Politik
1. Amnesty Internasional Indonesia dan Jaringan Gusdurian mendesak pencabutan larangan kegiatan Jemaah Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Penjabat Bupati Kuningan pada 4 Desember 2024 mengeluarkan surat yang berisi larangan bagi Jemaah Ahmadiyah mengadakan pertemuan tahunan Jalsah Salanah Jemaah Ahmadiyah Indonesia, yang akan dilaksanakan pada 6-8 Desember 2024, bertempat di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan.
Alasannya, kegiatan itu dapat menyebabkan kondusifitas daerah terganggu.
Menurut Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, larangan ini dikeluarkan justru pada saat Presiden Prabowo menginginkan kerukunan antarumat beragama.
Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, menilai larangan tidak hanya inkonstitusional, tetapi juga berpotensi menjadi preseden buruk yang dapat memicu diskriminasi serupa di wilayah lain.
2. Presiden Prabowo makan malam bersama mantan Presiden Jokowi di rumahnya di Kebayoran Baru, Jaksel, kemarin malam. Menurut Prabowo, ia mengaku kangen dengan Jokowi dan mengundang datang ke rumahnya, karena kebetulan Jokowi berada di Jakarta.
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkap, kedua tokoh itu hanya bernostalgia tentang kondisi Istana Negara.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai, kunjungan Jokowi ke rumah Prabowo itu untuk menunjukkan kedekatan dirinya dengan Prabowo, setelah ia dipecat dari PDIP. Ia menduga, mereka berdua membahas hasil Pilgub DKI Jakarta yang dimenangi Pramono Anung-Rano Karno, mengalahkan jagoan yang diusung bareng Prabowo-Jokowi, Ridwan Kamil-Suswono.
3. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, minta Presiden Prabowo tidak menerima pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
Alasannya karena Miftah bisa memberikan kontribusi dan dukungan yang besar kepada Presiden Prabowo untuk membangun keumatan.
Miftah kemarin mengumumkan pengunduran diri dari jabatan itu setelah dikecam masyarakat akibat dia melecehkan seorang penjual es teh keliling dalam acara pengajian di Magelang, Jateng.
Merespons pengunduran diri Miftah, Prabowo mengatakan bahwa itu tindakan bertanggung jawab, tindakan ksatria.
4. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengakui penyelesaian pembangunan IKN Nusantara bakal molor dari target karena keterbatasan duit. Ia memaparkan, pemerintahan Prabowo memprioritaskan target swasembada pangan, sehingga pergeseran prioritas untuk membuat penyelesaian proyek IKN molor.
Untuk pembangunan IKN, kata Dody, Presiden Prabowo mengutamakan penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif di ibu kota baru itu. Ditargetkan, lanjut Dody, Prabowo berkantor di IKN paling lambat 17 Agustus 2029.
Ekonomi
1. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan tidak perlu melakukan revisi UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) untuk menerapkan skema tarif PPN multitarif dari sebelumnya tarif tunggal.
Menurut dia, perubahan itu masih sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 UU HPP yang mengatakan, tarif PPN bisa diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.
Presiden Prabowo memastikan, penerapan tarif PPN 12% selektif, hanya untuk barang mewah atau menggunakan skema multitarif dari sebelumnya tarif tunggal.
Dasco juga mengungkapkan, DPR mengajukan 3 skema usulan untuk penerapan PPN 12%. Pertama, tarif PPN 12% untuk barang mewah, yakni komoditas yang selama ini masuk kategori PPnBM. Namun, komoditas yang dianggap mewah akan diperluas.
Kedua, tarif PPN 11% untuk komoditas yang bukan barang mewah dan tidak masuk dalam pengecualian pengenaan tarif PPN. Ketiga, komponen yang dikecualikan dari PPN, seperti bahan makanan; usaha mikro, kecil, dan menengah; pendidikan dan kesehatan; jasa keuangan dan asuransi; air bersih; serta listrik di bawah 6.600 VA.
2. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugerah menjelaskan, rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai Oktober 2024, sudah mencapai 109,62%.
Artinya, beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat. Per Oktober, penerimaan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 133,45 triliun, sedang beban jaminan kesehatan sebesar Rp 146,28 triliun.
Menurut dia, jika iuran dinaikkan hingga 10% pun tak akan menutup biaya layanan, dan berpotensi terjadi defisit hingga gagal bayar.
Trending Medsos
1. Kapolri trending di X setelah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyebut salah satu upaya mencegah peredaran obat terlarang di Indonesia yakni dengan mewajibkan sejumlah tempat hiburan seperti kafe-restoran menempelkan stiker antinarkoba.
Netizen pun ramai mengolok-olok ide Kapolri yang dinilai tidak efektif dan jauh dari harapan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam memberantas peredaran narkoba.
2. Vietnam trending di X setelah beredar kabar bahwa CEO Nvidia, Jensen Huang, berinvestasi besar-besaran dalam kunjungannya ke Vietnam. Jensen menandatangani perjanjian untuk mendirikan pusat penelitian dan pengembangan AI, serta mengakuisisi sebuah perusahaan startup Vietnam yang berfokus pada AI.
Netizen ramai membandingkan momen kunjungan Jensen yang dinilai jomplang, karena Jensen tidak melakukan investasi saat di Indonesia.
Highlights
Larangan Pemkab Kuningan, Jabar, terhadap rencana kegiatan tahunan Jemaah Ahmadiyah Indonesia, sebagaimana disampaikan Jaringan Gusdurian adalah inkonstitusional. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah pusat mengambil tindakan terhadap pemegang otoritas Kuningan.
Alasannya, otonomi daerah tidak boleh menjadi pembenar bagi tindakan yang bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara.
Pemerintahan baru Presiden Prabowo, sudah seharusnya menjadikan pemenuhan hak asasi tersebut sebagai prioritas kerjanya juga. Masalah tersebut tak pernah terselesaikan pada masa pemerintahan sebelumnya. Dan jika diabaikan terus, maka akan menimbulkan instabilitas yang merusak target pembangunan ekonomi.
BDS Alliance
