Oleh: Achmad Nur Hidayat (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ)
Pendekatan Efisiensi: Pemangkasan atau Refokusing?
Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo menjadi salah satu langkah awal dalam upaya pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Pemotongan anggaran pos kementerian tentu menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kinerja dan efektivitas program-program yang telah dirancang.
Namun, apabila efisiensi ini dilakukan bukan sekadar pemangkasan, melainkan refokusing anggaran ke sektor-sektor yang memiliki dampak luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan ini bisa menjadi langkah yang tepat.
Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemotongan belanja negara, tetapi juga bagaimana dana yang tersedia bisa digunakan secara lebih produktif.
Misalnya, anggaran yang dikurangi dari pos kementerian bisa dialokasikan ke program yang lebih prioritas, seperti infrastruktur publik, bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan, serta program penciptaan lapangan kerja.
Kebijakan ini harus memastikan bahwa refokusing anggaran menghasilkan efek ganda terhadap perekonomian.
Dana yang dihemat dapat diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, subsidi energi seperti BBM dan LPG 3 kg, serta memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Dengan demikian, dampak efisiensi ini tidak hanya terasa dalam laporan keuangan negara, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat luas.
Merampingkan Kabinet: Efisiensi yang Lebih Fundamental
Namun, kebijakan efisiensi ini belum menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni format kelembagaan kabinet yang besar dan kompleks. Salah satu langkah penting dalam efisiensi anggaran yang lebih substansial adalah merampingkan struktur kementerian dan lembaga negara.
Kabinet yang terlalu gemuk akan mengakibatkan pemborosan anggaran dalam bentuk biaya operasional, tunjangan, hingga birokrasi yang semakin berbelit. Pemerintahan Prabowo harus berani mengevaluasi kembali efektivitas kementerian dan lembaga yang ada.
Kementerian dengan anggaran kecil tetapi beban kerja yang tumpang tindih dengan kementerian lain sebaiknya dilebur. Hal ini akan mengurangi pemborosan anggaran sekaligus menyederhanakan jalur koordinasi kebijakan.
Keberadaan banyak kementerian sering kali lebih dipengaruhi oleh kompromi politik daripada kebutuhan fungsional pemerintahan. Kabinet yang besar sering kali terbentuk akibat politik bagi-bagi kekuasaan, di mana posisi menteri dijadikan sebagai alat untuk menjaga stabilitas politik koalisi.
Padahal, stabilitas politik seharusnya tidak menjadi alasan untuk membentuk struktur pemerintahan yang tidak efisien.
Dalam konteks efisiensi yang menyeluruh, Prabowo sebaiknya tidak hanya memangkas anggaran kementerian, tetapi juga melakukan reformasi kabinet secara menyeluruh. Pembentukan kementerian harus berorientasi pada efektivitas kerja dan bukan hanya sekadar mengakomodasi kepentingan politik.
Memastikan Efisiensi Berdampak pada Masyarakat
Jika efisiensi anggaran benar-benar ingin berdampak pada publik, dana hasil penghematan tersebut harus digunakan untuk memperkuat program-program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperluas bantuan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat kelas menengah yang mulai turun kelas akibat tekanan ekonomi.
Selain itu, efisiensi anggaran juga dapat digunakan untuk memperkuat subsidi energi, seperti BBM dan LPG 3 kg, yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat.
Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memperhatikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan UMKM. Efisiensi anggaran dapat dialihkan untuk mempermudah akses modal bagi sektor usaha kecil, baik melalui subsidi bunga pinjaman maupun skema kredit yang lebih fleksibel.
Dengan demikian, program efisiensi ini tidak hanya mengurangi beban negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor yang paling dinamis.
Evaluasi Kabinet: Menjaga Kualitas Pemerintahan
Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, mulai terlihat adanya permasalahan di antara para pembantu presiden. Beberapa menteri menunjukkan indikasi tidak memahami visi dan misi pemerintahan yang telah dicanangkan.
Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi kabinet harus dilakukan secara serius dan berkala. Evaluasi ini tidak hanya berorientasi pada kinerja individu, tetapi juga efektivitas kelembagaan secara keseluruhan.
Jika ada kementerian atau lembaga yang tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target pemerintahan, maka perampingan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan. Kelembagaan yang terlalu besar dan kompleks justru akan menghambat laju pemerintahan.
Terlalu banyak jalur koordinasi yang harus dilalui dalam pengambilan keputusan bisa memperlambat respons pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, selain efisiensi anggaran, efisiensi dalam struktur kelembagaan juga menjadi kebutuhan yang mendesak.
Catatan Utama
Instruksi efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo bisa menjadi kebijakan yang tepat jika dijalankan dengan strategi yang jelas. Efisiensi ini harus lebih diarahkan pada refokusing anggaran ke program-program yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, seperti bantuan sosial, subsidi energi, dan dukungan terhadap UMKM.
Namun, efisiensi ini tidak boleh berhenti hanya pada pemangkasan anggaran kementerian. Reformasi kabinet menjadi langkah yang lebih fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Kabinet yang terlalu gemuk harus dirampingkan, terutama jika keberadaannya lebih didasarkan pada kepentingan politik daripada kebutuhan fungsional pemerintahan.
Selain itu, evaluasi kabinet harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh pembantu presiden benar-benar memahami dan menjalankan visi serta misi pemerintahan.
Jika ada menteri yang tidak menunjukkan kinerja yang optimal, maka perombakan kabinet harus menjadi langkah yang dipertimbangkan.
Pemerintahan yang efisien bukan hanya tentang penghematan anggaran, tetapi juga tentang bagaimana sumber daya yang ada bisa digunakan secara lebih efektif untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
Dengan strategi yang tepat, efisiensi ini bisa menjadi momentum bagi pemerintahan Prabowo untuk menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
