Ekonomi
1. Pemerintah menaikkan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025, dari yang sebelumnya Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun. Dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, penambahan itu untuk memperbanyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni fasilitas dapur masak.
Ini diharapkan menimbulkan multiplier effect bagi UMKM lokal. Target penerima juga ditambah, dari semula sebanyak 15,5 juta siswa beserta 2,4 juta ibu hamil dan balita, ditambah menjadi 40 juta siswa, ibu hamil, dan balita (target moderat). Sementara untuk target optimistis menjadi sebanyak 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita.
2. Industri penerbangan dan perhotelan/resto ramai-ramai berteriak menyusul terbitnya Inpres No. 1/2025 tentang efisiensi belanja APBN/APBD, yang salah satu perintahnya adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas pemerintah hingga 50%.
Sekjen Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA), Bayu Sutanto mengatakan, pemangkasan itu mengurangi jumlah penumpang segmen pemerintah. Selama ini segmen pemerintah, khususnya perjalanan dinas, berkontribusi sekitar 30%-35% terhadap industri penerbangan.
Yang paling terimbas, kata dia, adalah maskapai BUMN seperti Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air.
Sementara itu, Ketua PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Deddy Pranawa Eryana mengungkapkan, pembatalan reservasi untuk meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) di wilayahnya mencapai 40%.
Menurut dia, gelombang pembatalan reservasi untuk MICE sebenarnya dimulai sejak November 2024, sewaktu muncul wacana penghematan anggaran pemerintah. Padahal, kontribusi pemerintah untuk MICE bisa sampai 40%.
Ia yakin, pemangkasan anggaran pemerintah ini akan merembet ke masalah operasional. Hotel dan resto bisa jadi mengambil langkah efisiensi termasuk pengurangan tenaga kerja. Selain hotel dan resto, kebijakan ini juga berimbas pada sektor UMKM, transportasi, hingga event organizer.
3. Deputi Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Eka Candra Buana mengungkapkan, kesenjangan di Indonesia melebar. Ini tercermin dari rasio gini pada September 2024 yang naik menjadi 0,381 dibanding Maret 2024 di 0,379.
Menurut dia, peningkatan rasio gini itu mencerminkan berlanjutnya fenomena penurunan jumlah penduduk kelas menengah yang antara lain akibat PHK. Penduduk kelas menengah turun dari 57,33 juta tahun 2019, menjadi 47,85 juta pada 2024.
Ketidakpastian perekonomian global dan domestik saat ini masih akan memicu berbagai risiko seperti PHK, peningkatan pengangguran terbuka, peningkatan angka kemiskinan, dan melebarnya kesenjangan.
Politik
1. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum, tengah memverifikasi 44.000 nama narapidana untuk kemungkinan mendapatkan amnesti atau pembebasan dari hukuman yang akan dikeluarkan oleh Presiden Prabowo.
Namun, kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, amnesti hanya akan diberikan kepada orang yang diduga melakukan kegiatan makar tanpa menggunakan senjata, seperti aktivis yang menyampaikan ekspresinya terhadap persoalan-persoalan di Papua.
Sedangkan orang yang dihukum karena terlibat dalam kelompok bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), tidak mendapat amnesti.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Hariyanto menyatakan, TNI mendukung rencana kebijakan pemerintah tersebut.
2. Ketua DPR Puan Maharani minta semua pihak tidak saling curiga mengenai rencana pemberian izin tambang untuk perguruan tinggi, yang masuk dalam usulan revisi UU Mineral dan Batubara.
Ketua Badan Legislatif (Baleg), Bob Hasan mengatakan, perguruan tinggi diberi peluang mengelola bisnis tambang supaya mempunyai pemasukan yang bisa digunakan untuk meringankan biaya kuliah. Namun sebagian kalangan menilai, pemberian izin tambang itu ditujukan untuk membungkam daya kritis perguruan tinggi.
Puan mengatakan, DPR akan membuka ruang seluas-luasnya guna mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi antara pihak yang terlibat.
3. Kementerian Luar Negeri RI telah memerintahkan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur untuk mengumpulkan informasi mengenai dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) dalam kejadian penembakan oleh aparat Malaysia yang menyebabkan 5 orang WNI menjadi korban.
Penembakan itu terjadi pada 24 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 waktu setempat di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Saat itu, petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) memergoki sebuah kapal yang diduga membawa pekerja migran ilegal hendak menuju Indonesia.
Kapal APMM mengejar kapal itu seraya melepaskan tembakan. Akibatnya, seorang WNI tewas, empat lainnya mengalami luka-luka.
Sosial
Selama 1-27 Januari 2025 terjadi bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah di Jawa Tengah yang menewaskan 27 orang. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, bencana itu meliputi 29 banjir, 7 tanah longsor, 3 cuaca ekstrem antara lain di Pati, Kudus, dan Semarang.
Data korban dan bencana mungkin masih akan berubah mengingat hingga hari ini, 30 Januari 2025, masih terjadi banjir di daerah tersebut dan beberapa daerah lainnya.
Hukum
1. Mantan komisaris maskapai Sriwijaya Air, Hendry Lie, pada hari ini didakwa terlibat korupsi terkait tata niaga komoditas timah bersama Harvey Moeis dan lainnya, yang merugikan negara Rp 300 triliun.
Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakpus menyebut, Hendry terlibat korupsi dalam kapasitasnya sebagai pemilik saham mayoritas PT Tinindo Internusa (TIN), yang merupakan 1 dari 5 smelter swasta yang memperoleh proyek kerja sama pengolahan dengan PT Timah Tbk.
Kerja sama itu, disebut dijembatani oleh Harvey. Dalam perkara ini, Harvey dan lainnya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakpus, namun belum inkrah.
2. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan, berdasarkan hasil investigasi dan audit yang dilakukan terhadap kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, pihaknya memberhentikan 6 pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
Dua orang di antaranya diberikan sanksi berat, buntut keterlibatan mereka dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di perairan itu.
Hal ini ia sampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, hari ini.
Pegawai yang diberi sanksi antara lain, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan eks Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.
Selain itu, Nusron juga mencabut lisensi Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB), yang merupakan badan usaha untuk melakukan survei dan pemetaan tanah.
Trending Medsos
Deepseek trending di X, setelah perusahaan rintisan (startup) teknologi asal China yang bergerak di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yakni DeepSeek, membuat heboh global pada Senin (27/1/2025).
Kehebohan tersebut membuat saham-saham teknologi di Amerika Serikat (AS) ditutup ambruk, kemarin. DeepSeek berhasil menyalip saingannya yakni ChatGPT, sebagai aplikasi gratis berperingkat teratas yang tersedia di App Store Apple di AS.
Highlights
1. Inpres No. 1/2025 tentang efisiensi belanja APBN/APBD, yang salah satu perintahnya adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas pemerintah hingga 50%, sudah dikeluhkan oleh kalangan industri penerbangan dan MICE. Pendapatan mereka bakal merosot drastis.
Penghematan yang didapat dari pemangkasan anggaran itu akan dialihkan untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang akan ditingkatkan dari Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun.
Menkeu Sri Mulyani berharap menimbulkan multiplier effect bagi UMKM lokal. Satu sisi berpotensi mengalami pasang surut, sisi lain pasang naik.
Diharapkan kalangan industri penerbangan dan MICE juga melakukan penyesuaian dan mengerahkan daya kreatifnya untuk mengatasi kemerosotan pendapatan dari pangsa pemerintah tersebut, mengingat masa “anggaran cekak” pemerintah akan berlanjut ke tahun-tahun mendatang.
2. Sanksi pemberhentian terhadap oknum yang terlibat penerbitan sertifikat laut di Tengerang, layak diberi apresiasi. Tindakan itu harus menjadi pembuka bagi penelusuran pihak-pihak lain yang terlibat. Jangan berhenti pada pelaku teknis penerbitan sertifikat saja, namun harus diungkap hingga dalangnya.
Selain itu, pemerintah juga jangan hanya terkesan menyelesaikan kasus yang viral saja. Hal ini dikarenakan banyak kasus serupa, yang juga butuh penanganan. Banyak lahan-lahan publik di sejumlah tempat yang terungkap sudah dikuasai individu dengan kepemilikan sertifikat.
Temuan terbaru justru diungkap sendiri oleh Menteri Nusron, yaitu banyak hutan yang telah bersertifikat hak milik. Semua harus diusut tuntas; sertifikat harus dicabut dan pihak-pihak yang bersekongkol harus dijatuhi sanksi.
