Politik
1. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, meyakini menteri yang disebut tidak seirama dengan Presiden Prabowo bukan Ketum Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang dikecam publik karena kebijakannya melarang penjualan gas tabung 3 kg melalui pengecer.
Perihal istilah “tidak seirama” itu diungkapkan oleh Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang mengaku mendengar keluhan dari Prabowo tentang masih ada menteri yang kurang seirama, tapi Prabowo tidak menyebut nama.
2. Setelah kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, melarang penjualan gas LPG tabung 3 kg di level pedagang eceran menyulut amarah publik, bahkan kematian seorang perempuan karena kelelahan mengantre beli gas, Presiden Prabowo memerintahkan Bahlil mencabut larangan tersebut.
Kata Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (4/2/2025), larangan tersebut bukan kebijakan Presiden Prabowo.
Namun, menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, tidak mungkin ada menteri yang membuat kebijakan tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo.
3. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, hari ini memastikan gaji ke-13 dan 14 (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) tetap akan dibayarkan. Kata Nasbi, kebijakan efisiensi tidak memangkas belanja pegawai.
Pernyataan Nasbi tersebut menegaskan penjelasan Menkeu Sri Mulyani kemarin, yang membantah rumor bahwa gaji ke-13 dan THR 2025 tidak ada karena efisiensi anggaran. Kata Sri Mulyani, dua gaji tersebut sudah dianggarkan pada 2025 ini, dan sedang diproses.
4. Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan pengadaan sekolah unggulan, disebut “Sekolah Rakyat (SR)”, yang dikhususkan bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Mensos Saifullah Yusuf, kemarin mengungkap, lokasi pertama SR berada di Bekasi, Jabar, menggunakan fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) milik Kemensos.
Bangunan milik Kemensos di Kota Yogyakarta dan lainnya juga akan digunakan untuk SR. Kata Saifullah, pengadaan dan penyelenggaraan SR itu akan dikukuhkan menggunakan Instruksi Presiden (Inpres). Sekolah ini menggunakan sistem asrama (boarding school) gratis untuk siswanya.
5. Pihak Istana Kepresidenan mengaku pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim, tetap berjalan meskipun anggarannya sedang diblokir. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, hari ini mengatakan, anggaran pembangunan IKN tidak kecil, Rp 48 triliun dalam 5 tahun, sehingga progresnya akan terus berjalan.
Pernyataan Nasbi ini merespons pengakuan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kemarin, yang mengatakan bahwa pembangunan IKN belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menkeu Sri Mulyani.
Kemarin, Komisi V DPR telah menyetujui efisiensi anggaran Kementerian PU menjadi tinggal Rp 29,57 triliun setelah dipangkas dari Rp 81,38 triliun.
Hukum
1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, di Kabupaten Bogor, Jabar, milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo, kemarin disegel Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), karena melakukan sejumlah pelanggaran lingkungan dalam proses pembangunannya.
Proyek tersebut juga diduga menyebabkan pendangkalan Danau Lido di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong. Lido mendapat status KEK sektor pariwisata melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2021. KEK ini memiliki luas sekitar 1.040 hektare dengan nilai investasi Rp 33,4 triliun hingga 2030.
Peresmian KEK Lido dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 31 Maret 2023. Kawasan ini dirancang sebagai destinasi pariwisata terintegrasi dengan berbagai fasilitas modern, termasuk taman hiburan (theme park), dan techno park.
Sebelumnya, 17 Januari lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengatakan pemerintah akan mengevaluasi 5 proyek strategis. Yaitu KEK Tanjung Kelayang (Belitung), KEK Likupang (Sulawesi Utara), KEK Tanjung Lesung (Banten), KEK Lido (Jawa Barat), dan PIK 2 garapan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma atau Aguan, seorang konglomerat yang dulu dekat dengan Jokowi di proyek IKN.
2. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengungkapkan, sepanjang 2024 uang hasil judi online yang dilarikan ke luar negeri dengan modus investasi kripto mencapai Rp 28 triliun. Ini berpotensi menghambat perekonomian di dalam negeri.
Sebelumnya, Jampidum Kejaksaan Agung, Asep Nana Mulyana juga menemukan, aliran dana ilegal dalam bentuk mata uang kripto yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,3 triliun. Temuan itu, kata dia, sejalan dengan laporan Internasional yang mencatat Indonesia berada di peringkat ketiga dalam Indeks Adopsi Kripto Global 2024 dengan total transaksi mencapai USD 157,1 miliar.
Ekonomi
1. Indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) anjlok drastis sampai sekitar 5% dalam 2 hari perdagangan, kemarin dan hari ini. Padahal, kondisi bursa regional seperti Nikkei, ASX, KL, dan SHC, menunjukkan tren positif.
Penurunan indeks BEJ terjadi setelah DPR mengesahkan UU BUMN pada Rabu (4/2/2025), dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis (5/2/2025) merilis data pertumbuhan ekonomi pada 2024 sebesar 5,02%, lebih rendah dari target 5,2%.
2. Bank Indonesia (BI) melaporkan, nilai cadangan devisa (cadev) pada akhir Januari mencapai USD 156,1 miliar, naik USD 400 juta dibanding posisi Desember 2024, dan menjadi nilai cadev terbesar sepanjang sejarah. Kenaikan posisi cadev tersebut bersumber dari utang melalui penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa.
Pada Januari, pemerintah tercatat menjual global bond dalam denominasi dolar AS dan euro senilai masing-masing USD 2 miliar dan EUR 1,4 miliar. Dengan kurs dolar AS saat transaksi terjadi, nilai penjualan tersebut setara dengan Rp 55,88 triliun.
Terpicu sentimen kenaikan cadev, rupiah berbalik menguat siang ini. Rupiah spot yang pagi tadi dibuka melemah, bergerak menguat 0,05% di level Rp 16.322/USD. Sementara di pasar surat utang, penurunan yield masih berlanjut, mencerminkan kenaikan harga surat utang negara terdongkrak aksi beli investor.
Mengacu data OTC Bloomberg, hampir semua tenor masih membukukan kenaikan harga. Yield SUN 2Y turun 1,2 bps, lalu 5Y juga turun 2,4 bps. Sementara tenor 10Y masih sedikit naik imbal hasilnya 0,9 bps. Tenor 16Y juga naik cukup banyak 8,5 bps di 7,279%.
Trending Medsos
Kata “Adili Jokowi” dan “Mangkrak” trending di X, setelah warganet ramai membicarakan tulisan ‘Adili Jokowi’ yang awalnya muncul di Kota Yogyakarta, kini sudah tersebar di sejumlah kota lain seperti Surabaya, Medan, Jakarta dan bahkan di tempat kelahiran Jokowi, yaitu Solo.
Tulisan “Adili Jokowi” tersebut diduga terkait dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, yang memastikan belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025, sehingga warganet berasumsi bahwa proyek IKN yang dimulai pada masa pemerintahan Jokowi kemungkinan akan berujung mangkrak.
Highlights
1. Dalam situasi banyaknya tumpang tindih kebijakan yang berdampak langsung kepada rakyat, pemerintah tidak perlu lagi memperparah dengan mainan wacana reshuffle kabinet yang akan semakin mengguncang stabilitas politik dan ekonomi, termasuk kenyamanan investasi.
Dalam pemerintahan presidensial, perombakan kabinet, baik itu pergantian menteri, wakil menteri, utusan khusus presiden, maupun pejabat negara setingkat menteri lainnya, adalah sepenuhnya wewenang khusus presiden. Penggantiannya, bahkan tanpa alasan apapun yang perlu dijelaskan, adalah hak prerogatif.
Wacana-wacana yang dilempar-lemparkan presiden maupun orang-orang dekat serta anggota koalisi pemerintah, semakin menunjukkan kelas mereka sebagai politisi yang kurang peka dengan kondisi riil negara saat ini.
2. Pihak Istana mengaku, pembangunan IKN tetap berjalan meskipun anggarannya sedang diblokir. Sebaliknya, Menteri PU Dody Hanggodo bilang, pembangunan IKN belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menkeu Sri Mulyani.
Ketika Bahlil mengeluarkan larangan penjualan LPG 3 kg di level pengecer, pihak Istana mendukung langkah tersebut, tapi sejurus kemudian melarangnya setelah terjadi kemarahan warga yang kesulitan mendapatkan gas tersebut.
Simpang siur informasi antar pejabat tinggi negara menunjukkan pemerintahan belum berjalan secara efektif. Hal itu harus segera dibereskan, terutama jika itu menyangkut kebutuhan hidup rakyat banyak seperti misalnya pengaturan gas melon kemarin.
3. Kemensos punya pekerjaan baru yakni menyelenggarakan sekolah unggulan, disebut “Sekolah Rakyat (SR)”, yang dikhususkan bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Mengingat bertujuan mulia, tentulah upaya tersebut patut diapresiasi dan didukung.
Hanya saja, pekerjaan baru jangan sampai diselenggarakan dengan orientasi proyek, yang kerap dianut oleh birokrat: proyek fisik terwujud, tapi substansi tujuan diabaikan.
