Jakarta – Hasil audit terhadap anak perusahaan PT Telkom (Persero) Tbk yang mengelola Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, yaitu PT Sigma Cipta Caraka (SCC), harus diumumkan kepada publik.
Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera turun tangan jika ada masalah pidana di pihak SCC yang lebih dikenal sebagai Telkom Sigma sebagai “lokasi” kebocoran PDNS 2.
“Manajemen perusahaan ini memang bobrok. Makanya sejak 1 Februari 2024 KPK telah melakukan penyidikan perkara dugaan ratusan miliar proyek fiktif di Telkom Sigma untuk tahun 2017-2022. Berarti manajemen mereka memang bobrok,” tegas Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania 08, di Jakarta Selasa (17/7).
Sebagai informasi, tahun 2023 Telkom Sigma membukukan kerugian Rp 1,4 triliun. Data lain menyebutkan selama tiga tahun terakhir perusahaan ini selalu merugi.
“Namun harap dicatat, hasil tender dan penunjukan Telkom Sigma sebagai salah satu pengelola data, dilaksanakan pada zaman Menkominfo Johnny Gerard Plate,” ujar tokoh relawan Prabowo Subianto yang lebih dikenal sebagai Noel.
Dengan demikian, simpul Noel, penyebab kekecewaan masyarakat atas kebocoran PDNS bukan bermula dari kepemimpinan Menkominfo Budi Arie Setiadi. “Sebab tender pengelolaan data dilaksanakan Menkominfo yang sebelumnya,” imbuh dia.
Berdasar kronologis itu, Noel menyebut manuver liar para pihak yang mencoba menyerang Menkominfo Budi Arie adalah jelas-jelas salah alamat. “Justru Budi Arie malah bekerja keras menanggulangi masalah,” tegasnya.
Dalam pengelolaan data, Telkom Sigma disinyalir bertindak ugal-ugalan. Ini sebagaimana diumumkan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, dari hasil forensik sudah diketahui user dan password pegawai yang menyebabkan kebocoran PDNS 2, sehingga sempat melumpuhkan data sejumlah kementerian dan lembaga.
“Kalau sudah diketahui siapa yang menjadi ‘pembuka jalan’ bagi ransonware, harus dituntaskan secara hukum. Ada kelalaian dalam manajemen data, dan ada pegawai yang sejak awal mungkin punya niat jahat (mens rea),” kata Noel.
Ia mengatakan, penunjukan Telkom Sigma sebagai pengelola data jelas-jelas sebuah kesalahan. Maka ke depan, pengawasan harus ditingkatkan. Pemerintah harus menambah investasi dalam pengelolaan/keamanan data supaya hacker yang meminta ransom (tebusan) tak ada celah.
Segala kerugian dan biaya yang diakibatkan oleh kebocoran PDNS harus menjadi tanggung jawab Telkom Sigma. Jika perusahaan tidak sanggup, maka PT Telkom sebagai indek perusahaan harus bertanggung jawab.
Pembebanan kerugian kepada pengelola data akan menjadi pelajaran bagi perusahaan sejenis, agar jangan mengelola data secara ugal-ugalan. Mereka memenangi tender dengan nilai yang tidak kecil, harus bertanggung jawab jika ada masalah.
“Pemerintah harus mengumumkan hasil audit forensik yang sedang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Masyarakat berhak tahu apa penyebab kebocoran PDNS dan apa langkah pemerintah terhadap hasil audit,” tegas Noel.
(red)
