Politik
1. Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah rumor Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur. Rumor itu sudah muncul beberapa hari lalu, dan makin santer setelah Sri Mulyani bertemu Presiden Prabowo di Istana, pada Rabu lalu (12/3/2025).
Menurut Dasco, pertemuan itu sebatas buka puasa bersama sambil membahas kondisi ekonomi mutakhir. Ia juga mengaku sudah mendapat konfirmasi dari pemerintah bahwa belum ada rencana reshuffle. Namun ia mengaku belum sempat mengecek ke Sri Mulyani.
Rumor menyebut, Sri Mulyani akan mundur. Ia disebut tak sejalan dengan Bappenas soal target pertumbuhan ekonomi. Bappenas ingin target 8% seperti diminta Presiden, tapi Kemenkeu condong ke angka 5% yang lebih realistis.
2. Fraksi PKB di DPR hari ini mendesak prajurit aktif TNI yang menduduki jabatan sipil untuk mundur atau pensiun dari kedinasannya, sesuai yang ditetapkan pada Pasal 47 UU No. 34 tentang TNI.
Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan hal itu perlu dijalankan demi menjaga profesionalisme TNI, sekaligus memastikan TNI tetap disiplin menjalankan UU. Pasal 47 mengatur bahwa prajurit dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun.
Saat ini ada beberapa prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil, antara lain Mayjen Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Perum Bulog, dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya.
3. Kebijakan pemerintah menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024, nampaknya bakal direvisi.
Indikasi perubahan sikap pemerintah itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hari ini, yang mengatakan bahwa pemerintah akan mengumumkan pengangkatan CPNS paling lambat pekan depan.
Kemen PANRB beberapa waktu lalu mengumumkan, bahwa pengangkatan CPNS yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2025 ditunda menjadi Oktober 2025, dan PPPK diundur menjadi Maret 2026. Kebijakan penundaan ini mendapat protes keras dari ratusan ribu orang yang terdampak, karena sebagian dari mereka sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.
Ekonomi
1. Setoran pajak anjlok pada awal tahun ini, hanya Rp 187,8 triliun, terkontraksi 30,19% dibanding Februari 2024 sebesar Rp 269,02 triliun. Pemerintah menyebut, penyebabnya adalah faktor teknis dan turunnya harga komoditas.
Guru besar Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai alasan itu terlalu dangkal. Menurut dia, penurunan penerimaan pajak menunjukkan masalah struktural, seperti melemahnya konsumsi domestik, rendahnya profitabilitas perusahaan, dan gangguan dalam administrasi perpajakan Coretax yang belum matang.
Ia menunjuk setoran PPN dalam negeri yang anjlok, hanya Rp 102,5 triliun, minus 9,53% dibanding Februari 2024. Itu sinyal daya beli masyarakat bermasalah.
Sebelumnya, Wamenkeu Anggito Abimanyu menjelaskan, anjloknya penerimaan pajak pada awal tahun merupakan hal biasa setiap tahun, dan bukan anomali. Ia mengakui ada pemicu tambahan, yakni administrasi pajak dan harga komoditas yang merosot.
Ia menyebut harga minyak mentah merosot 5,2% secara tahunan, batu bara minus 11,8%, dan nikel turun 5,9%. Mengenai administrasi pajak, ia cenderung melihat itu disebabkan efek kebijakan tarif efektif rata-rata (TER) yang telah diterapkan sejak 2024, relaksasi pelaporan dan penyetoran PPN, serta restitusi.
Penerapan TER PPh 21 atas gaji upah pegawai sejak Januari 2024 mengakibatkan lebih bayar Rp 16,5 triliun. Tanpa lebih bayar, kata dia, seharusnya penerimaan PPh 21 pada 2025 ini lebih tinggi dibandingkan periode Februari 2024.
2. Mendag Budi Santoso membantah harga minyak goreng Minyakita yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) dipicu praktik curang pengusaha pengemas ulang (repacker). Menurut dia, faktor permintaan tinggi menjelang lebaran adalah alasan utama kenaikan harga.
Namun, ia menambahkan, harga Minyakita di beberapa tempat sudah menunjukkan penurunan. Bahkan, ada yang sudah kembali ke HET Rp 15.700 per liter. Berdasarkan panel harga SP2KP yang dikelola Kemendag, harga Minyakita hari ini, rata-rata nasional di Rp 17.100 per liter.
Turun Rp 100 dibanding Jumat pekan lalu di Rp 17.200. Sementara, berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional rata-rata nasional Minyakita Rp 17.657 per liter, turun sedikit dibandingkan Jumat pekan lalu di level Rp17.680.
Hukum
1. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hari ini menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto menguraikan dakwaan terhadap Hasto yang intinya dipersalahkan melakukan perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku oleh KPK.
Ia juga diduga melakukan penyuapan kepada komisioner KPU untuk memuluskan jalan Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024, menggantikan anggota yang sudah meninggal.
Setelah persidangan selesai, Hasto menyatakan bahwa dakwaan jaksa KPK menunjukkan upaya kriminalisasi hukum dengan mengungkap kembali kasus yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
Menjelang persidangan tersebut, Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyampaikan arahan Ketum Megawati Soekarnoputri, supaya seluruh kader PDIP tetap satu barisan dan tegak lurus untuk membela Hasto.
2. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyita 4 pucuk senjata api organik dari rumah AP, satpam salah satu SMA di Kabupaten Sleman, yang diduga terlibat jaringan pemasok senjata api ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Direskrimum Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi, kemarin mengungkapkan, dari penggeledahan tersebut polisi menemukan 2 pucuk senjata api jenis M16, 1 pucuk SS1, dan 1 pucuk Mouser, serta 200 butir peluru. Polisi menangkap AP setelah mendapat informasi dari Polda Papua yang mengabarkan AP mendapat titipan senjata api dari saudaranya.
Tindakan Polda DIY tersebut merupakan bagian dari operasi bersama Polda Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat dalam membongkar jaringan pemasok senjata api kepada KKB, yang berhasil menangkap 7 tersangka, termasuk AP. Dalam operasi bersama itu disita 17 senjata api yang terdiri dari 6 laras panjang, 6 laras pendek dan 5 rakitan, serta 3.573 butir amunisi untuk berbagai kaliber.
Trending Medsos
KSAD trending di X, setelah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak menilai kekhawatiran masyarakat terkait kembalinya Orde Baru menyusul pembahasan revisi UU TNI, sebagai suatu hal yang kampungan.
Warganet di X pun ramai menyoroti gaya bicara Maruli yang justru dianggap “kampungan” karena berusaha menolak kritik masyarakat dengan arogan. Caranya menanggapi kritik itu semakin meyakinkan publik bahwa personel TNI memang tidak cocok menduduki jabatan sipil.
Highlights
1. Kabar Menkeu Sri Mulyani akan pamit undur dari kabinet Prabowo sudah dibantah oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Konfirmasi ini datang dari sosok yang dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo.
Barangkali konfirmasi ini dapat menjawab desas-desus yang sudah lama beredar bahwa Sri Mulyani cepat atau lambat akan meninggalkan kabinet.
Spekulasi tersebut sangat menguat setelah kebijakan pemangkasan anggaran alias efisiensi diputuskan oleh segelintir orang dekat Prabowo tanpa melibatkan Sri Mulyani sebagai pemegang otoritas keuangan negara.
2. Isyarat bahwa pemerintah akan merevisi kebijakan yang sudah diambil dalam hal penundaan pengangkatan CPNS disuarakan oleh Sufmi Dasco Ahmad. Kebijakan penundaan pengangkatan CPNS ini merupakan tindakan yang tidak populer, alias memicu protes.
Ubah kebijakan setelah diprotes massal, tampaknya telah menjadi pola pemerintah. Contoh, kebijakan PPN 12% diubah menjadi hanya selektif diterapkan pada produk mewah, efisiensi anggaran yang menyebabkan banyak karyawan kontrak di sejumlah lembaga pemerintah diputus.
Ini kemudian direvisi dengan istilah rekonstruksi anggaran yang membatalkan PHK karyawan kontrak. Seringnya kebijakan diubah dengan cepat semacam itu, menunjukkan ada masalah serius dalam mekanisme pengambilan keputusan di level kabinet.
3. Penangkapan AP, seorang satuan pengamanan atas kepemilikan senjata api yang diduga untuk memasok KKB, perlu diusut secara tuntas. Jenis senjata api yang ditemukan jelas bukan senjata rakitan, tetapi buatan pabrik.
Pengusutan secara tuntas, selain untuk menghentikan gerakan separatisme yang merugikan negara dan bangsa, juga untuk menghentikan kepentingan sekelompok orang yang hanya mengambil keuntungan sendiri.
