Politik
1. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, minta masyarakat tidak langsung mengkritik setiap kebijakan yang diambil pemerintah sebelum dijalankan. Ia minta waktu 3-4 bulan program itu berjalan, barulah dikritik.
Luhut memberi contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Coretax yang belum sebulan berjalan.
2. Ketua DPD, Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan agar pemerintah membuka peluang pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infak dan sedekah (ZIS), karena rakyat Indonesia memiliki sifat gotong royong.
Cara itu juga untuk meringankan beban pemerintah dalam pembiayaan MBG. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyebut wacana pemanfaatan ZIS untuk program MBG harus mempertimbangkan ketentuan syariat.
Wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat, karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh golongan fakir dan miskin. Anwar menyarankan agar program MBG itu dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
3. Mantan Presiden Jokowi menemui Gubernur DIY yang juga Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pagi hari ini. Mereka melakukan pertemuan tertutup selama sekitar 90 menit di kediaman Sri Sultan, di Keraton Kilen, Yogyakarta.
Sri Sultan mengatakan, tidak ada pembicaraan politik. Sedangkan Jokowi mengatakan bahwa kunjungan kepada Sultan merupakan silaturahmi biasa, terlebih setelah pensiun sebagai presiden 20 Oktober 2024, ia belum sempat bertemu Sri Sultan. Isi pertemuan, kata Jokowi, lebih banyak soal geopolitik dan ekonomi global.
4. Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Nenden Sekar Arum, sependapat dengan rencana pemerintah yang akan membuat aturan pembatasan usia pengguna media sosial (medsos) demi melindungi anak-anak di ruang digital.
Rencana itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, setelah berdiskusi dengan Presiden Prabowo.
Namun Nenden berharap, pemerintah harus lebih dulu melakukan konsultasi publik secara lebih luas, sehingga bisa mendapat masukan yang lebih komprehensif sebelum peraturan dibuat. Jangan sampai peraturan yang dibuat justru menimbulkan masalah lebih besar di kemudian hari.
Hukum
1. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Tangerang bukan bagian dari proyek strategis nasional (PSN) manapun. Proyek PSN di kawasan itu hanya terkait pemberian izin untuk wilayah mangrove, bukan PIK 2-nya.
Lokasi PSN seluas 1.836 hektare itu berdampingan dengan proyek PIK 2, Banten. Pagar laut misterius di pesisir Tangerang itu tidak mengantongi izin alias ilegal. Keberadaan pagar yang membentang jauh ke laut ini, memunculkan spekulasi adanya proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut.
2. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rudi Suparmono, sebagai tersangka kasus dugaan suap untuk vonis bebas Ronald Tannur. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menyebut Rudi diduga berperan menunjuk majelis hakim yang menangani perkara Ronald, atas permintaan pengacara Ronald, Lisa Rahmat.
Ketiga majelis hakim itu, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Rudi diduga menerima suap 43 ribu SGD dari Lisa. Kejagung telah menggeledah rumah Rudi di Palembang dan Jakarta. Dalam penggeledahan itu ditemukan uang tunai sebanyak Rp 21 miliar.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Rudi memiliki harta sebanyak Rp 2,9 miliar yang dilaporkan pada 25 Januari 2024 saat ia menjabat sebagai Ketua PN Surabaya.
Ekonomi
1. Data BPS menyebut, jumlah penduduk miskin pada September 2024, sebanyak 24,06 juta orang, turun 1,16 juta dibandingkan Maret 2024, dan turun 1,84 juta orang terhadap Maret 2023. Dengan demikian, kata Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, persentase penduduk miskin terhadap total populasi pada September 2024 sebesar 8,57% atau turun 0,46% dibanding Maret 2024.
Jumlah penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebanyak 11,05 juta orang, turun 0,59 juta orang dari 11,64 juta orang pada Maret 2024. Sementara, penduduk miskin perdesaan pada September sejumlah 13,01 juta orang, turun 0,57 juta orang dari 13,58 juta orang pada Maret 2024.
BPS juga mencatat, garis kemiskinan pada September 2024 sebesar Rp 595.242/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 443.433 (74,50%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 151.809 (25,50%).
Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan secara rata-rata adalah Rp 2.803.590/rumah tangga miskin/bulan.
2. Bank Indonesia (BI) menetapkan suku bunga acuan atau BI rate pada level 5,75%, turun 25 bps dari sebelumnya. Suku bunga Deposit Facility turun menjadi 5%, dan suku bunga Lending Facility 6,5%. Ini di luar ekspektasi.
Hingga siang, pasar memperkirakan BI Rate akan ditahan lagi karena rupiah makin ambles tergilas dolar AS. Begitu Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengumumkan penurunan BI Rate, rupiah anjlok di Rp 16.314/USD pada pukul 14.38 WIB. Rupiah dalam intraday trading hari ini sempat menyentuh level terlemah di Rp16.318/USD pada pagi tadi.
Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), 14-15 Januari 2025, BI juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,7-5,5%, sedikit lebih rendah dari proyeksi sebelumnya di 4,8-5,6%.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut, penyebab turunnya proyeksi tersebut adalah, pertama, berkaitan dengan rendahnya ekspor karena melambatnya permintaan negara mitra dagang utama kecuali dari AS. Kedua, konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke bawah, yang masih lemah. Ketiga, dorongan investasi swasta juga belum kuat.
Trending Medsos
Makan Bergizi Gratis trending di X, setelah Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan agar rakyat memberi sumbangan uang untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, cara itu dapat membantu menyukseskan program pemerintahan Prabowo. Warganet di X pun ramai memberi tanggapan negatif terhadap usulan dari Sultan tersebut yang dianggap “konyol”.
Highlights
1. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, minta masyarakat tidak langsung mengkritik setiap kebijakan yang diambil pemerintah sebelum dijalankan. Ia minta waktu 3-4 bulan program itu berjalan barulah dikritik.
Memang kritik atau masukan akan lebih tepat disampaikan setelah kebijakan diterapkan, karena ada pembanding antara rencana dan penerapan. Namun, tidak berarti rencana kebijakan tidak boleh dikritik, sebab bisa jadi dalam proses perencanaan terjadi kesalahan.
Setiap perencanaan kebijakan pasti menggunakan asumsi atau parameter tertentu, yang bisa saja terjadi asumsi atau parameter itu tidak tepat. Contoh kasus paling mutakhir adalah kebijakan kenaikan PPN dari 11% ke 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan itu sudah ditetapkan melalui UU dan pemerintah sepakat taat menjalankannya.
Namun, kebijakan itu mendapat kritik luas dari masyarakat, karena parameter atau asumsi yang digunakan saat merumuskan UU untuk menaikkan PPN ke 12% tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Pemerintah pun akhirnya merevisi penerapan kenaikan PPN 12% di tanggal terakhir tahun 2024.
Jika mengikuti saran Luhut tersebut, kritik tunggu 3-4 bulan setelah PPN 12% berjalan, bisa jadi negeri ini sudah chaos.
2. Sebaiknya pejabat negara terlebih dulu mempertimbangkan pernyataan yang akan disampaikan ke publik, atau setidaknya minta pertimbangan dulu pada ahli di bidangnya, sebelum pemikiran itu dinyatakan ke publik. Hal tersebut untuk mengurangi guncangan-guncangan politik yang bisa menguras energi publik yang tak perlu.
Wacana yang dilontarkan Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, terkait pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG) dengan dalih cermin kegotongroyongan misalnya, adalah wacana yang menunjukkan ketidakpahaman pencetus ide terhadap objek materi yang dibicarakan.
Zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal adalah kewajiban bagi muslim, yang tidak terkait dengan kegotongroyongan. Selain itu, mustahik (penerima zakat), sudah ditentukan secara tegas dalam fikih (hukum Islam).
Alangkah bijaknya jika Bachtiar Najamudin sebagai pimpinan wakil daerah, malah justru menagih kesanggupan rezim Prabowo-Gibran mewujudkan MBG tersebut, sesuai janji kampanye. Pengadaan dana proyek tersebut harusnya sudah diperhitungkan secara matang oleh Prabowo-Gibran ketika menjanjikan MBG.
Keterbatasan dana untuk mewujudkan janji kampanye tersebut bukan berarti harus dicukupi dengan menabrak dana sana-sini yang justru berpotensi menimbulkan kontroversi baru.
