Politik
1. Sabtu siang sejumlah petinggi PDIP kembali berkumpul di rumah Ketum Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakpus.
Mereka antara lain Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, Wasekjen Adian Napitupulu, Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy, dan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.
Pertemuan di rumah Megawati hari ini nampaknya merupakan kelanjutan dari pertemuan Kamis dan Jumat malam kemarin, setelah Megawati tidak menunjuk pelaksana tugas sekjen dan kendali partai langsung di tangannya, buntut dari penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto oleh KPK.
2. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, per Jumat kemarin, ada 47 kepala daerah yang tidak hadir mengikuti retret di Akmil, Magelang. Dia tidak menjelaskan siapa mereka yang tidak hadir.
Hampir semua kepala daerah kader PDIP menaati instruksi Megawati yang menitahkan mereka untuk tidak ikut acara tersebut, yang dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari mendatang. Namun, ada 3 kepala daerah kader PDIP ikut retret, antara lain Bupati Grobogan Setyo Hadi, dan Bupati Lebak Hasbi Jayabaya.
3. Mencuat tudingan, polisi melakukan intimidasi terhadap personel grup musik punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, bernama Sukatani, sehingga 2 personel tersebut merilis video permintaan maaf kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Polri, gara-gara lagu mereka berjudul “Bayar Bayar Bayar”.
Sukatani juga mengumumkan menarik lagu tersebut dari platform digital.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak Kapolri untuk mengungkap pihak yang diduga mengintimidasi Sukatani.
Aparat Polda Jawa Tengah mengakui, mereka minta klarifikasi kepada personel grup musik tersebut. Atas kasus tersebut, Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri mengabarkan, memeriksa 4 personel Polda Jateng terkait dugaan intimidasi tersebut.
4. Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Nur Ansar menilai, lagu Sukatani berjudul “Bayar Bayar Bayar” mewakili pandangan masyarakat dalam menilai institusi kepolisian. Lirik dalam lagu tersebut juga mengandung kebenaran, dan sudah menjadi rahasia umum.
Sebagian lirik lagu itu berbunyi: ‘mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi’.
Ansar mencium indikasi adanya aparat polisi di balik permintaan agar lagu itu ditarik. Dia menilai, tindakan polisi minta lagu itu ditarik bak menepuk air dalam dulang. Ansar mengatakan, kini lagu “Bayar Bayar Bayar” makin tersiar luas, bahkan diputar dan dinyanyikan di hadapan polisi secara langsung saat demo mahasiswa.
Ekonomi
1. Wakil Direktur LPEM FEB UI, Jahen Fachrul Rezki mengingatkan, dampak kebijakan efisiensi berdasarkan Inpres No. 1/2025 perlu diantisipasi. Ia melihat potensi misalokasi sumber daya akibat realokasi anggaran.
Pengalihan dana efisiensi ke program tertentu, seperti makan bergizi gratis (MBG), dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Ia menyebut, ada anak bisa makan di sekolah tapi orang tuanya kehilangan pekerjaan.
Sementara Senior Economist Bank Dunia, Indira Maulani Hapsari menekankan, efisiensi anggaran harus selaras dengan peningkatan kapasitas suplai. Jika peningkatan aggregate demand tidak diimbangi dengan produksi yang memadai, ada risiko overheating ekonomi yang dapat menyebabkan inflasi tinggi.
Ia menekankan, pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, serta tetap menjaga keseimbangan antara pengeluaran publik dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid mengungkapkan, tahun ini Satgas Kelapa Sawit yang diketuai Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, bakal melakukan penertiban 3,7 juta hektare lahan sawit bermasalah. Satgas Kelapa Sawit sudah melaporkan adanya potensi kebun sawit yang bertabrakan dengan hutan.
Selain itu, ada perkebunan yang tak memiliki Izin Usaha Perkebunan, juga ada praktik perkebunan bodong yang tak memiliki dokumen Hak Guna Usaha. Kebun sawit bermasalah itu tersebar di Riau, Jambi, Sumsel, Sumut, Kalbar, Kalteng, dan Kaltim. Nantinya, 3,7 hektare lahan itu akan diambil statusnya menjadi milik negara.
Hukum
Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Benny Jozua Mamoto, kemarin mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan yang disampaikan Sekjen PDIP melalui tim hukumnya perihal dugaan pelanggaran kode etik penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti.
Benny mengatakan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sesuai SOP dalam menerima aduan tersebut. Beberapa tahapan tersebut di antaranya, melakukan pengumpulan data dan informasi, meminta tambahan informasi, dan meminta klarifikasi.
Hasto Kristiyanto menuding penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti, sengaja “membidik” dia dengan cara-cara yang melanggar etika penyidikan.
Trending Medsos
1. Sukatani dan kata “polisi” trending di X, setelah lagu “Bayar Bayar Bayar” karya grup musik Sukatani berkumandang sepanjang aksi #IndonesiaGelap, Jumat (21/02/2025).
Peserta aksi mengatakan, lagu ini mewakili keresahan mereka terhadap sikap anti-kritik pemerintah dan aparat.
2. Polda Jateng trending di X, setelah Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, mengakui pihaknya sempat memanggil personel Sukatani untuk klarifikasi terkait lagu “Bayar Bayar Bayar”. Namun mereka membantah melakukan intimidasi terhadap grup musik tersebut.
Warganet di X pun ramai membagikan foto Kombes Artanto yang memegang clurit saat konferensi pers penembakan siswa SMK di Semarang, Gamma, oleh anggota polisi Polda Jateng. Mereka mengkritik “kelakuan” Artanto yang pernah memfitnah Gamma ikut tawuran, tapi tidak pernah meminta maaf maupun mengklarifikasi perbuatannya.
Belum usai penyelesaian kasus Gamma, kini Artanto malah muncul ke publik membuat gaduh dan mengakui pernah memanggil personel Sukatani untuk klarifikasi lagu “Bayar Bayar Bayar”.
Highlights
1. Gara-gara grup musik Sukatani minta maaf kepada Kapolri dan Polri, dan mencabut lagu “Bayar Bayar Bayar” tanpa menjelaskan alasannya, publik pun yakin mereka mendapat intimidasi dari kepolisian.
Memang kemudian Polda Jawa Tengah mengakui “minta klarifikasi” kepada personel Sukatani sebelum mereka meminta maaf, tapi membantah melakukan intimidasi. Bantahan dari Polda itu justru menguatkan penilaian publik bahwa intimidasi itu benar adanya, karena kerap kali institusi ini melakukan pembelaan diri secara tidak proporsional, alias tidak terbuka.
Sikap semacam ini sudah jelas semakin menambah buruk citra Polri, meskipun Kapolri mengaku Polri tidak antikritik.
2. Tak cukup menertibkan penyalahgunaan 3,7 juta hektare lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Menteri Nusron juga melakukan pengusutan sertifikat di lahan hutan yang pernah dia ungkap sebelumnya.
Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat tersebut juga harus diungkap ke publik dan dijatuhi sanksi keras. Hal itu perlu dikawal sebagai bagian dari upaya pembersihan mafia hukum, khususnya mafia pertanahan di tanah air.
