Oleh: Wirya Putra Silalahi*

Sudah terlalu lama kita mengedepankan demokrasi sebagai panglima, sehingga tidak heran kita menghabiskan dana yang demikian besar hanya untuk demokrasi. Kadang sampai pemilihan umum (pemilu) ulang (dalam berbagai pemilihan kepala daerah) yang membutuhkan dana sampai triliuanan rupiah.

Padahal kita masih butuh dana yang besar untuk pengembangan sumber daya manusia. Kita tahu bersama, kunci kemajuan suatu bangsa ditentukan kemampuan sumber daya manusia.

Faktanya, pimpinan yang terpilih secara demokratis, tidak selalu merupakan pimpinan yang amanah. Padahal kita sudah mengeluarkan dana yang begitu besar hanya utk mencari seorang kepala daerah.

Untuk alasan itu, usulan Presiden Prabowo Subianto untuk merevisi pemilihan kepala daerah sangat masuk akal.

Kita masih perlu dana yang cukup besar untuk pengembangan sumber daya manusia kita. Kita ambil contoh Singapura, Vietnam dan China, dalam pengembangan sumber daya manusianya jauh lebih berhasil dari kita –walaupun tidak terlalu demokratis.

Cukuplah pemilihan presiden (pilpres), bupati dan wali kota saja yang tetap seperti sekarang. Itu pun cukup sekali putaran saja.

Sedangkan gubernur, karena sesungguhnya merupakan perpanjangan kekuasaan presiden di daerah, cukup diusulkan DPRD provinsi, selanjutnya presiden yang memilih dan melantik gubernur.

Sedangkan pilkada Daerah Khusus Jakarta (DKJ), seharusnya diberlakukan sama dengan daerah yang lain, tidak perlu 50% + 1 suara.

Demikian juga dengan pilpres, tidak perlu 50%+1, mungkin cukuplah 30%+1, atau cukup yang meperoleh suara tertinggi saja.

Itu sudah cukup. Tidak perlu kita menghamburkan banyak uang hanya untuk mencari pemimpin.

*Alumni ITB Bandung, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2009-2014 dan 2019-2024


#gubernur#