Politik
1. Rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Gerindra yang diikuti oleh pengurus seluruh dewan pimpinan cabang (DPC), dewan pimpinan daerah (DPD), dewan pimpinan pusat (DPP), dan lainnya, berubah agenda menjadi Kongres Luar Biasa (KLB).
Dalam KLB yang digelar di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, kemarin diputuskan Prabowo menjabat kembali sebagai ketua umum sekaligus ketua Dewan Pembina Partai Gerindra untuk periode 2025-2030.
Keputusan KLB lainnya adalah memberi mandat kepada Prabowo untuk kembali diusung dalam Pilpres 2029 sebagai calon presiden untuk periode kedua. KLB ini digelar jelang perayaan HUT ke-17 Gerindra, Sabtu besok.
2. Setelah pemerintah melakukan rekonstruksi alias penghitungan ulang anggaran 2025, sejumlah kementerian/lembaga (K/L) yang semula tidak mengalami pemangkasan seperti Kemenhan, Polri, dan TNI, akhirnya terkena.
Sedangkan kementerian yang semula mengalami pemangkasan, kemudian dikurangi jumlah yang dipangkas. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang semula kena pangkas Rp 81 triliun diubah menjadi sekitar Rp 60 triliun, sehingga anggaran PU 2025 menjadi sekitar Rp 50,4 triliun.
Kementerian Perhubungan mendapatkan anggaran Rp 17,73 triliun dari semula Rp 13,58 triliun, setelah dipangkas dari pagu awal.
3. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hari ini menyatakan, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di seluruh kementerian/lembaga.
Hal ini dia tegaskan, menyusul banyaknya informasi mengenai PHK tenaga honorer akibat dari efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.
Berdasarkan Inpres, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos), merupakan dua pos yang tidak terdampak efisiensi.
4. Sri Mulyani juga memastikan, beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp 14,69 triliun untuk 1.040.192 mahasiswa tetap tersalurkan.
Dana bantuan sosial dan beasiswa yang tidak terkena efisiensi mencakup KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), LPDP, serta beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan.
Demikian pula tunjangan kinerja (tukin) dosen. Ia menyebut, 97.734 orang dari 4 kategori dosen (PTN badan hukum, PTN badan layanan umum, Satker Kemendikti Saintek, dan Lembaga Layanan Dikti) tetap dibayarkan. Perpres tukin untuk dosen kategori ketiga dan keempat, tengah difinalisasi.
5. Para ketua umum parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), hari ini dikumpulkan Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor. Ketum Nasdem Surya Paloh absen dalam pertemuan, tapi diwakilkan Wakil Ketua Umum Nasdem, Saan Mustopa, dan jajaran anggota fraksi Nasdem DPR.
Menurut Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, Presiden Prabowo akan memberikan arahan mengenai efisiensi anggaran pemerintah dalam acara ini.
Ekonomi
1. Presiden Prabowo mengatakan, sovereign wealth fund (SWF) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan resmi beroperasi 24 Februari 2025. Dalam pidato online di World Governments Summit, Prabowo mengatakan, badan ini akan mengelola dana lebih dari USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.724 triliun.
Danantara akan berinvestasi dalam proyek-proyek termasuk energi terbarukan, manufaktur maju, industri hilir, dan produksi makanan. Semua proyek-proyek ini, kata dia, akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%.
DPR telah mengesahkan amandemen UU BUMN yang menjadi payung hukum bagi Danantara untuk mengelola aset dan dividen BUMN. Danantara dipimpin oleh Muliaman Hadad, mantan deputi gubernur Bank Indonesia.
2. Wamen ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan, pemerintah telah menyiapkan 35 proyek hilirisasi senilai USD 123,8 miliar, atau setara Rp 2.015 triliun, untuk ditawarkan kepada investor. Hilirisasi tersebut meliputi berbagai sektor strategis, termasuk mineral, batu bara, minyak dan gas bumi.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan hilirisasi di sektor pertanian, khususnya dalam produksi oleochemical. Di sektor ketahanan energi, Yuliot menekankan pentingnya percepatan bauran energi guna mendukung transisi energi nasional.
Trending Medsos
#KaburAjaDulu masih trending di X. Kali ini warganet ramai menanggapi kritikan Menteri ESDM Bahlil yang meragukan nasionalisme anak muda yang ingin kabur dari Indonesia. Warganet juga ramai menanggapi cuitan @arsipaja yang memperlihatkan jejak Presiden Prabowo yang sudah lebih dulu pernah “kabur” dari Indonesia ke Yordania pada pertengahan tahun 1998.
Selain itu, Anies Baswedan ikut memberi tanggapan terhadap #KaburAjaDulu dengan merespon positif niat anak muda Indonesia yang punya kesempatan dan memutuskan ingin berkarya di luar negeri, asalkan tetap mencintai dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.
Highlights
1. Inpres No. 1/2025 menitahkan kementerian/lembaga (K/L) melakukan efisiensi alias pemangkasan anggaran dengan total sekitar Rp 306 triliun. Sejumlah K/L ada yang mengalami pemangkasan besar, ada yang relatif kecil, tapi ada 16 yang tidak mengalami pemangkasan sama sekali.
Langkah ini menimbulkan heboh, karena sejumlah lembaga lantas melakukan PHK karyawan honorer untuk menyiasati anggaran yang cekak.
Kehebohan lain terjadi di sektor konstruksi, karena anggaran Kementerian PU dipangkas banyak sekali sehingga diduga akan menyebabkan kontraktor swasta yang mengerjakan proyek PU akan kehilangan pekerjaan.
Kehebohan tersebut, terlebih PHK karyawan, tampaknya menjadi salah satu sebab pemerintah melakukan rekonstruksi alias penghitungan ulang pemangkasan, sehingga Menkeu Sri Mulyani berani menjamin tidak ada PHK karyawan honorer.
Dari kasus pemangkasan anggaran, yang kemudian dilakukan hitung ulang, menunjukkan langkah pemangkasan itu diambil tanpa perhitungan yang komprehensif.
Ini untuk kesekian kalinya pemerintah membuat kebijakan yang dalam waktu singkat diubah, seperti pengenaan PPN 12% hanya untuk barang mewah, dan pencabutan larangan penjualan gas elpiji 3 kg melalui pedagang eceran.
2. Berbagai terobosan dilakukan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, tentunya layak diapresiasi. Pembentukan BPI Danantara hingga 35 proyek hilirisasi, diharapkan akan mampu menarik investor datang.
Jika hanya mengandalkan modal dalam negeri saja, capaian pertumbuhan ekonomi akan sangat lambat. Namun, ada persoalan serius bagi Indonesia untuk secara mudah mendatangkan investasi besar dari luar negeri.
Banyak ahli dan pengamat mengatakan, investor asing cenderung tak mau menanam modal di Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum. Mulai dari regulasi hingga angka korupsi yang tinggi. “Terlalu banyak tikus”, yang membikin investor enggan datang ke Indonesia.
Pekerjaan rumah bagi Prabowo adalah, dia harus terlebih dulu membereskan para “tikus” itu, dan harus meyakinkan bahwa hukum benar-benar berdiri tegak.
