Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini potensi kekeringan ekstrem di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, sejumlah daerah yang juga mengalami kekeringan, di antaranya Jawa Barat, Aceh, Sumatera Selatan, dan Banten.
Berdasarkan data BMKG, mayoritas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mengalami hari tanpa hujan (HTH) selama 21-30 hari atau lebih.
Menanggapi BMKG, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah dan berbagai instansi terkait mengantisipasi dampak musim kemarau yang sudah mulai memasuki puncaknya di Indonesia. Menurut Puan, pemerintah harus melakukan mitigasi bencana kekeringan yang kerap terjadi saat kemarau.
“Antisipasi bencana kekeringan harus dilakukan mengingat saat ini kita sudah memasuki puncak musim kemarau. Pemerintah perlu memetakan daerah-daerah rawan kekeringan dan segera mengatasi saat terjadi masalah,” kata Puan kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).
Apalagi, kata Puan sejumlah wilayah sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan, seperti Jawa Barat dan Aceh Besar. Kemudian hampir 70 persen wilayah Jateng dan Jatim juga sudah berada dalam status siaga darurat kekeringan, termasuk Kota Solo yang berencana meningkatkan status.
Karena itu, kata Puan, penting untuk meningkatkan frekuensi dan kapasitas air bersih ke daerah-daerah yang terdampak kekeringan sehingga distribusi air bersih untuk warga dapat segera disalurkan.
“Penting juga memperhatikan dampak kekeringan di sektor pertanian karena ketiadaan air dapat mempengaruhi produksi tani. Pastikan waduk untuk pengairan dalam keadaan cukup selama masa musim kemarau,” tandas mantan Menko PMK itu.
Selain itu, kata Puan, pemerintah perlu mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah-daerah yang kerap mengalami karhutla, seperti di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Dia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi terkait.
“Karhutla marak terjadi saat musim kemarau datang. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pengetatan patroli. Siapkan juga fasilitas pendukung dan infrastruktur untuk memadamkan api,” terang Puan dilansir Beritasatu.
Lebih lanjut, Puan mengatakan upaya mitigasi berkelanjutan harus dilakukan mengingat Indonesia sebagai daerah tropis memiliki banyak potensi bencana. Untuk memitigasi kekeringan, Puan mendorong agar pemerintah memperkuat infrastruktur penyedia air untuk warga.
“Berikan edukasi kepada masyarakat upaya-upaya yang dapat dilakukan saat kekeringan. Termasuk sosialisasi antisipasi terjadinya karhutla dan juga pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berikan bantuan-bantuan kepada warga yang terdampak kekeringan,” pungkas Puan.
red
