Oleh: Saiful Huda Ems*
Pada 16 Februari 2024 dalam sebuah artikel saya tegaskan bahwa bukan PSI, melainkan Partai Golkar yang akan dijadikan benteng perlindungan politik terakhir Jokowi, melalui operatornya di partai berlambang pohon beringin, Agus Gumiwang Kartasasmita.
Ketika itu saya menulis inisial AGK saja. Lalu semua menjadi kenyataan setelah Ketum Golkar Airlangga Hartarto seperti tiba-tiba mengundurkan diri, Sabtu (10/8/2024). Padahal nyatanya itu bukan tiba-tiba, tapi sekenario lama sang nepotis.
Penguasa yang bertahta di “kerajaan siluman kelelawar” ini memang brutal dan sadis mengobrak-abrik tatanan hukum, juga sendi-sendi demokrasi. Ia sangat pendendam kepada siapa pun pengkritiknya.
Yang tidak patuh pada instruksinya akan diganggu berbagai teror kasus hukum yang dibuat-buat. Atau dikucilkan dari panggung politik nasional. Tidak hanya berlaku untuk personil sebagaimana ia lakukan kepada Hasto Kristiyanto dan Anies Baswedan, melainkan juga untuk partai politik yang abaikan instruksinya.
Mungkin karena teror penguasa yang bertahta di “kerajaan siluman kelelawar” itu begitu sadis, maka hingga kini belum ada partai politik yang bersedia mendukung Anies maupun Ahok. Juga kader-kader lainnya yang hendak diusung PDIP. Hanya PDIP sendiri yang berani tegas.
Semua ketum-ketum partai sepertinya gemetar jika tidak mendukung Ridwan Kamil dan Kaesang, cagub/cawagub DkI Jakarta. Karena hanya dua nama itu yang ditawarkan sang penguasa “kerajaan siluman kelelawar” bersama Koalisi Indonesia Maju yang dikomandani Prabowo Subianto.
Meski demikian, parpol tentu mempunyai kepentingan sendiri yang bisa dinegosiasikan. Konon Nasdem, PKB, dan PKS ditawari masing-masing tiga kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Ini juga merupakan jebakan untuk menjauhkan partai-partai itu dari PDIP.
Ibarat pepatah menyelam sambil minum air, ia memberi umpan kursi menteri untuk melumpuhkan kekuatan Nasdem, PKB, dan PKS yang akhirnya sekaligus “menghabisi” PDIP.
Bagi Nasdem, PKB, dan PKS tentu tawaran tersebut menggiurkan sekaligus mengerikan. Namun jika tidak bersepakat, dikhawatirkan mereka hanya akan bisa mendukung cagub asal-asalan, yang diibaratkan dengan mendukung kotak kosong.
Risiko terbesarnya lagi, mereka harus siap diperkarakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kasus hukum. Hanya PDIP dengan Ketumnya Megawati Soekarno Putri bersama Sekjen Hasto Kristiyanto yang tak bisa diteror dengan hal semacam itu. Karena selain keduanya berintegritas, juga memiliki riwayat perlawanan politik yang dahsyat dari waktu ke waktu.
Sayangnya untuk Pilkada DKI, PDIP tidak bisa mengusung sendiri cagubnya. Perlu kerja sama dengan parpol lain. Kenyataan itu “dimanfaatkan” penguasa di “kerajaan siluman kelelawar” untuk membantai PDIP.
Pertama dikucilkan lalu nanti direbut, sebagaimana ia merebut Golkar melalui sekenario yang terbaca semenjak menjelang Pilpres dan Pileg pada 14 Februari 2024. Dan sekenario mengucilkan PDIP ia lakukan di pilkada untuk daerah-daerah strategis. Yang saya dengar ada di 5 provinsi besar.
Ratusan kota dan kabupaten akan menyelenggarakan pilkada serentak November mendatang. Hanya dia yang memiliki kekuasaan besar membuat sekenario curang untuk memperoleh kemenangan dengan cara-cara manipulatif. Persis sebagaimana ia lakukan di Pemilu 2024.
Ini sungguh sebuah praktik pemberangusan demokrasi yang sangat biadab. Dilakukan oleh seorang nepotis norak dan gemar menyeret-nyeret aparat dan birokrat ke medan politik. Komprador kampungan yang menyerahkan tanah air ke negara asing lewat pemberian izin selama dua abad. Seorang pemimpin tamak yang diam-diam memberi keleluasaan pada anak dan menantunya berkomplot dengan mafia tambang.
Maka renungkanlah hai para ketum parpol. Khususnya ketum Nasdem, PKB, dan PKS, kalian harus berani menolak tawaran penguasa yang bertahta di “kerajaan siluman kelelawar” itu. Segeralah perkuat konsolidasi kekuatan politik bersama PDIP, sebelum partai ini berhasil ia rebut, setelah Golkar.
Sebab jika tidak, nasib kalian tidak akan jauh berbeda dengan Airlangga Hartarto!
Percayalah, setelah sang nepotis turun tahta, peta politik akan berubah.
Arus balik akan terjadi ketika Prabowo siuman dari “pingsan” politiknya dan sadar bahwa yang menjegalnya jadi presiden di 2019 dan 2024 adalah sang nepotis. Dan bahwa yang memintanya pulang dari Yordania dan memberinya karpet merah adalah Megawati. Yang mengkhianati Prabowo dan Megawati adalah orang yang sama.
Jika siuman tidak terjadi pada pemerintahan Prabowo di masa mendatang, itu berarti karakter Prabowo yang dinilai banyak kalangan sebagai prajurit ksatria, terbuka, dan gentle ternyata hanyalah bualan!
Dan itu berarti pula sebagai deklarasi mengajak duel politik dengan rakyat, khususnya para Aktivis ’98. Kita perlu perubahan 100 persen, bukan 50 apalagi 0 persen. Dan tidak ada cara lain untuk terlaksananya perubahan itu, kecuali berani menyetop habis seluruh sekenario drama terburuk sepanjang perjalanan bangsa ini yang dilakukan oleh sang bapak nepotis.
Ibu Megawati Soekarno Putri adalah pejuang sejati. Tidak pernah tunduk pada kekuasaan. Apalagi tanggung jawabnya sebagai putri Bung Karno, pasti akan menjaga Pancasila dan NKRI dengan pertaruhan jiwa dan raga.
Semangat juangnya masih menyala. Kejernihan pemikiran dan jiwanya untuk terus mengobarkan perlawanan pada bandit-bandit negara sudah nyata teruji sejak rezim Orde Baru, Orde Reformasi, hingga kini orde pinokio.
Hanya kepada Megawati kalian bisa saling taut-menautkan tangan untuk bersama berjuang bagi bangsa. Sekarang beliau dan sekjennya sedang diintai untuk direbut posisinya. Berjagalah agar demokrasi terselamatkan dan Republik Indonesia segera terbebas dari sang nepotis norak nan tamak!
*Lawyer dan pemerhati politik
