Politik
1. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru mengungkap, ada peningkatan ketakutan sebagian besar masyarakat berbicara politik selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Survei itu mencatat, 51% responden menyatakan takut bicara politik, terdiri atas 12,9% selalu takut bicara politik dan 37,7% sering takut bicara politik.
Sebanyak 47,3% responden tidak takut bicara politik, terdiri dari 29,6% jarang merasa takut bicara politik, dan 17,7% tidak pernah takut bicara politik. Pendiri SMRC, Saiful Mujani mengatakan, orang yang takut bicara politik sebelum Jokowi menjabat presiden, tepatnya Juli 2014, berjumlah 22%. Jumlah itu bertambah menjadi 43% setelah Pilpres 2019, dan 51% setelah Pilpres 2024.
Survei itu juga mengungkap ketakutan warga atas kesewenang-wenangan aparat penegak hukum naik dari 32%, menjadi 51%. Ketakutan ikut organisasi naik dari 14% ke 28%. Ketakutan menjalankan agama naik dari 7% ke 21%.
Selain itu, persepsi atas pelanggaran konstitusi dan UU oleh pemerintah melonjak dari 40% ke 52%. Survei dilaksanakan secara nasional pada 4-11 Oktober 2024, menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel valid 994 orang. Margin of error sekitar 3,2% pada tingkat kepercayaan 95%.
2. Mendagri Tito Karnavian mengaku diminta Prabowo Subianto untuk mencarikan perempuan dari masyarakat Papua untuk dijadikan sebagai wakil menteri. Tito lantas mengajukan nama Ribka Haluk, Penjabat Gubernur Papua Tengah, yang disetujui Prabowo.
Menurut Tito, Ribka Haluk merupakan birokrat dengan jam terbang tinggi terutama di Papua. Dia pernah menjadi penjabat bupati 2 kali, sekda sekaligus juga penjabat gubernur yang membuka pemerintahan di Papua Tengah. Ribka diproyeksikan untuk menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri dalam kabinet Prabowo mendatang.
3. Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menyatakan akan berhenti mengirimkan surat berisi harapan kepada Presiden untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Pada Aksi Kamisan ke-836 yang digelar pada Kamis (17/10/2024), JSKK menyatakan telah mengirimkan surat terakhir untuk Presiden Jokowi. Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, total 479 pucuk surat telah dilayangkan.
Aktivis JSKK, Sumarsih, menyatakan keputusan berhenti mengirimkan surat diambil, karena saat ini kondisi makin jauh dari cita-cita, dan janji untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tertuang dalam program Nawacita Jokowi pada 2014.
Salah satu butir Nawacita adalah janji menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yaitu Tragedi Semanggi I, Tragedi Semanggi II, Kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa, Talangsari Lampung, Tanjung Priok, dan Peristiwa 1965. Aksi Kamisan merupakan unjuk rasa yang digelar JSKK setiap hari Kamis di depan Istana Negara Jakarta.
4. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, menilai ada ketidakwajaran dalam pemberian gelar doktor yang diberikan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Gelar tersebut diperoleh Bahlil dalam waktu kurang dari 2 tahun, pada Rabu lalu. Andrinof juga tidak setuju dengan pembenaran dari UI yang menyatakan pemberian gelar ini sudah sesuai prosedur.
Sebab, menurut Andrinof, tujuan dari pendidikan doktor adalah untuk memperlihatkan pemikiran kritis dengan menunjukkan kebaruan dalam menilai sesuatu.
Hukum
1. Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mengatakan, pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) di bawah Kapolri harus dibarengi dengan pembersihan internal kepolisian.
Lembaga baru ini khusus menangani kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yang dibentuk berdasarkan PP No. 122 Tahun 2024. Menurut Sugeng, tugas pertama Kapolri adalah membersihkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan internal kepolisian. Setelah itu, barulah Kortas Tipikor bisa lebih efektif dalam penegakan hukum kasus korupsi di luar kepolisian.
Ia yakin, Kortas Tipikor tak akan tumpang tindih dengan KPK dan Kejaksaan. Menurut dia, ketiga institusi dapat bersinergi dalam pemberantasan korupsi. Pendapat serupa juga disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika.
Ekonomi
1. Menkeu Sri Mulyani mengaku sudah mengantisipasi penyusunan kabinet, termasuk pembentukan kementerian/Lembaga (K/L) baru. Dikatakan, dalam penyusunan APBN 2025 sudah dilakukan pertemuan dengan Prabowo secara regular, begitu pun dengan tim Prabowo. Salah satu pembahasan adalah nomenklatur baru.
Kabinet Prabowo-Gibran setidaknya akan berisi 108 orang, berdasarkan jumlah orang yang dipanggil ke rumah Prabowo pada Senin dan Selasa lalu. Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D Muhammad, mencatat potensi pembengkakan anggaran untuk gaji anggota kabinet sampai Rp 1,95 triliun selama 5 tahun ke depan.
Terkait hal tersebut, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono mengingatkan, jangan sampai kabinet gemuk malah menimbulkan banyak peraturan. Biasanya, terbentuknya kementerian baru diiringi regulasi baru.
Banyaknya regulasi dan birokrasi, membuat gerak dunia usaha menjadi kurang efisien di dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hal itu kontradiktif, karena pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang cipta kerja untuk memangkas regulasi.
Trending Medsos
1. Nama “Erina” dan omakase trending di X, setelah aksi pamer istri Kaesang Pangarep, Erina Gudono, yang baru saja melahirkan, kembali membuat jengkel netizen. Pasalnya, Erina memposting foto di akun Instagram pribadinya yang nampak tengah menikmati hidangan omakase sushi yang didatangkan langsung ke dalam kamar rumah sakit, tempatnya berbaring.
Netizen ramai menyindir Erina, yang pamer di tengah banyaknya kasus ibu hamil di Indonesia yang memertaruhkan nyawa saat melahirkan, karena akses jalan yang rusak dan jarak rumah sakit yang jauh.
2. Nama “Yahya Sinwar” trending di X, setelah pemimpin Hamas, Yahya Sinwar dinyatakan meninggal dunia di Rafah, Gaza, pada Rabu (16/10/2024). Militer Israel kemudian merilis sebuah rekaman video dari drone, yang memperlihatkan detik-detik Yahya Sinwar sebelum diklaim tewas dalam operasi militer Israel di Gaza.
Highlights
1. Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) yang setiap hari Kamis melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta, terpaksa harus memendam rasa kecewa. Suara mereka tak diperhatikan oleh Presiden Jokowi.
Padahal semula, mereka berharap banyak karena janji penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu sudah terpatri pada Nawacita yang menjadi acuan kerja Jokowi saat mulai duduk sebagai presiden pada periode pertama, 2014. Setiap Kamis mereka menagih janji itu, dan sampai Kamis terakhir di masa tugas Jokowi berakhir, janji itu tidak dipenuhi.
2. Lonjakan sangat besar ketakutan rakyat untuk bicara politik, adalah alarm bahaya buntunya pelaksanaan demokrasi. Prinsip demokrasi adalah terjadinya kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dari seluruh rakyat secara konstruktif. Apalagi jika yang terjadi adalah ketakutan rakyat mengritisi kesewenang-wenangan aparat.
Seluruh pemangku kewenangan dan kepentingan harus duduk bersama untuk meluruskan persoalan. Pemerintahan baru yang akan dimulai pekan depan, harus dipastikan dapat menjamin, bahwa demokrasi masih punya masa depan di negara ini.
Sumber: BDS Alliance
