Jakarta – Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpesan kepada para ketua umum parpol pendukungnya supaya jangan menugaskan kader yang ditunjuk sebagai menteri dalam kabinetnya untuk cari uang dari APBN/APBD.
Pernyataan disampaikan kemarin, dalam acara internal PKB. Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pernyataan Prabowo tersebut dalam rangka komitmen Prabowo pada penghematan dan pemberantasan korupsi, juga saling mengingatkan agar kasus menteri tersangkut kasus korupsi tidak terjadi lagi.
Dua pekan lagi Indonesia akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kabinet pun sedang dalam tahap penggodokan menuju finalisasi. Postur kabinet yang “gemuk” sudah berulang kali disampaikan oleh orang-orang dekat Prabowo.
Terbaru, Ketum PAN yang Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Rabu lalu menyebut, jumlah kementerian mungkin akan mencapai 44, lebih banyak dari sekarang 34. Penambahan jumlah kementerian itu dimungkinkan setelah revisi UU Kementerian Negara disahkan. Jumlah kementerian sebanyak itu dihasilkan dari pemisahan dan penggabungan kementerian yang sekarang.
Berdasarkan bocoran dari tim Prabowo, berikut ini komposisi postur kabinet mendatang. Ada 6 kementerian koordinator: politik dan keamanan, hukum dan HAM, infrastruktur, perekonomian, investasi dan hilirisasi, pembangunan manusia dan kebudayaan.
Selanjutnya ada 34 kementerian bidang yakni: Pertahanan; Hukum dan Hak Asasi Manusia; Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Luar Negeri; Dalam Negeri; Sekretaris Negara; Keuangan; Perindustrian; Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kemudian: Investasi; Perdagangan; Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah; Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat; Perhubungan; Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Sosial; Kesehatan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Selanjutnya: Pemuda dan Olahraga; Ketenagakerjaan; Kehutanan dan Agraria Tata Ruang; Lingkungan Hidup; Kelautan dan Perikanan; Pertanian; Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; Agama; Kebudayaan; Wakaf, Haji, dan Umrah; Pariwisata; Ekonomi Kreatif; Komunikasi dan Informatika.
Selain itu, ada 8 Badan yang setara kementerian: Intelijen Negara; Imigrasi; Pemasyarakatan; Gizi Nasional; Usaha Milik Negara; Penerimaan Negara (berisi Direktorat Jenderal Bea-Cukai, Pajak, dan Anggaran); Badan Nasional Karbon dan Emisi; Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Perlu pembuktian
Mengenai pesan Prabowo kepada para ketum parpol pendukungnya supaya tidak menugaskan kadernya yang jadi menteri di kabinetnya untuk mencuri duit APBN, patut diapresiasi. Karena, duit APBN diambil dari rakyat untuk kepentingan rakyat.
Publik tentu mencatat pernyataan Prabowo tersebut untuk pembuktian nanti, apakah benar-benar diimplementasikan. Publik juga berharap, Prabowo nanti menunjukkan komitmen tersebut dalam bentuk sanksi keras dan tegas bila terjadi kasus menteri melakukan korupsi.
Misalnya selain si menteri dipecat dan diproses hukum, juga parpolnya disingkirkan dari koalisi. Jadi, bukan malah disandera untuk kepentingan politiknya.
Jika benar kabinet Prabowo-Gibran bakal berpostur gemuk rakyat berharap postur gemuk bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, namun mereka bekerja dan menghasilkan kemajuan serta kesejahteraan bangsa. Juga mereka dapat merealisasikan janji-janji kampanye yang sudah banyak disampaikan, termasuk program “makan bergizi gratis”.
Sumber: BDS Alliance
