Jakarta – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mendesak anggota-anggota PBB untuk menjaga hubungan baik dengan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu kerjanya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Tetap Swiss untuk PBB Pascale Baeriswyl, mewakili Swiss sebagai pemegang jabatan Presiden DK PBB bulan ini, usai rapat DK PBB, Kamis (3/10).
“Anggota Dewan Keamanan PBB menegaskan kembali dukungan penuh mereka kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres serta pentingnya peran Guterres serta PBB,” ucap Baeriswyl, sebagaimana tayangan video yang dipantau di akun media sosial Perwakilan Swiss di PBB, Jumat.
Baeriswyl mengatakan bahwa DK PBB mendorong semua negara anggota PBB untuk senantiasa menjalin hubungan yang produktif dan efektif dengan sekretaris jenderal, termasuk dengan menghindari tindakan yang dapat merintanginya dalam melaksanakan tugas.
“Anggota Dewan Keamanan PBB menggarisbawahi bahwa keputusan menutup komunikasi dengan Sekretaris Jenderal PBB ataupun PBB pada umumnya adalah kontraproduktif, khususnya dalam konteks ketegangan yang meningkat di Timur Tengah,” kata Wakil Tetap Swiss.
Sebelumnya, otoritas Israel pada Rabu (2/10) menyatakan Sekjen PBB Antonio Guterres sebagai “persona non grata” — sehingga ia tak bisa masuk Israel — setelah Guterres menegaskan pentingnya meredakan ketegangan di Timur Tengah.
“Saya mengecam meluasnya konflik di Timur Tengah dengan eskalasi dan eskalasi lagi,” kata Guterres dalam pernyataannya merespons serangan rudal Iran ke Israel pada Selasa (1/10).
Pernyataan tersebut membuat murka Israel karena menganggapnya tak secara gamblang menyebut Iran sebagai pelaku serangan rudal dan tak “secara langsung” mengecam Teheran.
Merespons tindakan Israel tersebut, sejumlah negara dan badan internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB, serentak pasang badan untuk membela dan mendukung Guterres.
Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, pun menyebut penetapan status persona non grata sebagai “serangan lain terhadap staf PBB” oleh Tel Aviv. Dujarric juga menegaskan bahwa PBB “tidak mengakui konsep persona non grata berlaku untuk stafnya.”
Dilarang masuk Israel
Israel menyatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak diterima secara resmi di wilayahnya, ungkap kepala urusan luar negeri Israel, yang bernama Israel Katz, pada Rabu (2/10).
“Saya telah menyatakan Sekjen PBB Antonio Guterres persona non grata di Israel dan melarangnya memasuki negara ini,” ujar Katz dalam sebuah pernyataan.
Selain Guterres, beberapa pejabat PBB lainnya juga dilarang memasuki Israel dalam beberapa bulan terakhir, termasuk pula Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese, yang dituduh berpihak pada warga Palestina.
Adapula kepala kantor kemanusiaan PBB di Wilayah Palestina yang diduduki juga tidak diperpanjang visanya oleh Israel pada Agustus lalu karena laporan PBB yang menuduh Israel melanggar hak-hak anak-anak Palestina. Israel juga menyerang kredibilitas Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Katz mengatakan, Guterres tidak “mengutuk tegas” serangan rudal Iran pada Selasa (1/10) terhadap Israel dan juga belum menyatakan kelompok perlawanan Palestina Hamas sebagai “organisasi teroris.”
Pada Selasa itu, Iran menembakkan sekitar 180 rudal ke Israel, yang disebut sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, dan komandan Garda Revolusi Iran.
Atas serangan itu, Israel menyatakan akan membalas tindakan eskalasi tersebut.
Ketegangan regional meningkat karena serangan gencar Israel di Jalur Gaza, menyusul serangan Hamas Oktober lalu. Konflik lalu menyebar ke Lebanon dengan Hizbullah.
Sumber: Anadolu-Antara
