Banyak Menteri Jokowi Lanjut ke Kabinet Prabowo
Jakarta – Prabowo Subianto menyebut banyak menteri saat ini yang akan berlanjut sebagai anggota kabinetnya, namun tidak menyebut siapa mereka.
Dalam sebuah acara di Jakarta, kemarin, Prabowo juga mengaku bahwa Presiden Jokowi sangat membantunya dalam proses transisi menjelang ia menjabat presiden pada 20 Oktober 2024.
Salah seorang menteri yang akan berlanjut pada kabinet mendatang adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, yang dikenal sebagai “orang dekat” Jokowi.
Jokowi pamit
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan, Presiden Jokowi masih melakukan kunjungan kerja hingga 15 Oktober 2024, atau 5 hari menjelang purnatugas pada 20 Oktober 2024.
Jokowi dijadwalkan berkunjung kembali ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim, pada Jumat (11/10/2024).
Presiden dan Ibu Negara Iriana, hari ini secara khusus berpamitan kepada para pegawai, unsur pengamanan, petugas kebersihan, dan wartawan di lingkup Istana Kepresidenan Jakarta.
Badan Aspirasi DPR Disebut Tak Jelas
Rencana DPR membentuk Badan Aspirasi yang tugasnya untuk menampung aspirasi rakyat, dinilai oleh Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, sebagai langkah yang tidak jelas tujuannya.
Sebab, pada dasarnya tugas utama DPR sebagai lembaga dan perorangan, memperjuangkan aspirasi rakyat melalui pelaksanaan fungsi pokok DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Tentang rencana penambahan alat kelengkapan dewan (AKD) berupa Badan Aspirasi itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal.
Pembacaan Putusan Keabsahan Pencalonan Gibran Ditunda
Sidang pembacaan putusan terkait gugatan keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, ditunda.
Kuasa hukum PDIP sebagai penggugat, Gayus Lumbuun mengatakan, pembacaan putusan ditunda hingga tanggal 24 Oktober 2024, setelah MPR melantik Prabowo Subianto dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029.
Gugatan keabsahan pencalonan Gibran ini diajukan PDIP terhadap KPU. Sidang telah berlangsung selama empat bulan, sejak 30 Mei lalu.
PDIP menyoal, syarat usia cawapres pada PKPU yang belum diubah sesuai putusan MK saat Gibran mendaftar diri ke KPU. Berarti saat itu syarat maju sebagai cawapres seharusnya masih berusia minimal 40 tahun saja.
Selama Jokowi Terdapat 518 Vonis Mati
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dan Imparsial menyebut, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi terdapat 518 vonis hukuman mati.
Hal itu disampaikan pada peringatan Hari Anti-Hukuman Mati Internasional, hari ini. Staf Advokasi PBHI, Annisa Azzahra, mengatakan, dari jumlah itu ada 260 vonis mati dijatuhkan untuk terdakwa kasus narkoba.
Ia mengatakan, banyaknya kasus narkoba yang dijatuhi vonis mati ternyata tidak membuat efek jera. Masalah narkoba tetap banyak.
KPK Cegah Gubernur Kalsel Sahbirin Noor ke Luar Negeri
KPK mencegah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor ke luar negeri usai ditetapkan tersangka dugaan suap.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, KPK telah mengeluarkan surat keputusan No. 1239 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap SN. Larangan berlaku selama 6 bulan ke depan.
SN ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (8/10/2024). Selain SN, terdapat 6 orang meliputi anak buahnya di Pemprov Kalsel, orang kepercayaan, serta dua orang pengusaha ditetapkan tersangka. Keenamnya telah ditahan setelah terjaring OTT, Minggu (6/10/2024).
Kebocoran Penerimaan Negara Rp 300 Triliun di Sektor Sawit
Juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi menjelaskan tentang “kebocoran” penerimaan negara sebesar Rp 300 triliun di sektor sawit yang kemarin diungkapkan Hashim Djojohadikusumo.
Jodi menyebutkan data yang diungkapkan Hashim berasal dari audit BPKP. Dia mengatakan, jumlah itu merupakan potensi penerimaan negara yang bisa didapatkan dari perbaikan tata kelola kelapa sawit.
Potensi penerimaan itu berasal di antaranya dari denda administrasi terkait dengan pelanggaran pemenuhan kewajiban plasma dan sawit dalam kawasan hutan. Selain itu, juga dari ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dari sektor ini.
Barang Milik Negara Rp374,6 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadimuljono telah membagikan barang milik negara (BMN) senilai Rp 374,6 triliun dalam 10 tahun terakhir.
BMN itu diberikan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, yayasan, perguruan tinggi, dan lain-lain. Dalam kesempatan serah terima BMN Kementerian PUPR itu, Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah mengatakan, tahun ini PUPR menyerahkan BMN senilai Rp 19,26 triliun.
BMN itu terdiri dari Rp 5,8 triliun yang diserahkan kepada kementerian/lembaga, dan sisanya sebesar Rp 13,36 triliun diserahkan kepada pemerintah daerah, yayasan, perguruan tinggi, dan lain-lain.
Trending Medsos
SMA 70 trending di X, setelah Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, meninjau penerapan uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di SMAN 70 Jakarta, pada Rabu (9/10/2024).
Heru menuturkan, harga satu porsi uji coba MBG di sekolah itu senilai Rp 25.000, lebih mahal Rp 10.000 daripada harga MBG pada uji coba di sekolah lain.
Netizen pun ramai menilai uji coba ini tidak tepat sasaran, sebab SMAN 70 Jakarta dikenal sebagai sekolah negeri yang siswanya berasal dari kalangan menengah ke atas.
Highlights
Presiden Jokowi dan bakal penggantinya, Prabowo, sama-sama mengakui bahwa transisi pemerintahan berjalan mulus karena sudah disiapkan sejak Februari silam. Proses ini tentu saja sangat baik, supaya pemerintahan Prabowo yang dimulai pada 20 Oktober mendatang bisa langsung “tancap gas” dalam menjalankan program kerjanya.
Namun, meski transisi sudah mulus, publik masih berharap bahwa kabinet mendatang diisi oleh orang-orang yang kredibel dan kapabel pada bidangnya. Dengan demikian, potensi “tancap gas” dapat benar terjadi, bukan malah sebaliknya.
—
Kebocoran potensi penerimaan negara dari sektor usaha kelapa sawit sebesar Rp 300 triliun, harus diusut secara transparan dan tuntas. Dana tersebut sangat besar, di tengah kondisi potensi penerimaan negara pada banyak sektor sedang menurun.
Jika dana tersebut bisa kembali diambil, dapat dimanfaatkan untuk banyak kekurangan anggaran, utamanya bagi pemulihan kerusakan lingkungan pasca pembukaan lahan besar-besaran untuk industri kelapa sawit di Sumatra dan Kalimantan.
Sumber: BDS Alliance
