah yang rentan mengalami malnutrisi.
4. Salah satu pejabat tinggi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Mohammed Ali Berawi, mengundurkan diri dari jabatannya Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) OIKN. Pengunduran diri tersebut diajukan Ali lewat surat kepada Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, pada tanggal 7 Februari 2025 lalu.
Ia mengatakan akan kembali mengajar di FT UI. Pengunduran diri Ali bersamaan dengan kabar diblokirnya anggaran IKN di Kementerian PU. Menteri PU Dody Hanggodo memastikan, anggaran untuk proyek IKN untuk tahun anggaran 2025 saat ini diblokir sebagai imbas dari Instruksi Presiden No. 1/2025 mengenai efisiensi belanja kementerian/lembaga.
Trending Medsos
Kata “Efisiensi”, negara “Vietnam”, dan nama “Deddy Corbuzier” trending di X, setelah pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, berencana melakukan reformasi pemerintahannya dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22 untuk menekan birokrasi yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi.
Langkah yang diambil pemerintah Vietnam ini membuat warganet semakin geram dengan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang menerapkan pemotongan anggaran berbagai kementerian dan lembaga untuk efisiensi, sementara jumlah staf khusus (stafsus) dalam kementerian jumlahnya terlampau banyak.
Terbaru, Deddy Corbuzier dilantik menjadi salah satu dari lima stafsus Menteri Pertahanan. Warganet merasa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah ini justru sangat tidak efisien.
Sebab berbanding terbalik dengan Vietnam yang memangkas jumlah kementerian, Indonesia justru menambah jumlah kementerian dan melantik banyak pejabat pemerintahan yang kompetensinya juga masih dipertanyakan, namun harus tetap diberi gaji dari uang rakyat.
Hightlights
1. Terlepas dari benar-tidaknya “raja kecil” yang melawan keputusannya untuk efisiensi anggaran kementerian/lembaga, suara-suara kritis mengenai kebijakan tersebut harus menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto.
Jangan sampai kebijakan yang niatnya baik justru kontraproduktif. Pemangkasan anggaran berpotensi menghentikan banyak rencana program kementerian/lembaga. Antara lain pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan sekolah yang ditargetkan sekitar 9.300 sekolah, pembangunan dan pemeliharaan irigasi, dan banyak lagi.
Apalagi jika penggunaan anggaran yang berhasil dihemat itu ternyata tak sesuai tujuannya. Kritik dan masukan dari masyarakat, apa pun bentuknya, tetap harus menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah. Presiden harus bersikap terbuka menerimanya.
2. Rangkap jabatan sipil-militer yang kini dijalani oleh Mayjen Novi Helmy Prasetya, benar-benar telah menampar semangat reformasi politik. Seluruh pihak di negeri ini perlu bersama-sama melakukan evaluasi terhadap keputusan rezim, karena yang dilakukan rezim bisa menjadi menjadi preseden buruk bagi kelangsungan demokrasi dan supremasi sipil.
Kita pernah menentang keras dwifungsi ABRI era rezim Soeharto. Namun, yang dilakukan rezim Prabowo kali ini jauh lebih buruk dari dwifungsi ABRI Soeharto. Di masa itu, anggota militer aktif bisa saja ditempatkan menduduki jabatan sipil atau pun jabatan politik tanpa harus pensiun dari kedinasan, namun dia tidak lagi menduduki posisi atau jabatan di kemiliteran.
3. Langkah Prabowo untuk memblokir anggaran pembangunan IKN dan dialihkan ke program unggulan MBG, akan lebih tepat jika juga diikuti dengan penghentian rencana pembangunan kodam-kodam baru. Mengingat saat ini dalam kondisi damai, pembentukan daerah komando militer tidak terlalu diperlukan.
