Politik
1. Sebanyak 16 kementerian/lembaga (KL) yang semula tidak mengalami pengurangan anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan Inpres No. 1/2025, kini terkena pengurangan, setelah pemerintah melakukan rekonstruksi anggaran yang diputuskan dalam rapat di Kementerian Sekretariat Negara, kemarin.
Dalam rapat dengan Komisi III DPR hari ini, Kejagung yang semula aman dari pemangkasan anggaran, mengaku anggarannya kini dipangkas Rp 5,4 triliun dari total pagu anggaran Rp 24,2 triliun. Anggaran KPK dipangkas Rp 201 miliar, sehingga tersisa Rp 1,03 triliun.
2. Pemangkasan anggaran atau efisiensi dialami juga oleh Polri. Lembaga ini harus memangkas Rp 20,5 triliun atau 16,26% dari total pagu awal Rp 126,6 triliun. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang semula aman dari pemangkasan, kini kena pangkas Rp 471 miliar dari pagu awal Rp 2,4 triliun.
Nasib sama dialami oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang terkena pemangkasan Rp 109,8 miliar alias 31% dari Rp 354 miliar.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, minta pemerintah menjelaskan alasan pemangkasan anggaran tersebut, agar publik tidak bertanya-tanya tentang apa yang menjadi penyebab efisiensi tersebut.
3. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto minta seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP mengikuti visi misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Hasto saat memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah PDIP secara daring, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).
Hasto melanjutkan, seluruh kepala daerah dari PDIP diminta memiliki kesadaran dalam sistem politik dan bentuk negara Indonesia, yang berarti bahwa setiap kader PDIP tetap harus mengikuti visi misi presiden dan wakil presiden, meskipun pernah tidak satu visi misi pada saat pemilu.
Sebanyak 505 kepala daerah, yang terdiri dari gubernur, bupati, serta wali kota, dijadwalkan mengikuti retret yang digelar di Akmil, Magelang, pada tanggal 21-28 Februari 2025.
Ekonomi
1. Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, sekitar 50 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak aktif. Dari jumlah itu, lebih 17 juta orang menunggak iuran BPJS Kesehatan, dan tidak bisa dilayani program JKN. Dari total 17 juta, mayoritas adalah segmen peserta bukan penerima upah (PBPU), sebanyak 14,8 juta.
Selain yang dinonaktifkan karena menunggak, ada peserta dari segmen PBI yang dinonaktifkan karena kebijakan dari Kementerian Sosial. Jumlah peserta nonaktif yang disebabkan menunggak iuran mengalami kenaikan dari data per 30 September 2024.
Berdasarkan data Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), sampai dengan 30 September 2024, tercatat kepesertaan nonaktif 56,4 juta jiwa atau 20,63% dari total peserta. Peserta nonaktif ini bertambah 2,68 juta jiwa dibanding 31 Desember 2023.
2. Bank Indonesia (BI) merilis hasil Survei Penjualan Eceran periode Januari. Hasilnya, penjualan eceran atau ritel diperkirakan melambat bulan ini. Penjualan eceran yang dicerminkan dengan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Desember 2024 berada di 222, tumbuh 1,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada November yang sebesar 0,9% yoy.
Secara bulanan (mtm), kinerja penjualan eceran pada Desember 2024 tumbuh 5,9. Lebih baik dibandingkan November yang mengalami kontraksi 0,4% mtm. Kemudian secara bulanan kinerja penjualan ritel pada Januari diperkirakan mengalami kontraksi 4,8% mtm.
Mayoritas kelompok tercatat mengalami kontraksi, kecuali Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi, yang dipengaruhi oleh permintaan masyarakat pasca-perayaan Natal dan Tahun Baru.
3. Komisi XI DPR memberikan dukungan penuh terhadap Bank Indonesia (BI) untuk terlibat langsung dalam pembiayaan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo. BI akan memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.
Saat ini, BI menyediakan Rp 23,19 triliun, dan Gubernur BI Perry Warjiyo berkomitmen menaikkan insentif ini secara perlahan menjadi Rp 80 triliun.
Hukum
Salah seorang saksi yang dihadirkan tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sidang praperadilan, bernama Agustiani Tio Fridelina, mengaku mendapat tawaran uang Rp 2 miliar dari seseorang agar dalam pemeriksaan di KPK memberikan keterangan yang memberatkan Hasto.
Namun, Agustiani menolak, meskipun ia membutuhkan uang untuk berobat dari sakit kankernya. Ia bahkan sampai tidak bisa berobat ke luar negeri, karena dikenai pencegahan oleh KPK. Agustiani telah melayangkan gugatan kepada penyidik KPK, AKBP Rosa Purbo Bekti, ke Pengadilan Negeri Bogor.
Hasto mengajukan praperadilan untuk menggugurkan status tersangka yang ditetapkan KPK kepadanya. Menurut praktisi hukum Anrico Pasaribu, dari kesaksian Agustiani tersebut menunjukkan ada penyalahgunaan kewenangan di tubuh KPK.
Sementara pengajar ilmu hukum universitas Soegijapranata, sekaligus pendiri Jateng Corruption Watch, Benny Danang Setianto, menyoroti kinerja KPK yang dinilai semakin tidak profesional. Ia mengkritisi beberapa kasus yang mencerminkan adanya kepentingan lain di balik penegakan hukum lembaga antirasuah tersebut.
Praktisi hukum Edi Danggur mengingatkan, bahwa hancurnya proses penegakan hukum karena pengaruh di luar substansi hukum itu sendiri.
Trending Medsos
Nama “Deddy Corbuzier” masih trending di X. Warganet masih ramai memberi reaksi negatif atas dilantiknya Deddy Corbuzier sebagai salah satu staf khusus Menteri Pertahanan. Warganet mempertanyakan manfaat jabatan stafsus baru ditengah kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo untuk penghematan.
Pelantikan stafsus dianggap menambah beban anggaran pemerintah, karena harus menggaji stafsus yang baru dilantik dengan jumlah yang tidak sedikit. Di sisi lain, ada banyak pekerja honorer di berbagai lembaga dan kementerian yang harus dirumahkan imbas kebijakan efisiensi anggaran.
Highlight
Setelah pemerintah melakukan rekonstruksi alias menghitung ulang efisiensi anggaran, sejumlah kementerian/lembaga yang semula bebas dari pemangkasan, akhirnya kena juga. Salah satunya Polri. Anggaran lembaga ini kena pangkas Rp 20,5 triliun dari total pagu awal Rp 126,6 triliun.
Hal yang masih belum jelas, apakah target pemangkasan anggaran 2025 itu tetap sebesar Rp 306,69 triliun, atau berubah. Namun, yang perlu diperhatikan pemerintah adalah kejelasan alasan dari efisiensi tersebut. Sejauh ini, publik hanya tahu bahwa pemangkasan itu untuk direalokasikan ke program unggulan seperti makan bergizi gratis.
Apakah cuma itu?
Hal yang juga ditunggu publik adalah, apa langkah pemerintah untuk menanggulangi dampak dari efisiensi itu terhadap sektor-sektor ekonomi yang paling terdampak. Sebagai contoh, efisiensi di Kementerian Pekerjaan Umum akan menyebabkan banyak proyek infrastruktur yang dibatalkan, atau volume pekerjaan dikurangi.
Kondisi ini akan menyebabkan banyak kontraktor swasta yang tidak mendapatkan pekerjaan dari PU. Padahal, kontraktor itu punya mata rantai pasok sampai ekonomi rakyat seperti penambang pasir, batu, dan sebagainya.
Jika kontraktor tidak mendapatkan pekerjaan, otomatis penambang pasir dan batu juga tidak mendapat pemasukan untuk hidup.
BDS Alliance
