Politik
1. Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar yang menyebut Jaksa Agung ST Burhanuddin akan digantikan Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani. Kabar tersebut menyebar luas melalui media sosial.
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, hari ini, memastikan kabar tersebut tidak benar. Kejagung belakangan ini tengah mendapat perhatian publik setelah menangani sejumlah kasus dengan nilai triliunan. Antara lain: korupsi timah dan korupsi minyak mentah di Pertamina.
Selain itu, yang paling mutakhir adalah kerja sama Kejagung dengan TNI AD berupa penempatan prajurit TNI di lokasi kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia.
2. Sejak Jumat hingga Minggu kemarin (18/5/2025), DPP PDIP mengadakan “pembekalan” kepada seluruh kepala daerah dari PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Acara tersebut tertutup bagi pers.
Menurut analisis Peneliti Senior Bidang Politik BRIN Lili Romli, acara tersebut erat kaitannya dengan persiapan kongres PDIP yang akan digelar tahun ini. Salah satu agenda utama kongres adalah pemilihan ketua umum.
Menurut Romli, pembekalan tersebut mungkin untuk menyolidkan para kader dalam menentukan ketua umum. Kata Romli, tidak mudah bagi PDIP mencari pengganti Megawati Soekarnoputri.
Hukum
1. Rudi Suparmono yang pernah menjabat sebagai ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan Ketua PN Jakarta Pusat, mulai hari ini duduk di kursi terdakwa di lembaga yang pernah dia pimpin, PN Jakpus. Hakim ini didakwa menerima gratifikasi saat menjabat di dua PN itu, yang secara akumulatif sekitar Rp 21 miliar.
Selain itu, jaksa pada pengadilan Tipikor PN Jakpus mendakwa Rudi Suparmono menerima suap 43.000 dollar Singapura dari Lisa Rachmat, pengacara Gregorius Ronald Tannur yang adalah pelaku pembunuhan.
Suap diberikan terkait penunjukan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara anak mantan anggota DPR tersebut. Majelis hakim yang ditunjuk Rudi membebaskan Ronald Tannur. Mereka juga kemudian menjadi terdakwa penerima suap.
2. Terjadi perusakan makam bertanda salib di beberapa tempat pemakaman umum (TPU) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang baru diketahui kemarin. Kerusakan beberapa nisan dan tanda salib ditemukan di TPU Ngentak, Kelurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Bantul.
Dua TPU lainnya di Bantul juga mengalami keadaan serupa. Perusakan makam juga terjadi di PU Baluwarti di Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY. Kepolisian sedang mengusut peristiwa tersebut. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak mau menduga motif perusakan makam tersebut.
Ekonomi
1. Para pengemudi ojek online (ojol) berencana melakukan protes massal pada Selasa besok di berbagai kota di Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono, hari ini, mengatakan bahwa aksi protes di Jakarta akan dilakukan di beberapa lokasi, yakni di Kemenhub, Istana Merdeka, DPR, dan kantor-kantor aplikasi.
Tuntutan utama mereka antara lain: pemerintah memberi sanksi tegas kepada aplikator yang melanggar regulasi, revisi sistem potongan aplikasi, dan penyesuaian tarif penumpang. Mereka merencanakan pemadaman layanan selama 24 jam mulai pukul 00.00 malam ini.
Menanggapi itu, Wamenaker Immanuel Ebenezer mengatakan pemerintah mendukung aksi pengemudi ojol itu. Ia mengatakan akan memperjuangkan perlindungan pengemudi ojol.
Sementara Menhub Dudy Purwagandhi, hari ini memanggil 4 perusahaan transportasi online: GoTo, Grab, Maxim, dan InDrive. Ia mempertanyakan potongan 20% untuk aplikator itu.
Direktur PT GoTo Tbk Catherine Hindra Sutjahyo dan Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy mengatakan, sesuai Kepmenhub No. 1001/2022, setiap biaya perjalanan dibagi 80% untuk pengemudi dan 20% untuk perusahaan.
Ia menjelaskan ada salah kaprah dalam memahami biaya layanan aplikasi dimasukkan dalam menghitung jatah pengemudi. Menerut dia, biaya layanan aplikasi dipotong dari konsumen, langsung kepada aplikator.
2. Menteri Keuangan dikabarkan merotasi sejumlah pejabatnya. Yang paling santer adalah pergantian Dirjen Bea dan Cukai dan Dirjen Pajak.
Dirjen Pajak kabarnya akan ditempati Bimo Wijayanto menggantikan Setyo Utomo. Sementara Askolani sebagai Dirjen Bea Cukai akan digantikan oleh Letjen TNI Djaka Budhi Utama.
Wamenkeu Anggito Abimanyu mengaku sedang di luar negeri sehingga kurang update mengenai informasi itu. Sementara Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro tak mau berkomentar.
Letjen TNI Djaka Budhi Utama kini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024. Sebelumnya ia menjabat Irjen Kemenhan.
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai rencana pergantian Dirjen Bea Cukai dari unsur TNI memperkuat tren masuknya figur militer ke dalam jabatan-jabatan sipil strategis. Ini berisiko militerisasi birokrasi sipil yang dapat menghambat prinsip meritokrasi dan profesionalisme ASN.
Selain itu, dikhawatirkan terjadi tumpang tindih antara fungsi pertahanan dan administrasi publik, terlebih saat ruang komando digunakan dalam ruang yang seharusnya partisipatif.
Ia mengkhawatirkan adanya pelemahan lembaga sipil dan demokrasi jika posisi strategis terus-menerus diisi oleh figur non-sipil tanpa proses seleksi yang terbuka dan akuntabel.
Trending Medsos
Nama “Budi Arie” trending di X setelah mantan Menkominfo pada 2023-2024 itu disebut mendapatkan 50% komisi untuk mengamankan situs judi online agar tidak diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini berubah nomenklatur menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.
Menurut informasi yang disebarkan di media, Budi diduga menerima komisi kurang lebih Rp 20 M setiap bulan. Merespon informasi tersebut, warganet di X lantas geram dan menuntut agar Budi segera ditangkap.
Highlights
1. Aparat kepolisian DIY perlu serius mengusut kejadian perusakan makam bertanda salib di beberapa TPU di Bantul dan Yogyakarta. Mengingat pelaku belum diketahui, memang belum jelas motif perusakan tersebut. Dugaan demi dugaan, yang justru berkembang di publik. Unsur SARA tak bisa diabaikan.
Semakin cepat polisi dapat menemukan pelaku, tentu akan semakin cepat dugaan itu terjawab dan diantisipasi. Namun, berdasarkan pengalaman selama ini, masyarakat DIY tergolong toleran dan nyaris tidak ada masalah SARA yang serius.
2. Meskipun baru sebatas isu, namun kabar bahwa Dirjen Bea Cukai akan diisi oleh seorang anggota TNI aktif, perlu mendapat perhatian khusus. Sebelum benar-benar diputuskan, Menkeu perlu terus diingatkan agar tidak melakukan pelanggaran aturan yang bisa berdampak panjang.
Hal itu mengingat sesuai revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Kemenkeu bukan termasuk dalam 14 lembaga dan kementerian yang bisa diisi oleh anggota TNI aktif.
