1. KPU di 6 wilayah administrasi kabupaten/kota DKI Jakarta sudah menyelesaikan rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024, Kamis (5/12) siang.
Paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, mendapat suara paling banyak yakni 2.183.239 atau 50,07% dari suara sah.
Posisi ke-2 paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, mendapatkan 1.718.160 suara atau sekitar 39,40%.
Kemudian paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, mendapat 459.230 suara atau setara 10,53%.
Pramono-Rano menang di semua kota dan kabupaten di DKI Jakarta.
Daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub DKI Jakarta 2024 sebanyak 8.214.007 orang, tapi yang datang menggunakan hak pilihnya hanya 57,52%.
Dari hasil tersebut, Pilgub DKI berlangsung hanya satu putaran.
2. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat, sebelum memutuskan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang menurut UU diberlakukan mulai 1 Januari 2025.
Puan menyatakan, meskipun kebijakan tersebut merupakan amanat UU, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk menundanya.
Ia berharap pemerintah bisa mendengarkan dulu aspirasi dari seluruh masyarakat, pengusaha, buruh, dan seluruh elemen masyarakat sebelum memutuskan hal yang sangat krusial tersebut.
3. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku, DPR sudah menyerap aspirasi masyarakat yang menuntut pemerintah agar Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah, dicopot dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
Desakan masyarakat itu tertuang dalam sejumlah petisi dan seruan di media sosial, setelah viral video Gus Miftah menghina seorang penjual es teh dalam sebuah acara dakwahnya di Magelang, Jawa Tengah.
Presiden Prabowo dikabarkan sudah menegur dia, dan Miftah sudah minta maaf.
Menurut Dasco, DPR telah meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi kinerja setiap pembantu presiden, termasuk utusan khusus presiden.
4. PDIP minta Jokowi mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) partai miliknya, karena secara de facto bukan lagi anggota PDIP.
Presiden ke-7 RI itu, beberapa hari lalu mengaku masih memiliki KTA PDIP.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, menilai pernyataan Jokowi tersebut menunjukkan dirinya tidak tahu malu.
Sejak berkarier politik dari wali kota hingga presiden, Jokowi selalu bersama PDIP. Namun, pada Pilpres 2024 Jokowi mengambil sikap berlawanan dari PDIP.
Menurut Komarudin, partainya tak bisa langsung memecat Jokowi saat itu, karena yang bersangkutan merupakan Presiden.
Bagaimanapun, katanya, partai tetap ingin menjaga kehormatan Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi TNI.
Merespons Jokowi yang tidak diakui lagi oleh PDIP sebagai anggota, Sekjen PAN, Eko Hendro Purnomo, mengaku partainya membuka pintu untuk Jokowi.
Dia bilang, tak hanya Jokowi, semua anggota keluarganya juga siap diterima PAN.
Sejauh ini, keluarga Jokowi yang sudah berpartai di luar PDIP adalah sang menantu, Bobby Nasution, yang bergabung dengan Gerindra, dan anak bungsunya, Kaesang, yang menjadi ketua umum PSI.
Sedangkan Gibran yang kini Wapres RI, tidak atau belum bergabung dengan parpol lain.
Ekonomi
1. Presiden Prabowo baru saja menerbitkan Perpres No. 201/2024 tentang Rincian APBN 2025.
Dalam beleid tersebut, target pendapatan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi naik tajam, sebaliknya, target setoran PPh badan usaha justru turun.
Pendapatan dari PPh Pasal 21 yang biasa dibayarkan karyawan, ditargetkan sebesar Rp 313,51 triliun, melonjak 45,6% atau Rp 98,3 triliun dari target 2024 yang hanya Rp 215,21 triliun.
Pendapatan dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi ditargetkan Rp 15,14 triliun, naik 18,3% dibanding target tahun ini Rp 12,79 triliun.
Sementara pendapatan dari PPh Pasal 25/29 Badan dipatok Rp 369,95 triliun pada 2025, turun 13,6% dibanding target 2024 yang mencapai Rp 428,59 triliun.
Penurunan target penerimaan PPh Badan sesuai rencana pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dari semula 22% menjadi 20%.
Pendapatan dari PPN pada 2025 dipatok Rp 917,78 triliun, melonjak 18,2% dari target 2024 yang hanya dipatok Rp 776,23 triliun.
Tambahan itu seiring penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12%.
Sebaliknya, target dari pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) justru diturunkan 39% dari Rp 27,25 triliun pada 2024 menjadi Rp 16,6 triliun pada 2025.
Target pendapatan dari PPN Dalam Negeri pada 2025 sebesar Rp 609,04 triliun, melonjak Rp 115,74 triliun (23,4%) dari target 2024 Rp 493,3 triliun.
PPN Impor dipatok Rp 308,74 triliun, naik Rp 25,81 triliun (9,1%) dari target 2024 Rp 282,93 triliun.
Sementara PPnBM Dalam Negeri pada 2025 dipatok Rp 10,78 triliun, jauh lebih rendah dari target 2024 yang Rp 20,56 triliun.
PPnBM Impor dipatok hanya Rp 5,82 triliun, turun 13% dari target 2024 sebesar Rp 6,69 triliun.
Hukum
1. Menko Polkam, Budi Gunawan, menyebut bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi darurat narkoba. Sebab, Indonesia tidak hanya sekadar konsumen, melainkan juga produsen.
Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Mabes Polri, Jakarta, hari ini.
Pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang, yang didominasi oleh generasi muda terutama remaja yang berusia 15-24 tahun.
Budi menyebut, bahwa berdasarkan laporan intelijen keuangan, perputaran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait narkoba mencapai Rp 99 triliun pada periode 2022-2024.
2. Rapat paripurna DPR hari ini, mengesahkan 5 komisioner KPK periode 2024-2029, yang sudah dipilih oleh Komisi III DPR beberapa waktu lalu.
Mereka adalah Setyo Budiyanto sebagai ketua, dengan 4 wakil yakni, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Agus Joko Pramono, dan Johanis Tanak.
Setyo Budiyanto memastikan bahwa KPK di bawah kepemimpinannya tidak akan meniadakan operasi tangkap tangan (OTT).
Setyo meyakini semua pimpinan KPK terpilih masih sepakat OTT, sebab merupakan pintu masuk untuk penindakan kasus korupsi yang lebih besar.
3. KPK melelang 28 tas mewah dan 2 mobil milik mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, yang telah divonis bersalah dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang.
Tas tersebut terdiri dari berbagai merek, antara lain, Hermes yang dilelang seharga Rp 92.610.000 dan Ostrich seharga Rp 241.535.000.
Mobil yang dilelang yakni, Toyota Land Cruiser 200 AT seharga Rp 713.579.000 dan Toyota Land Cruiser tipe Jeep FJ40RV UC seharga Rp 137.680.000.
KPK akan mengadakan lelang aset-aset Rafael mulai Selasa, 10 Desember 2024.
Trending Medsos
Nama “Miftah”, kata “copot” dan “pecat” _trending_ di X, setelah beredar petisi ‘Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden’ di laman change.org.
Hingga Kamis, 5 Desember 2024 pukul 17.06 WIB, sudah 37.432 orang menandatangani petisi tersebut.
Petisi ini muncul setelah video pernyataan Miftah yang dianggap menghina penjual es teh di Magelang, Jawa Tengah, viral di media sosial.
Selain itu, media sosial juga diramaikan dengan video lama Miftah yang menghina pesinden senior, Yati Pesek.
Video lama tersebut menambah kemarahan netizen dengan seruan boikot dan tuntutan agar Miftah segera dipecat dari jabatan utusan khusus presiden.
Highlight
1. Berdasarkan Perpres No. 201/2024 tentang Rincian APBN 2025 yang baru saja diterbitkan, Pendapatan dari PPN pada 2025 dipatok Rp 917,78 triliun, melonjak 18,2% dari target 2024.
Tambahan itu seiring penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12% dari 11%.
Dari Perpres tersebut, jelas tergambar bahwa pemerintah bersikukuh menerapkan PPN 12% mulai Januari 2025, meskipun banyak kalangan minta pemerintah tidak menaikkan PPN karena akan semakin menekan hidup rakyat, khususnya kalangan menengah bawah, yang sedang mengalami kemerosotan daya beli.
2. Presiden Prabowo memiliki hak prerogatif penuh untuk memilih para pembantu maupun menentukan pos-pos penempatannya untuk mengelola pemerintahan.
Namun dalam kasus yang dilakukan Miftah Maulana, sebaiknya Prabowo mempertimbangkan desakan publik untuk mencopot penceramah kontroversial tersebut dari posisi utusan khusus presiden.
Bukan hanya video perilaku tak pantas yang dilakukan Miftah terhadap seorang penjual minuman esteh yang kini tersebar viral, banyak lagi potongan-potongan video lain yang menunjukkan kelakuan maupun ucapan tak pantas Miftah, yang disebarkan warganet.
Bukannya memperingan kerja presiden dan pemerintah, mempertahankan seorang pejabat yang bermasalah secara etika, hanya akan membenani presiden dan berpotensi mengikis kepercayaan publik kepada pemerintah.
BDS Alliance
